// Penataan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai
BANDARLAMPUNG – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandarlampung Yusnadi Ferianto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari wali kota. Ini terkait penertiban permukiman kumuh di bantaran sungai untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.
Penertiban ini berawal dari inspeksi yang dilakukan Pj. Gubernur Lampung Samsudin dan Pj. Wali Kota Bandarlampung Budhi Darmawan, yang menemukan banyak permukiman warga berdiri di bantaran sungai, khususnya di wilayah Rajabasa.
“Kami masih menunggu instruksi dari pimpinan terkait penataan sungai. Banyak warga Bandar Lampung yang tinggal di bantaran sungai, dan penertiban ini perlu dilakukan dengan tepat,” ujar Yusnadi, Senin (28/10).
Menurut Yusnadi, warga yang tinggal di bantaran sungai telah menetap selama puluhan tahun, namun tidak memiliki izin resmi atau surat kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pendekatan khusus diperlukan agar proses penertiban berjalan lancar dan kondusif.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Data 51 Perusahaan Swasta untuk Optimalkan Potensi Pajak Alat Berat
“Permukiman di bantaran sungai ini sudah ada sejak lama, jadi kami perlu berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memastikan prosesnya berjalan baik. Ini penting untuk penanggulangan banjir dan perbaikan bantaran sungai,” katanya.
Selain di Rajabasa, permukiman kumuh juga ditemukan di bibir pantai Sukaraja.
Disperkim akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR dan PU untuk merencanakan penataan wilayah ini, sejalan dengan program Presiden Prabowo yang akan dimulai tahun depan.
Sebelumnya, pada Rabu (23/10), Pj Gubernur Lampung Samsudin bersama Pj Wali Kota Budhi Darmawan melakukan inspeksi pengerukan sedimen sungai di Nunyai, Rajabasa, dan Sukaraja, Telukbetung Timur.
Samsudin meminta Balai Sungai Way Mesuji dan seluruh OPD terkait untuk aktif membersihkan sungai dan memperbaiki tanggul yang rusak.
BACA JUGA:Ribuan Pelanggaran Tercatat dalam Ops Zebra 2024, Pelajar Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas
“Permasalahan ini butuh penanganan serius. Banyak permukiman di atas aliran sungai yang menyebabkan aliran air terganggu, dan kami sedang berkoordinasi dengan Wali Kota untuk mencari solusi. Ada rencana pembangunan embung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata,” ujar Samsudin.
Pj Wali Kota Budhi Darmawan menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendekatan dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, mengingat harga lahan di Bandar Lampung yang tinggi menjadi salah satu kendala utama dalam penataan ini.
“Pembebasan lahan ini memang target utama, apalagi menjelang musim hujan. Kami akan melakukan teguran secara bertahap untuk warga yang mendirikan bangunan di atas atau terlalu dekat dengan aliran sungai,” jelas Budhi. (mel/c1/abd)