BANDARLAMPUNG - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Lampung menyoroti persoalan transformasi digital usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kesiapan infrastruktur pada Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2024, di Golden Tulip, 10 November 2024.
Kegiatan tersebut dibuka Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Intizam, dihadiri Ketua DPD HIPPI Lampung yang baru dikukuhkan Heri Andrian, Ketua Dewan Pengawas Kadin Lampung sekaligus Tokoh Pers Hi. Ardiansyah, Ketua Kadin Lampung yang diwakili Irfan Ghani, serta ratusan pengusaha lainnya.
Ketua DPP HIPPI Pusat Erick Hidayat yang kini tengah terjebak letusan gunung berapi di Labuan Bajo bergabung dalam zoom turut menyampaikan HIPPI bukanlah organisasi baru tapi telah terbentuk sejak tahun 1990 dengan melahirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang usaha dengan mementingkan pengusaha pribumi yang nasionalis.
"Tujuan HIPPI ini untuk selalu mengutamakan pengusaha lokal atau pribumi yang patriotik. Dimana 97 persen pengusaha Indonesia adalah peserta UMKM di 18 provinsi. Dan banyak PR yang harus dilakukan, berbicara nasionalis karena persaingan bisnis ke depan usaha kita bukan lagi dengan pengusaha dalam negeri melainkan luar negeri," ujarnya.
Dirinya berharap, apa yang dilakukan HIPPI bisa mencapainya target menjadi pengusaha yang menumbuhkan ekonomi sebanyak 8% atau sukses nomor empat di dunia.
"HIPPI punya peran dalam mendorong ekonomi daerah, pengusaha pribumi dalam menciptakan lapangan pekerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan berbeda dengan pengusaha asing yang kondisinya tidak menguntungkan dengan mudahnya pergi dari Indonesia, dan Lampung terbukti menjadi tempat penghasil pengusaha sukses," ungkapnya.
Ketua DPD HIPPI Lampung Heri Andrian mengatakan organisasi HIPPI ini terbilang baru di Lampung, maka pihaknya kini tengah mengupayakan membentuk DPD dan DPC yang kredibel sehingga berkualitas.
"Sekarang sudah terbentuk DPC, hari kita ingin capai dalam waktu dekat adalah jumlah anggota tapi minimal bisa rekrut seribu anggota. Kedu masalah UMKM skill, knowledge, mindset harus dibereskan. Punya bisnis plan jangan asal jalan, marketing, teknologi digital, kemudian legalitas menjadi fokus program kita, setidaknya satu bulan sekali dengan trainer yang berpengalaman dan ahli di bidangnya," jelasnya.
Menurutnya, dengan pelatihan yang dilakukan pihaknya berharap para UMKM saat ini bisa naik kelas tidak hanya pada status mikro atau tidak menengah saja.
"Kemudian memperluas jaringan bisnis dengan lembaga lain, APINDO, Kadin, IWAPI dan sebagainya untuk bekerja sama begitupun dengan akademisi sehingga semua dieksekusi dengan baik," ucapnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Lampung sekaligus toko pers Hi. Ardiansyah menegaskan pentingnya mengambil langkah cepat agar tidak menjadi pelaku maupun korban korupsi dengan tetap berkolaborasi dengan Kadin Lampung.
"Kita di Lampung harus mengambil langkah cepat agar tidak menjadi korban yang membuat kita korupsi. Maka dari itu bersama HIPPI membangun usaha sehat dan bisa melakukan usaha dengan menghindari bau korupsi, karena tidak mau bertele-tele jadi menyuap. Jadi mari kita bangun usaha yang benar sehat, harus terlibat di dalamnya bersama kami Kadin Lampung, berjuang lebih kuat," tegasnya.
Staf Ahli Gubernur lntizam yang menyebut kegiatan ini sebagai penggerak UMKM ini dengan hadirnya ekonomi digital.
"Kita memiliki peluang untuk menjadikan UMKM kita lebih kuat dan lebih inovatif dan mampu berdaya saing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga nasional dan internasional, Kita juga harus mengakui bahwa transformasi digital bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar UMKM masih banyak tantangan yang kita hadapi mulai dari keterbatasan teknologi infrastruktur hingga kurangnya literasi digital," imbuh dia.
Oleh karena itu pemerintah provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung UMKM dalam bertransformasi peranan digital.(*) mel/nca)