Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Terancam

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 13 Feb 2025 - 21:41

TERANCAM: Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan industri perhotelan akan mengalami penurunan okupansi hingga PHK imbas diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah.--FOTO NURUL F./JAWAPOS.COM

Berpotensi PHK Karyawan hingga Rugi Rp24,807 T

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) buka suara soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Salah satunya karena turut memangkas biaya seremonial, termasuk akomodasi meeting dan pertemuan di hotel.

Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan, industri perhotelan akan mengalami penurunan okupansi hingga pengurangan tenaga kerja imbas diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah.

"Yang sekarang terjadi adalah pangsa pasar pemerintah adalah 40 persen. Jadi kalau si 40 persen hilang ini, ya otomatis akan berdampak pada okupansi hotel," kata Haryadi, Kamis (13/2).

"Secara total okupansi nasional itu 2024 mencapai 54 persen, pemerintah totalnya 40 persen sendiri. Jadi bisa bayangin, kalau 40 persen ini hilang pasti pengaruhnya akan besar," sambung Haryadi.

Haryadi juga membeberkan, dari efisiensi anggaran pemerintah berpotensi industri perhotelan se-Indonesia akan kehilangan pendapatan alias rugi mencapai Rp24,807 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari potensi kehilangan pendapatan dari akomodasi kamar Rp16,538 triliun dan meeting sekitar Rp8,269 triliun.

"Jadi gini, pemotongan anggaran ini kan cukup signifikan ya. Jadi untuk akomodasi aja, kamar aja, potensinya itu adalah Rp16,538 triliun, untuk meeting itu kira-kira Rp8,269 triliun, jadi totalnya itu adalah Rp24,807 triliun," beber Haryadi.

efisiensi anggaran, industri perhotelan terancam                             berpotensi phk karyawan hingga rugi rp24,807 t
jakarta - perhimpunan hotel dan restoran indonesia (phri) buka suara soal efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. salah satunya karena turut memangkas biaya seremonial, termasuk akomodasi meeting dan pertemuan di hotel.
 
ketua umum phri haryadi sukamdani mengatakan, industri perhotelan akan mengalami penurunan okupansi hingga pengurangan tenaga kerja imbas diterapkannya efisiensi anggaran oleh pemerintah.
 
"yang sekarang terjadi adalah pangsa pasar pemerintah adalah 40 persen. jadi kalau si 40 persen hilang ini, ya otomatis akan berdampak pada okupansi hotel," kata haryadi, kamis (13/2).
 
"secara total okupansi nasional itu 2024 mencapai 54 persen, pemerintah totalnya 40 persen sendiri. jadi bisa bayangin, kalau 40 persen ini hilang pasti pengaruhnya akan besar," sambung haryadi.
 
haryadi juga membeberkan, dari efisiensi anggaran pemerintah berpotensi industri perhotelan se-indonesia akan kehilangan pendapatan alias rugi mencapai rp24,807 triliun.
 
jumlah tersebut berasal dari potensi kehilangan pendapatan dari akomodasi kamar rp16,538 triliun dan meeting sekitar rp8,269 triliun.
 
"jadi gini, pemotongan anggaran ini kan cukup signifikan ya. jadi untuk akomodasi aja, kamar aja, potensinya itu adalah rp16,538 triliun, untuk meeting itu kira-kira rp8,269 triliun, jadi totalnya itu adalah rp24,807 triliun," beber haryadi.
 
selain itu, haryadi juga mengungkapkan tak hanya dari pemerintah pusat, industri perhotelan di daerah pun siap-siap makin terpuruk. pasalnya, banyak daerah yang juga melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
 
padahal, ujar haryadi, pangsa pasar pemerintah daerah mencapai 70 persen. "daerah itu bahkan bisa mencapai sampai 70 persen pangsa pasar pemerintah. jadi itu dampaknya pasti akan sangat terasa ya," ungkapnya.
 
sementara terkait dengan pemutusan hubungan kerja (phk) di industri perhotelan, haryadi pun tak menampik hal tersebut akan terjadi usai efisiensi anggaran dilakukan pemerintah.
 
adapun kini, haryadi menyebut phri masih belum menerima laporan dari anggotanya terkait phk karyawan hotel. kendati demikian, ia menyebut penyesuaian jumlah karyawan dimungkinkan terjadi menyesuaikan kondisi pasar.
 
"sekarang belum (ada phk), tapi kalau ini nanti berlanjutan ya, otomatis hotel akan menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. misalnya, dia punya 200 kamar, kan nggak mungkin dia buka semuanya 200," jelas haryadi.
 
"dengan situasi pasarnya turun kan gitu kan. nah pasti dia akan menyesuaikan gitu. jadi itu kalau berlanjutan sudah pasti phk. karena posisinya untuk bertahan kelangsungan operasi," tutup haryadi.
 
merespons hal ini, ketua komisi xi dpr ri mukhamad misbakhun meminta untuk tidak mengaitkan pemutusan hubungan kerja (phk) di sektor swasta dengan efisiensi anggaran pemerintah.
 
"ini gini, saya ingin meluruskan phk itu di sektor swasta. ini adalah efisiensi di apbn 2025, di mana skup lapangannya itu adalah asn, kementerian/lembaga, tni, dan polri," kata misbakhun saat ditemui di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (13/2).
 
"jadi, minta tolong jangan dikaitkan dengan di luar apbn. minta tolong itu. jadi, pemahamannya ini adalah efisiensi," sambungnya.
 
meskipun ada pengurangan anggaran untuk meeting dan pertemuan, misbakhun menyebut bisa saja saat ini hotel masih digunakan untuk pertemuan yang tujuannya menghidupkan umkm. 
 
"gini, yang sebagian anggaran itu kan dipakai untuk kegiatan yang berhubungan dan melibatkan pihak swasta. ketika pihak swasta mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh berhubungan dengan apbn, mereka mengadakan kegiatan misalnya untuk keperluan belanja yang menghidupkan umkm. kemudian mereka ketemu para vendornya mereka di hotel kan bisa," jelasnya. (jpc/c1)