Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.823,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini tercatat naik sebesar 16,7 persen secara tahunan (YoY) atau mencapai 74,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Suahasil merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp933,5 triliun atau setara dengan 85,6 persen dari pagu anggaran telah digunakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan. Kemudian, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta dengan TNI/Polri.
"Dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang bertanya, menuju akhir tahun akan ada percepatan belanja, seperti biasanya iya. Dan, ini sudah mulai kelihatan, akhir Oktober sudah kelihatan 85,6 persen dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata Wamenkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11).
Lebih lanjut, Suahasil merinci belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp933,5 triliun terdiri dari belanja pegawai 84,8 persen dan belanja barang sebesar 86,7 persen. Dari sisi belanja pegawai dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji 13 ASN beserta dengan TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.
"Belanja pegawai K/L reguler berupa gaji dan tukin tumbuh 10,9 persen dan THR dan gaji 13 tumbuh 33,6 persen. Angka ini tinggi karena di bulan Januari lalu, ada kenaikan gaji," jelas Suahasil.
Sementara sebesar 86,7 persen, kata Suahasil, digunakan untuk belanja barang. Meliputi realisasi belanja untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pelaksanaan pemilu 2024.
Tak hanya itu. Suahasil juga membeberkan bahwa dari belanja pusat K/L ada sekitar 88,1 persen digunakan untuk belanja modal. Itu artinya, digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur PUPR dan pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan.