Aleg Terpilih dari Dua Parpol di Lampung Masih Nihil Setor TT LHKPN KPK

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 17 Jul 2024 - 21:57

Ilustrasi LHKPN-FOTO TANGKAPAN LAYAR -

aleg terpilih dari dua parpol di lampung masih nihil setor tt lhkpn kpk                             bandarlampung – setelah muncul pemberitaan terkait anggota dewan terpilih malas menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn), kini sudah berprogres. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan per selasa (16/7), anggota dprd lampung terpilih yang sudah menyampaikan tanda terima (tt) lhkpn ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebanyak 43 orang. 
“sudah beprogres. dari yang sebelumnya hanya 15 orang saja, per selasa 16 juli 2024 sudah 43 orang,” ujarnya, rabu 17 juli 2024. 
dari data kpu provinsi lampung itu, ada beberapa partai politik (parpol) yang alegnya belum sama sekali menyetorkan lhkpn ke kpk. yakni partai golkar dan partai gerindra. 
sementara, 
komisi pemilihan umum (kpu) kota metro mengungkapkan sebanyak 21 orang anggota legislatif terpilih telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn).
anggota komisioner kpu metro divisi teknis, toni wijaya mengatakan, sebagian besar anggota legislatif periode 2024-2029 telah melaporkan lhkpn ke kpu.
“kalau yang sudah melaporkan lhkpn ke kpu itu ada 21 orang. kalau tiga orang sudah menyampaikan informasi kalau sudah laporan, tapi belum menerima tanda laporan, satu belum ada info,” kata dia.
toni menjelaskan, penyerahan lhkpn tersebut berdasarkan peraturan kpu, dan undang-undang.
“untuk laporan lhkpn ini sesuai dengan pkpu nomor 6 tahun 2024, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017,” kata dia.
dikatakannya, anggota legislatif terpilih tersebut berasal dari sejumlah partai politik yang ada di bumi sai wawai. diantaranya nasdem, pkb, pks, golkar, pdip, dan partai golkar.
toni mengatakan, dirinya tidak mengetahui indikator apa saja yang dilaporkan dalam lhkpn tersebut. “kalau indikatornya tidak tahu,” imbuhnya.
ia menuturkan, anggota legislatif terpilih yang tidak menyerahkan laporan lhkpn akan mendapatkan konsekuensi.
“kalau belum menyerahkan laporan itu, nanti tidak akan dicantumkan dalam penyampaian nama calon terpilih,” ungkapnya.
ia menambahkan, batas waktu penyerahan lhkpn oleh anggota legislatif terpilih dijadwalkan sampai akhir juli 2024. “untuk batas waktu akhir untuk penyerahan lhkpn tanggal 28 juli 2024,” pungkasnya.s
sebelumnya. kesadaran calon anggota legislatif (caleg) terpilih di provinsi lampung untuk menyetorkan laporan harta kekayaan negara (lhkpn) masih sangat rendah.
ini terlihat dari minimnya jumlah caleg yang telah menyetor lhkpn mereka. padahal jika tidak menyetor lhkpn, caleg bersangkutan bisa saja tidak jadi dilantik. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan dari 85 caleg terpilih yang ada di dprd lampung, baru 15 orang yang tercatat telah melaporkan harta kekayaannya ke kpk. artinya masih ada 70 caleg terpilih yang belum menyetor lhkpn.
menurut warsito, ke-15 caleg terpih tersebut berasal dari dua partai politik saja, yakni pks dan pdi perjuangan. ’’belum seluruhnya. baru dari dua parpol, yaitu pks tujuh orang dan pdip delapan orang,” ujar warsito, senin (15/7). 
merujuk pada regulasi, jelas warsito, batas pelaporan lhkpn caleg terpilih yakni pada h-21 pelantikan. sementara, pelantikan anggota dprd lampung terpilih dijadwalkan pada senin, 2 september 2024. 
jadi masih ada sekitar 47 hari lagi menuju pelantikan. jika dikurangi 21 hari, berarti masih ada sisa waktu 26 hari lagi sebagai batas terakhir pelaporan lhkpn. 
’’merujuk surat edaran kpu ya batasnya maksimal 21 hari sebelum pelantikan. kami mewanti-wanti agar seluruhnya segera lapor lhkpn. sebab, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan lhkpn caleg terpilih sebagai syarat bagi kpu dalam mengajukan ke kemendagri nama caleg yang akan dilantik,” paparnya.
ditanya mengenai data caleg se-lampung yang belum menyetorkan lhkpn, dia mengaku data tersebut ada di masing-masing kpu kabupaten/kota. ’’sebab terkait laporan ini juga pertanggungjawabannya bukan ke kpu lampung, tetapi di masing-masing kepala daerah kemudian ke kemendagri,” ungkapnya.
dijelaskan, bagi caleg terpilih yang belum menyetorkan lhkpn ke kpk, maka bisa juga menyetorkan berkas laporan harta kekayaannya ke kpu. “jadi begini, kpu ri kan sudah mengeluarkan surat nomor 1262, per 11 juli lalu. kalau yang sudah mendaftarkan lhkpn, surat tanda terimanya disampaikan maksimal 21 hari sebelum pelantikan,” terang warsito. 
“namun bagi yang belum mendapatkan surat tanda terima dari kpk, bisa menyetorkan berkas lhkpn-nya langsung ke kpu. dengan melampirkan surat pernyataan yang sesuai pada lampiran surat kpu nomor 1262 itu. waktunya, maksimal 20 hari sebelum pelantikan,” sambungnya.
sebelumnya, kpu ri mendorong calon anggota dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota terpilih 2024 untuk menyerahkan lhkpn.
plt. ketua kpu mochammad afifuddin mengatakan pihaknya sudah menyurati pihak terkait untuk segera menyerahkan lhkpn lantaran masih ada yang belum melaporkan.
“kami sudah kesekian kalinya untuk menyurati dan mengingatkan, beberapa pihak juga sudah melaporkan yang kemarin-kemarin belum, (baru) kemudian menyampaikan bukti laporan lhkpn. sudah kita terima sebagian, kan masih ada waktu juga. jadi mudah-mudahan segera kompletlah,” kata afif di kantor kpu ri, jakarta, jumat 12 juli 2024.
kendati demikian, dia tidak menjelaskan berapa jumlah calon anggota dewan terpilih yang belum menyampaikan lhkpn mereka. afif juga belum menegaskan apa konsekuensi apabila masih ada calon anggota dewan terpilih tetap tidak menyerahkan lhkpn hingga masa pelantikan.
dia hanya menyatakan kpu masih akan menunggu. “ya kita lihat nanti sampai masa pelantikan. kan semoga saja melaporkan semua kan,” ujarnya.
sebagai informasi, pasal 52 peraturan kpu (pkpu) nomor 6 tahun 2024 menegaskan lhkpn calon anggota dewan terpilih harus disampaikan kepada kpu paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
jika tidak, maka kpu bisa tidak mencantumkan nama yang bersangkutan sebagai calon anggota dewan terpilih yang harus dilantik. afif juga sudah meminta kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota agar memantau status pelaporan calon anggota dewan terpilih di laman lhkpn komisi pemberantasan korupsi (kpk). (abd)
 
 
progres penyerahan tt lhkpn calon anggota terpilih dprd lampung per selasa  2024:
 
nomor  parpol sudah belum total
1. pkb 3 8 11 
2. gerindra : - - -
3. pdip : 8 3 13 
4. golkar : - - -
5. nasdem : 9 1 10 
6. pks : 7 0 7 
7. pan : 8 0 8 
8. demokrat : 8 1 9 
 
total 434285
 
sumber kpu lampung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan