JAKARTA - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengajak seluruh ketua dan anggota di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
Tujuan utama dari ajakan ini adalah untuk mendorong administrasi yang transparan dan penyerapan anggaran yang akuntabel.
“Pimpinan harus secara terbuka mengungkapkan isu-isu relevan dalam proses pemilu dan administrasi kepemiluan, termasuk masalah keamanan, kecurangan, serta kekurangan dalam administrasi dan teknis,” ujar Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Bagja menekankan pentingnya koordinasi yang transparan dan terbuka dalam lingkungan kerja Bawaslu.
BACA JUGA:Jabar Masuk Daerah Paling Rawan di Pilkada 2024, Ini Arahan Bawaslu RI
Dia juga menekankan agar tidak ada pekerjaan yang terhambat karena ketidakpatuhan dan kurangnya keterbukaan dalam administrasi.
Bagja menyebutkan bahwa pada saat pilkada nanti akan ada banyak program dan pengawasan yang dilakukan.
“Kami berharap sekretariat dapat memberikan dukungan yang baik kepada ketua dan anggota,” ujar pria kelahiran Medan tersebut.
Sementara itu, Inspektorat Utama Bawaslu, Rini Wartini, menegaskan bahwa selain memberikan dukungan administrasi dan teknis, sekretariat juga harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan.
“Saya berharap seluruh jajaran sekretariat memberikan dukungan administrasi dan teknis secara maksimal, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan,” jelas Rini.
BACA JUGA:Soal Sosok Wakilnya di Pilkada 2024, Suprapto: Pastinya Bisa Bekerjasama Bangun Mesuji
“Kegiatan harus direncanakan sesuai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan diskusi awal antara komisioner dan sekretariat sehingga tercipta keterbukaan dan menghindari kecurigaan,” pungkasnya.
Sebelumnya Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengingatkan jajarannya di provinsi serta kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk lebih cermat dalam menangani dugaan pelanggaran Pilkada 2024.
Pernyataan ini disampaikan Puadi saat menutup Rapat Kerja Evaluasi Sistem Tata Laksana dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 yang berlangsung di Kota Bandarlampung.
Puadi menekankan pentingnya bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk memiliki bukti yang kuat ketika menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran.