79 Persen Responden Puas Kinerja Kejati Lampung

Reporter: Taufik Wijaya |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 21 Jul 2024 - 20:26

-ilustrasi Edwin/Radar Lampung-

BANDARLAMPUNG - Tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum dan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung secara umum mencapai 79 persen.

Ini survei persepsi publik teranyar Disway Research and Development bekerja sama dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Radar Lampung Media Group (RLMG).

Rentang survei pada 24 Juni–1 Juli 2024 dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung.

Survei ini menggunakan metode sampling acak dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan margin of error ±3%. Hasil survei dapat dianggap mewakili populasi dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan kesalahan estimasi hanya berkisar 3%.

Dari riset tim Disway dan Litbang RLMG ini, tren positif yang diraih Kejati Lampung disebabkan trust publik terhadap keberhasilan korps Adhyaksa dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (Lihat tabel 1)

Tingkat kepuasan terbagi menjadi puas dan sangat puas. Sebanyak 68,60% responden merasa puas dan 10,40% merasa sangat puas. Jika persentase persepsi publik ini digabungkan maka didapat sebesar 79,00%.

Namun, masih terdapat 21% responden yang merasa kurang puas. Hal ini dapat menjadi masukan bagi kejaksaan untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam aspek-aspek yang belum memenuhi harapan masyarakat.

Tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Kejati Lampung mencakup beberapa aspek. Di antaranya kepuasan terhadap penanganan perkara korupsi.

Dari survei Disway dan RLMG terkait penanganan korupsi oleh Kejaksaan, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan yang beragam.

Sebanyak 96 responden atau 9,60% menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan kinerja Kejaksaan dalam hal penanganan kasus korupsi. Sementara itu, 445 responden atau 44,50% menyatakan bahwa mereka puas dengan upaya yang dilakukan.

Jika persepsi publik puas dan sangat puas digabungkan maka responden memberikan 54,10% untuk tingkat kepuasan Kejati Lampung dalan penanganan korupsi.

Terbaru, Kejati Lampung menahan dua pejabat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkrim) Kabupaten Lampung Utara dalam perkara dugaan korupsi 37 paket pengadaan rumah tidak layak huni senilai Rp1,7 miliar.

79 persen responden puas kinerja kejati lampung                            bandarlampung - tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum dan kinerja kejaksaan tinggi (kejati) lampung secara umum mencapai 79 persen.
ini survei persepsi publik teranyar disway research and development bekerja sama dengan departemen penelitian dan pengembangan (litbang) radar lampung media group (rlmg). 
rentang survei pada 24 juni–1 juli 2024 dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 15 kabupaten/kota di lampung. 
survei ini menggunakan metode sampling acak dengan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan margin of error ±3%. hasil survei dapat dianggap mewakili populasi dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan kesalahan estimasi hanya berkisar 3%.
dari riset tim disway dan litbang rlmg ini, tren positif yang diraih kejati lampung disebabkan trust publik terhadap keberhasilan korps adhyaksa dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (lihat tabel 1)
baca juga:tim dosen dan mahasiswa fk unila beri pelatihan lbp exercise pada petani di lampung selatan
tingkat kepuasan terbagi menjadi puas dan sangat puas. sebanyak 68,60% responden merasa puas dan 10,40% merasa sangat puas. jika persentase persepsi publik ini digabungkan maka didapat sebesar 79,00%. 
namun, masih terdapat 21% responden yang merasa kurang puas. hal ini dapat menjadi masukan bagi kejaksaan untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam aspek-aspek yang belum memenuhi harapan masyarakat. 
tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja kejati lampung mencakup beberapa aspek. di antaranya kepuasan terhadap penanganan perkara korupsi.   
dari survei disway dan rlmg terkait penanganan korupsi oleh kejaksaan, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepuasan yang beragam. 
sebanyak 96 responden atau 9,60% menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan kinerja kejaksaan dalam hal penanganan kasus korupsi. sementara itu, 445 responden atau 44,50% menyatakan bahwa mereka puas dengan upaya yang dilakukan.
baca juga:seleksi calon anggota bpk rawan lobi politik 
jika persepsi publik puas dan sangat puas digabungkan maka responden memberikan 54,10% untuk tingkat kepuasan kejati lampung dalan penanganan korupsi. 
terbaru, kejati lampung menahan dua pejabat dinas perumahan dan kawasan pemukiman (disperkrim) kabupaten lampung utara dalam perkara dugaan korupsi 37 paket pengadaan rumah tidak layak huni senilai rp1,7 miliar.
namun demikian, terdapat 459 responden atau 45,90% yang menyatakan kurang puas terhadap penanganan korupsi oleh kejaksaan. 
meskipun angka ini cukup signifikan, hasil survei ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam upaya penanganan korupsi oleh kejaksaan, dengan harapan dapat memperbaiki kepercayaan dan kepuasan masyarakat lebih lanjut di masa depan. (lihat tabel 2)
sedangkan terkait proses penuntutan oleh kejaksaan, ditemukan bahwa 9,5% dari responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. 
sementara 56,70% mayoritas responden, menyatakan bahwa mereka puas dengan proses tersebut. jika persepsi ini digabungkan diperoleh tingkat kepuasan mencapai 66,20%.
namun, sekitar 33,80% responden menyatakan bahwa mereka kurang puas terhadap proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. 
ini menunjukkan pentingnya untuk terus meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, guna mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. (lihat tabel 3)
sementara menyoroti integritas dan kejujuran dan transparansi penanganan oknum jaksa yang tidak disiplin menunjukkan beberapa temuan signifikan. 
baca juga:arah investasi untuk menuju indonesia emas 2045
dari responden yang telah terlibat atau menyaksikan kasus semacam itu, sebagian besar, yaitu 46,60%, menyatakan bahwa mereka merasa kecewa dengan respons dan penanganan kasus oleh kejaksaan. 
sebaliknya, 8,20% responden menyatakan sangat puas dan 45,20% puas dengan cara penanganan kejaksaan atas kasus yang melibatkan oknum jaksa tidak disiplin.
meski jika persepsi publik sangat puas dan puas digabungkan didapat tingkat kepuasan 53,40%,  ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menjaga disiplin dan akuntabilitas internal. 
reaksi yang bervariasi dari responden mencerminkan kompleksitas dalam menanggapi masalah ini secara adil dan transparan. perbaikan dalam transparansi, penerapan disiplin, dan akuntabilitas mungkin diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini. (lihat tabel 4)
di bagian lain, respons dan pandangan beragam muncul terhadap bagaimana kejaksaan negeri menjalankan tugasnya melayani masyarakat dan menegakkan hukum. 
baca juga:dpr atensi presiden terbitkan surpres pergantian komisioner kpu 
hasilnya, sebanyak 99 orang atau 9,90% dari total responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan kinerja kejaksaan negeri. hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil dari masyarakat yang memberikan penilaian sangat positif terhadap upaya dan hasil yang dicapai oleh kejaksaan negeri.
lebih lanjut, mayoritas besar responden, yaitu 646 orang atau 64,60%, mengungkapkan bahwa mereka merasa puas dengan kinerja kejaksaan negeri. sentimen positif ini mencerminkan penerimaan luas atas upaya yang dilakukan oleh kejaksaan negeri dalam menanggapi kasus-kasus hukum dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
namun demikian, survei juga mengidentifikasi bahwa 255 orang atau 25,50% dari responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja kejaksaan negeri. 
meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan responden yang merasa puas, angka ini tetap memberikan sinyal perlunya pembenahan agar kejaksaan negeri berinteraksi dengan masyarakat dan menjalankan fungsi hukumnya secara lebih efektif.
hasil survei ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika antara lembaga hukum dan masyarakat yang dilayani. dalam konteks ini, penting bagi kejaksaan negeri untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. 
langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu memperbaiki persepsi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan dan penegakan hukum di negara ini.
baca juga:pdip tugaskan umar ahmad sebagai cawagub
secara keseluruhan, hasil survei ini memberikan wawasan berharga bagi kejaksaan negeri untuk merumuskan strategi lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dan memperkuat posisinya sebagai penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat. (lihat tabel 5) 
dewan pengarah disway research and development hi. ardiansyah, s.h. mengatakan survei ini juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
dari hasil survei ini, diperoleh sebanyak 110 responden atau 11% dari total responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
ini menunjukkan ada sebagian kecil masyarakat yang memberikan penilaian sangat positif terhadap peran kejaksaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
mayoritas besar responden, yaitu 505 orang atau 50,50%, menyatakan bahwa mereka puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan. 
sentimen positif ini mengindikasikan adanya penerimaan yang luas terhadap upaya kejaksaan dalam mengawasi dan memastikan bahwa anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
sebanyak 385 responden atau 38,50% menyatakan bahwa mereka kurang puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan responden yang merasa puas, angka ini memberikan indikasi bahwa masih ada ketidakpuasan yang perlu ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
ceo juga direktur disway.id ini menambahkan, hasil survei ini menyoroti pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. 
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 
dengan demikian, kejaksaan perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengawasan yang efektif dan proaktif, serta berkomitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam proses tersebut.
secara keseluruhan, hasil survei ini memberikan pandangan yang berharga bagi kejaksaan dalam merancang strategi pengawasan yang lebih baik dan memperkuat perannya sebagai pengawas anggaran pemerintah daerah yang andal dan dapat dipercaya oleh masyarakat. (lihat tabel 6) 
senada, direktur riset dan litbang radar lampung media group abdul karim, m.pd. mengatakan, berdasarkan hasil survei, dapat dilihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja secara umum kejaksaan tinggi lampung. yakni dengan tingkat kepuasan 79,00%.
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja secara umum kejaksaan negeri di lampung juga menemukan mayoritas responden merasa puas. yakni dengan tingkat kepuasan sebesar 74,50%. 
pada sektor penanganan dalam bidang penuntutan, sebanyak 66,20% responden merasa puas dengan kinerja kejati lampung. meski demikian, masih terdapat 33,80% responden yang merasa kurang puas. sehingga patut diperhatikan bahwa penanganan dalam bidang penuntutan perlu ditingkatkan.  
sedangkan tingkat kepuasan di area pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berada di angka 61,50%. masih ada responden yang merasa kurang puas sebesar 38,50%, menandakan perlunya peningkatan dalam pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
begitu juga dengan separuh lebih responden puas atas kinerja kejati lampung dalam menangani oknum jaksa tidak disiplin tercermin dalam 53,40% jawaban responden. akan tetapi, masih ada 46,60% responden yang menyatakan kurang puas. hal ini patut diperhatikan agar penanganan oknum jaksa tidak disiplin dapat ditingkatkan. 
dia menambahkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sample random sampling, yang memungkinkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. 
data populasi diambil dari data mata pilih provinsi lampung yakni sebesar 6.539.128 jiwa dan mata pilih kabupaten kota di lampung. (rie/c1/fik)
 
laporan tim litbang rlmg
 
ini kalau diperlukan 
 
(grafis 6 akhir)
data responden 
 
1. jenis kelamin
- laki-laki 642 responden (64,20%)
- perempuan 358 responden (35,80%)
 
2. usia
- 18-35 tahun 503 responden (50,30%)
  - 36 tahun ke atas 497 responden (49,70%)
 
3. pendidikan terakhir
- sd 24 responden (2,40%)
- smp 56 responden (5,60%)
- sma/smk 479 responden (47,90%)
- diploma 125 responden (12,50%)
- s1/s2/s3  316 responden (31,60%)
 
4. pekerjaan
- pns;178 responden (17,80%)
- swasta/wiraswasta  678 responden (67,80%)
- pelajar/mahasiswa 90 responden (9,0%)
- belum bekerja 54 responden (5,40%)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan