Sebanyak 9,9 Juta KK Belum Punya Rumah, Industri Property Diproyeksi Meningkat
Ilustrasi Rumah KPR-FOTO DOK KEMENTERIAN PUPR-
JAKARTA- Sebanyak 13,56 persen kepala keluarga di Indonesia saat ini belum memiliki rumah.
Hal ini diungkapkan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Fitrah Nur dalam pemaparannya mengenai Proyeksi Pertumbuhan Properti di Indonesia.
Paparan yang disampaikan Fitrah Nur dalam acara Indonesia CEO & Leaders Forum 2024 bertajuk "Unlocking Potential: Accelerating Growth and Development in Indonesia's Property Sector", yang diselenggarakan oleh PropertyGuru di Jakarta, Rabu 8 Mei 2024.
BACA JUGA:Pengamat Sebut Bioetanol BBM Pengganti Pertalite Harusnya Lebih Murah dari Pertamax, Ini Alasannya!
Dalam pemaparan Fitrah Nur, backlog kepemilikan rumah di Indonesia terus menurun dari tahun-ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2023 terdapat 9.905.820 dari 73.051.769 rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Hal ini bisa menjadi peluang bagi pebisnis properti untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik untuk penjualan rumah maupun sewa.
Melalui survei ASSHPS 2020 diketahui bahwa kelompok usia 25-44 tahun (Gen Y-Milenial) menjadi segmentasi kebutuhan sewa terbesar.
BACA JUGA:Penyaluran Kredit Tumbuh 11 Persen di Tengah Guncangan Ekonomi Global
Jenis pekerjaan wiraswasta dan lainnya menjadi yang terbesar 38,94 persen. Kemudian disusul dengan segmen karyawan swasta sebesar 23,61 persen dan ASN serta anggota TNI/Polri sebesar 7,84 persen.
Responden survei ASSHPS juga menyebut yang menyewa tersebut juga menunjukkan preferensi rencana ke depannya untuk membeli dan membangun rumah.
Segmen pekerjaan wiraswasta dan lainnya yang dengan rentang pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan mendominasi preferensi rencana untuk membeli.
Walaupun demikian, kapasitas pembiayaan yang dimiliki relatif lebih kecil sehingga sulit untuk menjangkau rencana tersebut.
BACA JUGA:Nunggak Pajak, Pemkot Bandar Lampung Segel 6 Reklame
Sementara untuk segmen pendapatan Rp3 hingga Rp 6 juta per bulan mereka memiliki rencana membangun di lokasi bukan metropolitan yang seharusnya sudah bisa diakomodir oleh kapasitas developer swasta.