BANDARLAMPUNG - Dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung adu visi dan misi pada Debat Publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2024 perdana di Hotel Novotel Bandarlampung, Minggu (13/10). Segmen pertama diawali paslon nomor urut 01 Arinal Djunaidi dan Sutono yang mengusung visi besarnya untuk membawa Provinsi Lampung menuju kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.
Arinal menegaskan komitmennya untuk menjadikan Lampung sebagai provinsi pertama yang melaksanakan arahan dari presiden terpilih dalam rangka menjadikan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional. Menurutnya yang memiliki luas wilayah 3,5 juta hektare dengan kondisi hutan masih terjaga sebesar 40% dan sumber air yang mencukupi.
BACA JUGA:KPU Tentukan Lokasi dan Tempat Debat Pilkada Mesuji
Menurutnya faktor ini yang menjadikan Lampung sebagai salah satu produsen pangan terbesar di Indonesia menempati peringkat kelima secara nasional. "Sebanyak 1,4 juta hektare lahan pertanian di Lampung dapat berfungsi optimal berkat sistem irigasi yang baik. Inilah yang kami maksud sebagai infrastruktur ekonomi. Kami juga akan terus membangun jalan-jalan untuk memastikan distribusi pangan dan subsidi dapat berjalan lancar. Jika kami terpilih, insya Allah, pembangunan ini akan kami lanjutkan," tegasnya.
Dirinya pun memaparkan rencana pengembangan infrastruktur transportasi. Yakni mewujudkan konektivitas kereta api antara Bakauheni dan Palembang. "Dengan adanya dua pelabuhan yang terhubung, Lampung akan semakin strategis dalam peranannya sebagai pusat distribusi pangan dan logistik," tambahnya.
Selanjutnya, paslon urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, dalam visi-misinya akan menjadi menjadikan Lampung pondasi Inonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan visi besarnya 'Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas' dan berkeyakinan bahwa Lampung dapat menjadi pondasi bagi pertumbuhan Indonesia jika ekonomi daerah ini berkembang pesat.
"Lampung sangat kaya dengan berbagai komoditas. Kita akan memanfaatkan potensi ini dengan strategi yang tepat," jelasnya.
Mirza mengatakan hal itu akan terjadi jika infrastuktur dan perekonomian Lampung dapat bertumbuh pesat. "Lampung bisa menjadi pondasi apabila pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Kita sadar, Lampung sangat kaya dari segala komoditas. Kita akan memanfaatkan itu berikut dengan strateginya," tuturnya.
Dirinya juga menyebut akan menyelaraskan dengan pembangunan infrastuktur yang merata. "Melengkapinya, kita ingin melakukan pemerataan dari segala bidang. Termasuk infrastuktur dari desa sampai ke kota," ungkapnya.
Dengan kombinasi pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi yang merata, Mirza percaya Lampung dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. "Kita akan mewujudkan itu. Lampung bisa menjadi pondasi Indonesia Emas," ujarnya.
Berlanjut pada Debat Kandidat Pilgub Lampung 2024 segmen kedua, permasalahan kerusakan jalan di Lampung yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi isu utamanya. Kedua paslon Gubernur Lampung memberikan tanggapanya terkait dengan permasalahan infrastruktur jalan di Sang Bumi Ruwai Jurai sebagaimana ditanyakan panelis Napoli Situmorang.
Situmorang mengatakan bahwa terdapat berita 16 jalan rusak yang tersebar di berbagai kabupaten di Lampung dengan total 102,5 km berhasil diperbaiki setelah Jokowi turun tangan. Berita itu seolah menunjukkan bahwa jalan rusak hanya bisa diperbaiki jika presiden turun tangan. Jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Lampung, apa yang dilakukan Pemprov untuk meningkatkan peran serta kemandirian dalam memperbaiki jalan tersebut?"
Paslon 02, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah memulai perbaikan infrastruktur jalan provinsi. "Sangat bersyukur tahun lalu Pak Jokowi hadir untuk memperbaiki jalan di Lampung. Dengan panjang 1.700 kilometer, jalan-jalan ini sulit diperbaiki hanya dengan kemandirian APBD," katanya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk membuat skala prioritas dalam perbaikan jalan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta. Mirza memaparkan bahwa jalan memiliki fungsi untuk pertumbuhan ekonomi dan fungsi sosial. Masyarakat punya hak untuk memakai jalan ke sekolah, masjid, rumah sakit dan lainnya.
"Penggunaan APBD difokuskan ke pembangunan jalan sosial. Sementara, jalan untuk peningkatan ekonomi akan dibangun dengan kolaborasi, kami akan mengajak perusahaan swasta untuk bekerjasama," sambungnya.