PRINGSEWU - Sebanyak 5.254 petugas Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu yang bertugas pada Pilkada 2024 kini telah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan ini bisa terwujud berkat kucuran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Pj. Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa perlindungan bagi petugas Adhoc KPU ini sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ terkait Perlindungan Jaminan Sosial, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Alhamdulillah, Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi untuk memberikan perlindungan sosial kepada petugas Adhoc KPU dan Bawaslu,” ujar Marindo.
Pada Pilkada Pringsewu tahun ini, terdapat empat pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut bersaing. Marindo menyebutkan jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 321.976 orang, dengan 628 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 131 pekon/kelurahan di sembilan kecamatan, yang terbagi menjadi sembilan daerah pemilihan (Dapil).
Sebagai bentuk komitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 810.5/641/B.04/VII/2024 pada 1 Juli 2024, yang menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada.
Selain itu, untuk mengawasi dan membina netralitas ASN, pemerintah daerah juga membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 melalui Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/139/KPTS/B.04/2024 tertanggal 6 Mei 2024.
“Pemerintah Kabupaten Pringsewu sangat serius dalam memastikan seluruh pegawai ASN tetap netral selama proses Pilkada berlangsung, termasuk dengan pembentukan tim khusus untuk pengawasan,” jelas Marindo Kurniawan.
Selain memberikan perlindungan sosial bagi petugas Adhoc, Marindo juga menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama proses Pilkada 2024 ini. (sag/abd)