Tuntut Cabut Omnibus Law Buruh Ancam Mogok Nasional

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 17 Jul 2024 - 15:38

DEMO: Buruh saat melakukan demo mendesak agar MK mencabut UU Cipta Kerja. -FOTO CAHYONO/DISWAY-

JAKARTA - Massa buruh mengancam akan melakukan mogok nasional selama satu bulan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mencabut Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Ratusan buruh diketahui melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Rab 17 Juli 2024, siang.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh tersebut menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Berdasarkan pantauan Disway (Grup Radar Lampung), ratusan buruh sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda sejak pukul 09.30 WIB.

Ada dua mobil komando di lokasi yang mengkoordinir massa buruh. Ratusan buruh yang berdemo tampak membawa bendera Partai Buruh dan bendera KSPI. Sejumlah buruh juga membentangkan poster bertuliskan tuntutan aksi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi ini berlangsung di kantor-kantor Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa buruh berkumpul di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Menurut Said Iqbal, ada tiga isu yang diangkat dalam aksi ini. Pertama, mendesak untuk mencabut omnibus law UU Cipta Kerja.

Kedua, HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah. Ketiga, menolak PHK, can mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Disampaikan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan buruh melakukan judicial review ke MK yang meliputi: Pertama konsep Upah Minimum yang kembali pada upah murah.

Dalam UU Cipta Kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.

Kemudian kedua outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan yang boleh di- outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. Ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing.

tuntut cabut omnibus law buruh ancam mogok nasional                            jakarta - massa buruh mengancam akan melakukan mogok nasional selama satu bulan apabila mahkamah konstitusi (mk) tidak mencabut omnibus law undang undang (uu) cipta kerja. ratusan buruh diketahui melakukan aksi demo di kawasan patung kuda, jakarta pada rab 17 juli 2024, siang.
buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) dan partai buruh tersebut menuntut mahkamah konstitusi (mk) mencabut omnibus law undang undang (uu) cipta kerja.
berdasarkan pantauan disway (grup radar lampung), ratusan buruh sudah berkumpul di kawasan patung kuda sejak pukul 09.30 wib.
baca juga: menko airlangga tegaskan tidak ada pembatasan bbm
ada dua mobil komando di lokasi yang mengkoordinir massa buruh. ratusan buruh yang berdemo tampak membawa bendera partai buruh dan bendera kspi. sejumlah buruh juga membentangkan poster bertuliskan tuntutan aksi.
presiden kspi said iqbal mengatakan, aksi ini berlangsung di kantor-kantor gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai kota seperti semarang, surabaya, batam, medan, pekanbaru, banda aceh, gorontalo, banjarmasin, hingga makassar.
sedangkan untuk wilayah jawa barat, banten, dan dki jakarta, massa buruh berkumpul di kawasan bundaran patung kuda, jakarta pusat.
menurut said iqbal, ada tiga isu yang diangkat dalam aksi ini. pertama, mendesak untuk mencabut omnibus law uu cipta kerja.
baca juga:pelaku usaha ritel dan umkm tolak kenaikan cukai rokok
kedua, hostum: hapus outsourcing tolak upah murah. ketiga, menolak phk, can mencabut permendag nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
disampaikan said iqbal, setidaknya ada sembilan alasan buruh melakukan judicial review ke mk yang meliputi:  pertama konsep upah minimum yang kembali pada upah murah.
dalam uu cipta kerja mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah, mengancam kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah yang kecil dan tidak mencukupi.
kemudian kedua outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan yang boleh di- outsourcing, sehingga menghilangkan kepastian kerja bagi buruh. ini sama saja menempatkan negara sebagai agen outsourcing. 
baca juga:neraca perdagangan ri alami surplus usd 2,39 miliar 
kemudian ketiga kontrak yang berulang-ulang. dalam uu cipta kerja memungkinkan kontrak kerja berulang-ulang tanpa jaminan menjadi pekerja tetap, hal ini mengancam stabilitas kerja. keempat pesangon yang diberikan hanya setengah dari aturan sebelumnya, merugikan buruh yang kehilangan pekerjaan.
kemudian kelima, proses phk dipermudah, membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan.
lalu keenam jam kerja yang tidak menentu menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
berikutnya tidak adanya kepastian upah selama cuti, khususnya bagi buruh perempuan, menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.
baca juga:kian diminati, sektor industri hingga perumahan borong rec pln untuk dukung energi hijau
kedelapan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal.
dan yang terakhir hilangnya sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.
said iqbal melanjutkan, kspsi, kpbi, dan ksbsi berharap hakim mk memutuskan untuk mencabut klaster ketenagakerjaan.
menurut said iqbal, sidang yang digelar hari ini di mk, merupakan sidang penentuan.
"bilamana tidak akan melakukan mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di seluruh indonesia. buru keluar dari pabrik tidak melakukan produksi," tegas said iqbal.(disway/nca)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 19 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan