JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi oleh para wakil rakyat, khususnya terkait dengan regulasi politik.
Dimana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 akan dilantik pada Oktober 2024.
Ujang menyatakan menjaga stabilitas dan konsistensi dalam regulasi politik Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi DPR yang baru.
Mereka perlu merancang undang-undang yang tidak hanya relevan untuk jangka pendek, tetapi juga tahan lama agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan politik di masa depan.
BACA JUGA:Dinas Kesehatan Sebut Belum Ditemukan Kasus Cacar Monyet di Bandar Lampung
"Agar ke depan tidak ada perubahan undang-undang setiap kali pemilu, atau setiap ada hajatan politik tertentu," ujar Ujang.
"Jangan membuat undang-undang seperti mengganti popok bayi, sekali pakai lalu dibuang. Regulasi harus memiliki dimensi jangka panjang," sambungnya.
Ujang juga menambahkan pentingnya integrasi antara berbagai undang-undang politik.
Menurut Ujang, sering kali undang-undang dibuat secara terpisah tanpa memperhatikan keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga berpotensi menimbulkan benturan aturan.
BACA JUGA:Cabuli Anak di Bawah Umur di Kontrakan, Pelaku Diringkus Polsek Tanjungkarang Timur
"Di bidang politik, kita memiliki undang-undang tentang partai politik, pilkada, dan pemilu. Undang-undang ini harus benar-benar terintegrasi agar saling mendukung dan tidak bertentangan," tuturnya.
Ujang juga berharap anggota DPR periode 2024-2029 yang akan dilantik mampu memberi perhatian lebih pada pembentukan paket undang-undang politik yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, kita berharap anggota dewan yang baru dapat membuat paket undang-undang politik yang benar-benar terintegrasi, komprehensif, dan memiliki dimensi jangka panjang," terangnya.(Beritasatu)