Menkop-UKM Warning TikTok Shop Bisa Ditutup

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 07 Mar 2024 - 20:12

BERI KETERANGAN: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat beri keterangan kepada awak media. -FOTO DOK JAWAPOS -

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tegas menyatakan aplikasi Tiktok lewat fitur mereka Tiktok Shop masih melanggar hukum di Indonesia.

Pasalnya, menurut Teten, Tiktok Shop tidak memiliki izin usaha dagang ditambah tidak diaturnya platform media sosial terhubung dengan fitur belanja daring laiknya platform e-commerce.

Pelanggaran itu ditabrak mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Tiktok sampai sekarang belum menghormati hukum Indonesia,” kata Teten, Rabu (6/3).

Berulang kali pelanggaran Tiktok ini sudah kesekian kalinya disampaikan Teten. Ia coba membandingkan platform media sosial lain seperti Instagram dan media sosial global lain di Indonesia yang hanya menawarkan promosi barang di aplikasi mereka. Teten juga berbicara soal sanksi terberat menanti Tiktok karena pelanggaran ini terus dibiarkan.

“Transaksinya tidak di dalam (aplikasi). Dia multi-channel, jualannya (transaksi) di mana. Nah kalau Tiktok dia promosinya di Tiktok media sosialnya, jualannya di Tiktok Shop-nya juga ,” kata Teten.

“Harus disansksi, sanksinya bisa diberhentikan usahanya,” tutur Teten.

Lebih lanjut, yang menjadi kekhawatiran Teten, Tiktok sebagai raksasa teknologi asal Tiongkok dapat mengendalikan satu aplikasi dengan berbagai fungsi untuk promosi, bahkan memproduksi barangnya dari negara asal ke tempat mereka beroperasi.

“Orang yang masuk ke media sosial, Tiktok, mencari hiburan lah. Mau menari, menyanyi bersama keluarga dan teman. Sekarang orang Indonesia 123 juta (pengguna) masuk ke situ. Kita bisa bandingkan orang yang masuk ke eCommerce tidak sejumlah itu. Nah kemudian AI mereka canggih, orang yang tadinya hiburan, menjadi belanja. Nah ini disadari pemerintah, wah ini bahaya. Kalau antara media sosial di satu tempat dengan transaksinya,” sambung Teten.

“Artinya orang punya tujuan berbeda dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis dan ini yang punya potensi terjadinya monopoli. Dan terjadi,” kata Teten.

Teten juga tegas menyatakan, tidak ada istilah transisi, uji coba maupun migrasi sistem transaksi Tiktok Shop, setelah platform media sosial itu mengakuisisi eCommerce Tanah Air - Tokopedia. Karena istilah tersebut tidak disebut dalam Permendag 31/2023.

“Kalau saya lihat Tiktok sengaja (melanggar Permendag). Karena sebelum diatur Permendag 31/2023, dia juga melanggar selama dua tahun, dibiarkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Yang isinya tidak boleh Tiktok Shop jualan di sini, sebelum punya badan hukum di sini. Kemarin kan diberhentikan pemerintah, kemudian beli Tokped (Tokopedia) lalu mulai bisnis lagi. Nah, begitu kita lihat kan tidak ada tuh transaksi di Tokped meningkat sehingga sahamnya juga tidak naik juga,” kata Teten.

menkop-ukm warning tiktok shop bisa ditutup                            jakarta - menteri koperasi dan ukm teten masduki tegas menyatakan aplikasi tiktok lewat fitur mereka tiktok shop masih melanggar hukum di indonesia. 
pasalnya, menurut teten, tiktok shop tidak memiliki izin usaha dagang ditambah tidak diaturnya platform media sosial terhubung dengan fitur belanja daring laiknya platform e-commerce.
pelanggaran itu ditabrak mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
“tiktok sampai sekarang belum menghormati hukum indonesia,” kata teten, rabu (6/3).
baca juga:program daifit 2024, beli mobil bisa berangkat umrah gratis
berulang kali pelanggaran tiktok ini sudah kesekian kalinya disampaikan teten. ia coba membandingkan platform media sosial lain seperti instagram dan media sosial global lain di indonesia yang hanya menawarkan promosi barang di aplikasi mereka. teten juga berbicara soal sanksi terberat menanti tiktok karena pelanggaran ini terus dibiarkan. 
“transaksinya tidak di dalam (aplikasi). dia multi-channel, jualannya (transaksi) di mana. nah kalau tiktok dia promosinya di tiktok media sosialnya, jualannya di tiktok shop-nya juga ,” kata teten. 
“harus disansksi, sanksinya bisa diberhentikan usahanya,” tutur teten. 
lebih lanjut, yang menjadi kekhawatiran teten, tiktok sebagai raksasa teknologi asal tiongkok dapat mengendalikan satu aplikasi dengan berbagai fungsi untuk promosi, bahkan memproduksi barangnya dari negara asal ke tempat mereka beroperasi. 
baca juga:telkomsel dan jkt48 hadirkan paket kuwota jkt48, mulai rp60 ribu 
“orang yang masuk ke media sosial, tiktok, mencari hiburan lah. mau menari, menyanyi bersama keluarga dan teman. sekarang orang indonesia 123 juta (pengguna) masuk ke situ. kita bisa bandingkan orang yang masuk ke ecommerce tidak sejumlah itu. nah kemudian ai mereka canggih, orang yang tadinya hiburan, menjadi belanja. nah ini disadari pemerintah, wah ini bahaya. kalau antara media sosial di satu tempat dengan transaksinya,” sambung teten. 
“artinya orang punya tujuan berbeda dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis dan ini yang punya potensi terjadinya monopoli. dan terjadi,” kata teten. 
teten juga tegas menyatakan, tidak ada istilah transisi, uji coba maupun migrasi sistem transaksi tiktok shop, setelah platform media sosial itu mengakuisisi ecommerce tanah air - tokopedia. karena istilah tersebut tidak disebut dalam permendag 31/2023. 
“kalau saya lihat tiktok sengaja (melanggar permendag). karena sebelum diatur permendag 31/2023, dia juga melanggar selama dua tahun, dibiarkan permendag nomor 50 tahun 2020. yang isinya tidak boleh tiktok shop jualan di sini, sebelum punya badan hukum di sini. kemarin kan diberhentikan pemerintah, kemudian beli tokped (tokopedia) lalu mulai bisnis lagi. nah, begitu kita lihat kan tidak ada tuh transaksi di tokped meningkat sehingga sahamnya juga tidak naik juga,” kata teten. 
baca juga:dorong pertumbuhan umkm dengan whatsapp bisnis
“kalau kita beli di (tiktok shop) saya dapat laporan banyak, datangnya juga dari tiktok bukan dari tokopedia. dia tetap melanggar, saya tidak lihat komitmen hingga hari ini untuk memperbaiki itu,” tandas teten.
sebelumnya anggota komisi vi dpr amin a.k. menyebut operasional tiktok shop diduga telah melanggar hukum, karena fitur layanan belanja daring mereka masih terintegrasi dengan aplikasi media sosial (medsos). pernyataan amin itu sejalan dengan menteri koperasi-umkm,teten masduki belum lama ini. 
faktanya, kata dia, pelanggaran yang dimaksud yakni menerabas aturan yang tertulis dalam peraturan menteri perdagangan nomor 31/2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
dalam beleid tersebut, aplikasi atau platform medsos tidak boleh berfungsi sebagai ecommerce, termasuk melakukan transaksi di dalamnya. “saya menilai, tiktok diduga melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum dengan memanfaatkan kelemahan aturan dan ketidak tegasan pemerintah dalam mengawasi aturan,” kata amin saat dihubungi, kamis (29/2).
amin menyadari, kementerian perdagangan (kemendag) memang memberi batas tiga bulan kepada tiktok untuk memindahkan fitur ecommerce miliknya ke tokopedia, setelah diakuisisi. maka sudah seharusnya operasional belanja daring milik perusahaan bytedance asal tiongkok itu juga berpindah. tapi nyatanya, tiktok shop masih beroperasi seperti ecommerce dan melayani transaksi di dalam aplikasi. 
“seharusnya, selama proses pemindahan berlangsung, tiktok shop juga harus menghentikan kegiatan penjualan langsungnya. namun yang terjadi, seolah memanfaatkan ketidaksiapan pemerintah, dalam hal ini kementerian perdagangan, bisnis mereka tetap berjalan,” kata dia.
“seharusnya fitur tiktok shop diputuskan sepenuhnya dari tiktok karena keterkaitan kedua platform tersebut melanggar peraturan menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023. banyak pihak yang berpendapat bahwa keterkaitan ini membuat tiktok shop memiliki keuntungan dibandingkan platform e-commerce pesaingnya yang tidak terintegrasi dengan media sosial,” sambungnya.
legislator yang membidangi pengawasan dalam investasi dan persaingan usaha ini meminta kppu juga turun tangan. “saya mendesak komisi pengawas persaingan usaha (kppu) sebagai otoritas antimonopoli, menentukan apakah tiktok dan tokopedia terlibat dalam skema bisnis terlarang atau tidak. jika tidak ada ketegasan sikap dari pemerintah, situasi ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah yang tidak konsisten dalamdia menegakan aturan,” kata dia.
“praktik akal-akalan oleh tiktok semacam itu wajib diwaspadai akan terus diulangi di masa depan. sehingga kekhawatiran publik menjadi wajar, bahwa akan ada monopoli data dan transaksi e-commerce oleh tokopedia yang sahamnya sebagian besar dikuasai tiktok akan terjadi di masa depan,” kata dia.
sebelumnya diketahui, menteri koperasi dan ukm teten masduki, menyebut aplikasi video pendek asal china, tiktok, masih melanggar regulasi pemerintah dalam hal ini permendag 31/2023 yang melarang dilakukannya transaksi dalam aplikasi. pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kemendag atas hal tersebut. teten tidak mempermasalahkan investasi tiktok di ecommerce tokopedia. 
dengan begitu, seharusnya platform media sosial itu tak lagi berfungsi sebagai ecommerce. hingga saat ini, keranjang belanja di aplikasi tersebut masih tersedia mapun aktivitas transaksi. (jpc/c1/abd)