Efektivitas Cicilan Tapera Diragukan

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Kamis , 30 May 2024 - 16:06

TUAI PENOLAKAN: KSPI menyebut efektivitas iuran Tapera yang dipotong 3 persen dari gaji karyawan diragukan. -FOTO ILUSTRASI RIZKY PANCHANOV/RADAR LAMPUNG-

JAKARTA- Efektivitas iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diambil 3 persen dari gaji karyawan untuk membeli rumah diragukan.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar turut menyoroti kapasitas BP Tapera dalam mengelola uang untuk iuran perumahan yang disediakan untuk pekerja.

Sebab, kata Media Wahyudi akuntabilitas BP Tapera dalam mengelola uang yang sedemikian akan besar belum jelas.

Iuran sebesar 3 persen yang dananya bisa mencapai triliunan rupiah hanya dalam sekali penarikan iuran. Ada pula istilah bank kustodian yang ditunjuk untuk mengelola uang itu.

”Ini mengerikan sekali risiko penyelewengan dananya. Karena yang dikelola besar sekali,” tegas Media Wahyudi Askar.

Sedangkan dari sisi pekerja, tentu akan berpengaruh negatif terhadap konsumsi, kesejahteraan, bahkan semua orang akan berusaha menghindari pajak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI menilai program Tapera hanya akan semakin memberatkan kondisi ekonomi pegawai peserta Tapera.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, kebutuhan perumahan untuk kelas pekerja dan rakyat memang kebutuhan primer. Seperti halnya makanan dan pakaian.

Tapi, Iqbal memberi catatan, Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan upah yang layak melalui dana APBN dan APBD. Bukan dipotong dari upah buruh.

”Kondisi saat ini tidaklah tepat, program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta tapera karena membebani,” tegasnya.

Said Iqbal juga menyoroti soal belum adanya kejelasan terkait program Tapera. Terutama tentang kepastian apakah peserta akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program itu.

efektivitas cicilan tapera diragukan                             jakarta- efektivitas iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) yang diambil 3 persen dari gaji karyawan untuk membeli rumah diragukan. 
direktur kebijakan publik center of economic and law studies (celios) media wahyudi askar turut menyoroti kapasitas bp tapera dalam mengelola uang untuk iuran perumahan yang disediakan untuk pekerja.
sebab, kata media wahyudi akuntabilitas bp tapera dalam mengelola uang yang sedemikian akan besar belum jelas.
baca juga:gaduh soal potongan gaji untuk tapera, dpr akan panggil pemerintah
iuran sebesar 3 persen yang dananya bisa mencapai triliunan rupiah hanya dalam sekali penarikan iuran. ada pula istilah bank kustodian yang ditunjuk untuk mengelola uang itu.
”ini mengerikan sekali risiko penyelewengan dananya. karena yang dikelola besar sekali,” tegas media wahyudi askar.
sedangkan dari sisi pekerja, tentu akan berpengaruh negatif terhadap konsumsi, kesejahteraan, bahkan semua orang akan berusaha menghindari pajak. 
hal serupa juga disampaikan oleh konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi). kspi menilai program tapera hanya akan semakin memberatkan kondisi ekonomi pegawai peserta tapera.
baca juga:tambah beban karyawan, pengusaha tolak ikut iuran tapera
menurut presiden kspi said iqbal, kebutuhan perumahan untuk kelas pekerja dan rakyat memang kebutuhan primer. seperti halnya makanan dan pakaian.
tapi, iqbal memberi catatan, tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan upah yang layak melalui dana apbn dan apbd. bukan dipotong dari upah buruh.
”kondisi saat ini tidaklah tepat, program tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta tapera karena membebani,” tegasnya.
baca juga:kenaikan cukai rokok 67,5 persen dalam lima tahun dinilai terlalu bebani produsen
said iqbal juga menyoroti soal belum adanya kejelasan terkait program tapera. terutama tentang kepastian apakah peserta akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program itu.
”secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran tapera sebesar 3 persen dengan 0,5 persen dibayar pengusaha dan dibayar buruh 2,5 persen, maka tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di-phk,” tegasnya.
iqbal juga menyentil pemerintah. mengingat dalam lima tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) mengalami penurunan. besarannya mencapai 30 persen.
”hal ini akibat upah tidak naik hampir tiga tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali,” keluhnya. ia pun mendesak pemerintah merevisi aturan tapera. (jpc/nca)