Iuran Tapera Baiknya Bukan Kewajiban

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 03 Jun 2024 - 16:03

SEBAIKNYA TIDAK WAJIB: Kadin dan Apindo dua asosiasi pengusaha Indonesia ini menyarankan agar iuran Tapera sebaiknya tidak wajib namun sifatnya opsional. -FOTO ILUSTRASI JULIAN ROMADHON/DISWAY-

JAKARTA- Kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) masih menjadi pro dan kontra. Pelaku usaha dengan tegas menyampaikan keberatannya.

Mereka menilai, tidak semua perusahaan mampu mendapat tambahan beban iuran wajib, di luar iuran yang sudah ada.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk Tapera memang bertujuan baik. Tetapi kata dia, tidak bisa diterapkan secara merata.

”Harus dilihat, nggak semua perusahaan itu sehat,” kata Arsjad, Minggu (2/6).

Menurut Arsyad, hal yang berhubungan dengan pengusaha dan pekerja harus menciptakan keseimbangan dan kesinambungan di antara keduanya.

”Ini maksud dan tujuannya baik, tinggal bagaimana supaya jangan memberatkan pengusaha, tetapi juga membantu pekerja,” beber Arsjad.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menambahkan, sebaiknya kebijakan iuran Tapera bagi pekerja sifatnya opsional atau pilihan dan tidak wajib.

”Saya menilai kebijakan ini lebih baik bersifat opsional, tidak umum. Artinya, pekerja yang ikut iuran Tapera adalah mereka yang belum punya rumah atau berencana memiliki rumah,” kata Diana.

Sedangkan pekerja yang sudah punya rumah atau sedang mencicil KPR tidak perlu lagi diwajibkan ikut.

Menurut Diana, keharusan bagi pengusaha dan pekerja membayar iuran Tapera dikhawatirkan akan menjadi beban baru dan justru memberatkan perusahaan maupun karyawan.

Pendapat serua juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani. Apindo mengatakan, program Tapera sebaiknya bukan kewajiban, tapi sifatnya sukarela.

iuran tapera baiknya bukan kewajiban                             jakarta- kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) masih menjadi pro dan kontra. pelaku usaha dengan tegas menyampaikan keberatannya.
mereka menilai, tidak semua perusahaan mampu mendapat tambahan beban iuran wajib, di luar iuran yang sudah ada.
ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) indonesia arsjad rasjid menilai, kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk tapera memang bertujuan baik. tetapi kata dia, tidak bisa diterapkan secara merata.
”harus dilihat, nggak semua perusahaan itu sehat,” kata arsjad, minggu (2/6).
baca juga:khawatir disalahgunakan untuk pinjol, warga masih takut tunjukkan ktp saat beli gas elpiji 3 kg
menurut arsyad, hal yang berhubungan dengan pengusaha dan pekerja harus menciptakan keseimbangan dan kesinambungan di antara keduanya.
”ini maksud dan tujuannya baik, tinggal bagaimana supaya jangan memberatkan pengusaha, tetapi juga membantu pekerja,” beber arsjad.
ketua umum kadin dki jakarta diana dewi menambahkan, sebaiknya kebijakan iuran tapera bagi pekerja sifatnya opsional atau pilihan dan tidak wajib.
baca juga:sukses menambah pelanggan, kunci membaiknya kinerja pln 2023, terbanyak dari golongan rumah tangga
”saya menilai kebijakan ini lebih baik bersifat opsional, tidak umum. artinya, pekerja yang ikut iuran tapera adalah mereka yang belum punya rumah atau berencana memiliki rumah,”  kata diana.
sedangkan pekerja yang sudah punya rumah atau sedang mencicil kpr tidak perlu lagi diwajibkan ikut.
menurut diana, keharusan bagi pengusaha dan pekerja membayar iuran tapera dikhawatirkan akan menjadi beban baru dan justru memberatkan perusahaan maupun karyawan.
pendapat serua juga disampaikan ketua umum asosiasi pengusaha indonesia (apindo) shinta widjaja kamdani. apindo mengatakan, program tapera sebaiknya bukan kewajiban, tapi sifatnya sukarela.
baca juga:pertamina pilih bertahan, 3 spbu swasta ini turunkan harga bbm
”karena tapera ini kan tabungan. kenapa tabungan ini diwajibkan? kalau sukarela, kami tidak ada masalah, jadi kita bukan menolak uu dan pp-nya,” ujarnya.
shinta menilai, program tapera semakin menambah beban, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja, di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar.
saat ini saja, beban yang ditanggung pemberi kerja untuk iuran bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. besarnya mencapai 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja.
pemerintah menyebut iuran tapera tidak akan digunakan untuk anggaran belanja dalam apbn.
direktur sistem manajer investasi direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan (djpb kemenkeu) saiful islam memastikan hal itu.
baca juga:antam jamin emas yang beredar di masyarakat keasliannya 
”dana simpanan peserta tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam apbn,” ujar saiful dalam konferensi pers.
saiful menggarisbawahi, justru yang terjadi adalah sebaliknya. setiap tahun, melalui apbn, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
selain itu, dana simpanan peserta tapera juga dicatat dalam akun individu (individual account) masing-masing peserta di bank kustodian.
dengan begitu, bisa dikelola dan dipupuk dalam instrumen investasi oleh manajer investasi profesional. yang tidak kalah penting, dana iuran peserta tapera juga akan selalu diawasi oleh otoritas jasa keuangan (ojk) secara reguler.
dia menjelaskan, ada tiga skema pengelolaan dana tapera yang dilakukan bp tapera.
baca juga:apakah karyawan yang sudah punya rumah tetap dipotong tapera? simak penjelasan bp tapera 
pertama, dana modal kerja bagi bp tapera diberikan pemerintah melalui apbn 2018 senilai rp 2,5 triliun. dana tersebut dialokasikan guna memenuhi biaya operasional berbagai program serta investasi bp tapera.
kedua, bp tapera melakukan pengalihan dana kelola dari badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil (bapertarum-pns).
ini karena bapertarum-pns telah berhenti beroperasi sejak diterbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 2016. dana aset bapertarum-pns yang dialihkan ke bp tapera pada 2018 mencapai rp 11,88 triliun.
”dana peserta asn eks bapertarum-pns saat ini belum dilanjutkan karena peraturan menteri keuangan (pmk) belum dikeluarkan,” ujarnya.
ketiga, bp tapera memperoleh dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dari apbn pada 2010 hingga kuartal i 2024. pihaknya mencatat, total dana flpp yang diterima oleh bp tapera mencapai rp 105,2 triliun.(jpc/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 4 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan