Terkait Temuan BPK RI, Sekkab Lamsel Klaim Sudah Jalankan Seluruh Rekomendasi

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 19 Jul 2024 - 21:20

RADAR - BACA KORAN--

terkait temuan bpk ri, sekkab lamsel klaim sudah jalankan seluruh rekomendasi                            kalianda - pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) mengklaim telah menjalankan rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung.
sekretaris kabupaten (sekkab) lamsel thamrin mengatakan pihaknya telah menyelesaikan rekomendasi dari bpk ri perwakilan lampung sejak beberapa bulan lalu.
’’sudah diselesaikan semua kok rekomendasinya," kata thamrin didampingi kepala bpkad lamsel wahid, jumat (19/7).
baca juga:sambut baik jadi lokasi upacara hut ri, sjachroedin z.p. beberkan konsep kotabaru 
menurutnya, saat proses pemeriksaan dari bpk ri beberapa waktu lalu, ada beberapa temuan yang sudah dikembalikan ke kas daerah. ’’pada saat proses pemeriksaan saja, sudah ada yang langsung dikembalikan. jadi apa yang menjadi rekomendasi dari bpk ri sudah kami jalankan dari saat proses pemeriksaan sampai selesai pemeriksaan," tegasnya.
thamrin menjelaskan akibat dari pemeriksaan bpk ri, pemkab lamsel telah menerima penghargaan dari presiden jokowi atas pengelolaan keuangan daerah terbaik dan birokrasi pemerintahan terbaik se-provinsi lampung.
’’bahkan, bupati lamsel mendapat penghargaan satya lencana wirakarya dari presiden. penghargaan itu diberikan presiden jokowi hanya 5 orang se-indonesia. dari 5 orang itu, 2 dari lamsel," terangnya.
diberitakan sebelumnya, bpk ri perwakilan lampung menemukan banyak temuan dari lhp pemkab lamsel.
menanggapi hal itu, akademisi universitas lampung (unila) dedy hermawan menilai temuan-temuan bpk terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun ke tahun kerap terulang.
baca juga:dewan dorong aph selesaikan kasus kredit fiktif emak-emak gunungsari
padahal, menurutnya, temuan-temuan bpk terkait penyelenggaraan pemerintah menjadi gambaran kinerja kepala daerah dan jajarannya. "ya, temuan-temuan itu akan menjadi gambaran kinerja kepala daerah dan jajarannya," ujar dedy hermawan, kamis 18 juli 2024.
menurut dedy, pemda harus menerapkan komitmen melakukan kegiatan dengan prinsip-prinsip taat hukum, taat aturan, taat administrasi, sesuai prosedur, dan teknis pekerjaan. "jadi hindari pelanggaran. semaksimal mungkin gunakan anggaran pada pelaksanaan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
lanjut dedy, jika temuan-temuan di pemkab lamsel ini berulang setiap tahun, dapat dikatakan perbaikan-perbaikan di internal pemkab lamsel belum maksimal.
"karena ini jadi seperti temuan rutin sifatnya. hal-hal seperti itu sudah menjadi rutinitas temuan bpk," sesalnya.
ya, temuan seperti pemborosan, kelebihan pembayaran, pengurangan spek, aset tidak terurus, bansos tidak tepat sasaran, indikasi penyelewengan, dan lainnya berlakangan menjadi temuan rutin oleh bpk pada penyelenggaraan pemerintahan.
"ini persoalan-persoalan klasik yang selalu ditemukan di hampir penyelenggaraan pemerintahan. terutama pada realisasi pendapatan dan realisasi anggaran yang masih belum sesuai harapan," tuturnya.
menurut dedy, bpk sifatnya melakukan evaluasi dalam rangka pencegahan dan perbaikan. "tetapi ini harus jadi inklusi serius ke depannya. jangan sampai pemkab melakukan kesalahan serupa," ucapnya.
dirinya pun lantas berharap bupati lamsel dan jajarannya agar berkomitmen menyelesaikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi dari lhp bpk perwakilan lampung.
tindak lanjut yang dimaksud, sambung dedy, bisa berupa tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang. untuk jangka pendek seperti rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan pengembalian dari bpk ri perwakilan lampung ditaati. 
sedangkan, jangka panjangnya adalah berbenah, perbaiki sistem, regulasi, lingkungan, juga komitmen supaya tidak terjadi hal serupa.
disinggung perlukah aparat penegak hukum (aph) melakukan pengawasan dan penindakan, dedy menilai bahwa salah satu tugas aph menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak ada penyimpangan yang berdampak pidana.
"tentu kita berharap jangan sampai aph turun. cukup internal bekerja dan bpk bekerja. kemudian harus direspons dengan cepat oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan, jangan sampai aph turun," ungkapnya.
jikalau aph sampai turun, dedy memandang, hal itu menunjukkan organ-organ pengawasan di dalam pemkab lamsel tidak berjalan. "tapi kalau bupati belum punya terobosan karena persoalan sudah jadi tradisi, kebiasaan, dan mengakar, pemerintah saja tidak cukup pengawasan internal maupun bpk. bisa dibuka jalan kerjasama dengan aph," terangnya.
"supaya kebiasaan menyelenggarakan keuangan bersih dari praktek korupsi penyimpangan dan pemborosan tidak berjalan," tandasnya. (yud/c1/fik)