Banyak Temuan BPK Tanda Lemahnya Pengawasan Kada

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 18 Jul 2024 - 21:47

RADAR - BACA KORAN--

banyak temuan bpk tanda lemahnya pengawasan kada                            bandarlampung - badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung menemukan banyak masalah di tubuh pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel). temuan ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) pemkab lamsel.
akademisi universitas lampung (unila) dedy hermawan mengatakan temuan-temuan bpk terkait penyelenggaraan anggaran di lingkungan pemkab lamsel menjadi gambaran kinerja kepala daerah (kada) dan jajarannya.
menurut dedy, temuan-temuan bpk terhadap penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun terulang. ’’ya, temuan-temuan itu akan menjadi gambaran kinerja kepala daerah dan jajarannya," ujar dedy saat dihubungi, kamis (18/7).
baca juga:dua pejabat disperkim lampura terancam ptdh
’’karena dari tahun ke tahun, temuan dari bpk selalu ada dan terulang. tetapi kalau secara statistik angkanya naik terus. itu jadi warning kepala daerah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja opd," sambungnya.
komitmen-komitmen tersebut, lanjut dedy, seperti melakukan kegiatan dengan prinsip-prinsip taat hukum, taat aturan, taat administrasi, sesuai prosedur, dan teknis pekerjaan. ’’jadi hindari pelanggaran. semaksimal mungkin penyimpangan anggaran pada pelaksanaan pemerintahan yang bersih," ucapnya.
dedy melanjutkan temuan-temuan di pemkab lamsel ini berulang setiap tahun. sehingga dapat dikatakan perbaikan-perbaikan di internal pemkab lamsel belum maksimal.
baca juga:soal rekomendasi ganda, kpu bakal tampung dan klarifikasi ke dpp
’’karena ini jadi seperti temuan rutin sifatnya. hal-hal seperti itu sudah menjadi rutinitas temuan bpk," ungkapnya.
temuan seperti pemborosan, kelebihan pembayaran, pengurangan spek, aset tidak terurus, bansos tidak tepat sasaran, indikasi penyelewengan, dan lainnya merupakan temuan rutin bpk pada penyelenggaraan pemerintahan.
’’ini persoalan-persoalan klasik yang selalu ditemukan di hampir semua penyelenggaraan pemerintahan. terutama pada realisasi pendapatan dan anggaran yang masih belum sesuai harapan," tuturnya.
menurut dedy, bpk sifatnya melakukan evaluasi dalam rangka pencegahan dan perbaikan. ’’tetapi ini harus jadi inklusi serius ke depannya. jangan sampai pemkab melakukan kesalahan serupa," tegasnya.
sehingga, dia mendorong bupati lamsel dan jajarannya untuk berkomitmen menyelesaikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi dari lhp bpk perwakilan lampung.
tindak lanjut yang dimaksud, kata dedy, dapat berupa tindak lanjut jangka pendek dan jangka panjang. untuk jangka pendek seperti menaati rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan pengembalian dari bpk ri perwakilan lampung. 
sedangkan jangka panjangnya adalah melakukan pembenahan, perbaikan sistem, regulasi, lingkungan, dan komitmen supaya tidak terjadi masalah serupa.
disinggung perlukah aparat penegak hukum (aph) melakukan pengawasan dan penindakan, dedy menilai bahwa aph salah satu tugasnya menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tidak ada penyimpangan yang berdampak pidana.
’’tentu kita berharap jangan sampai aph turun. cukup internal bekerja dan bpk bekerja. kemudian harus direspons dengan cepat oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan, jangan sampai aph turun," paparnya.
dedy memandang jika aph sampai turun, hal tersebut menunjukkan organ-organ pengawasan di dalam pemkab lamsel tidak berjalan. "tetapi kalau bupati punya terobosan karena persoalan sudah jadi tradisi, kebiasaan, dan mengakar. pemerintah saja tidak cukup pengawasan internal maupun bpk. bisa dibuka jalan kerja sama dengan aph. supaya kebiasaan menyelenggarakan keuangan bersih dari praktik korupsi, penyimpangan dan pemborosan menjadi solusi," tandasnya. 
diberitakan sebelumnya, langkah kejaksaan tinggi (kejati) lampung menelisik indikasi penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di lamsel menuai dukungan. 
salah satu dukungan disuarakan pengamat kebijakan publik, poros pemuda indonesia (ppi) lampung, hengki irawan, s.h., m.h. ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah kejati lampung. 
hengki menilai dari proses pengadaan sampai penyaluran bansos sembako di lamsel sarat kepentingan dan ada indikasi pelanggaran hukum. ’’dari pengadaannya saja sudah jelas ada pengondisian. bahkan, penyalurannya kok melalui srikandi. seharusnya melalui desa dan dusun, karena mereka memiliki data warga yang tidak mampu," ucapnya, rabu (17/7). 
terkait indikasi pelanggaran hukum ini, sambung hengki, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (aph) turun tangan untuk melakukan penyelidikan. ’’karena apa pun bentuknya dugaan pelanggaran hukum, aph harus turun melakukan penyelidikan. itulah tugas aph jika ada dugaan pelanggaran hukum. apakah dalam penyelidikan ada unsur korupsi atau tidak, itu urusan nanti. yang penting tugas aph melakukan penyelidikan," tegasnya. 
hengki meminta kejati segera melakukan proses penyelidikan dengan memanggil orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos sembako di lamsel.
’’jaga marwah kejati sebagai aparat penegak hukum. sampaikan ke publik hasil dari proses penyelidikan itu," tandasnya. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan