Ini Nama-nama Anggota DPRD Lampung Terpilih yang Tidak Diusulkan Dilantik Jika Daftar Peserta Pilkada

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:47

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami-FOTO IST -

Sebab, menurut Candra –sapaannya, frasa pengunduran diri bagi anggota DPR jika sudah dilantik, regulasinya merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

’’Di pasal itu ditegaskan harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis. Ini bagi yang sudah menjabat,” tandasnya.

Memang, kata Candra, untuk caleg terpilih ini perlu adanya landasan hukum. Sebab memang belum ada yang mengatur caleg terpilih mesti mundur jika maju dalam kontestasi pilkada.

’’Seyogianya kan partai politik mengusulkan nomor urut dua atau di bawahnya yang terpilih untuk dilantik misalnya. Tetapi juga kalau dia tidak mundur tidak ada yang dilanggar, aturan yang mana. Kan dia belum menjabat. Makanya harus ada kepastian hukumnya,” kata dia.

Diketahui pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 juga memerintahkan KPU untuk mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

’’Itu juga kan penting agar menghindari penyalahgunaan kewenangan saat anggota DPR terpilih dilantik dan menjabat,” katanya. (abd)

ini nama-nama anggota dprd lampung terpilih yang tidak diusulkan dilantik jika daftar peserta pilkada                            bandarlampung - anggota dprd terpilih tidak akan diusulkan dalam pelantikan jika maju dalam kontestasi pilkada serentak 2024. 
diketahui, untuk di dprd lampung, pelantikan anggota dprd terpilih dijadwalkan pada senin, 2 september 2024. 
nama-nama yang bakal tidak diusulkan dalam pelantikan itu seperti ketua dpd partai gerindra lampung rahmat mirzani djausal yang bakal mencalonkan diri sebagai gubernur lampung. 
kemudian ada nama petahana bupati tulangbawang winarti yang bakal maju kembali dalam kontestasi pilkada serentak di tuba. 
ada juga nama ismet roni, sekretaris dpd i partai golkar lampung yang bakal maju sebagai calon bupati tulang bawang. 
kemudian juga ada parosil mabsus, anggota dprd lampung terpilih yang kembali mencalonkan diri sebagai balon bupati lampung barat. 
ketua kpu provinsi lampung erwan bustami menjelaskan, kepastian tidak diusulkan dalam pelantikan merujuk pada pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah, disebutkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
pada  pasal 14 ayat 4 huruf calon peserta wajib memenuhi persyaratan, diantaranya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd, atau dprd bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota dpr, dpd, atau dprd tetapi belum dilantik.
diketahui dalam pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, tahapan pendaftaran calon pada 22-29 agustus 2024. sementara penetapan pasangan calon pada 22 september 2024. 
erwan menjelaskan, saat pendaftaran caleg terpilih harus membuat dan menyertakan surat bersedia mundur sebagai caleg terpilih. 
“sebab dalam tahapan penetapan paslon, pendaftar ini tidak bisa jika statusnya masih anggota dprd,” kata dia.
erwan menjelaskan, usulan pergantian dilakukan dengan suara terbesar kedua atau dibawah dari pemenang pileg. kendati demikian, sambungnya dalam prosesnya merupakan kewenangan partai.
sebelumnya  pengamat politik lampung candrawansyah angkat bicara terkait harus mundurnya calon anggota legislatif (caleg) terpilih jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah (kada). mantan ketua bawaslu bandarlampung ini menjelaskan perlu adanya landasan hukum tambahan yang memastikan caleg terpilih harus bersedia tidak dilantik usai penetapan calon kada pada 22 september 2024. 
’’saya kira memang harus ada landasan hukumnya. misalnya pada peraturan kpu tentang pencalonan dimasukkan di sana,” katanya, kamis (16/5). 
sebab, menurut candra –sapaannya, frasa pengunduran diri bagi anggota dpr jika sudah dilantik, regulasinya merujuk pada pasal 7 undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
’’di pasal itu ditegaskan harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis. ini bagi yang sudah menjabat,” tandasnya. 
memang, kata candra, untuk caleg terpilih ini perlu adanya landasan hukum. sebab memang belum ada yang mengatur caleg terpilih mesti mundur jika maju dalam kontestasi pilkada. 
’’seyogianya kan partai politik mengusulkan nomor urut dua atau di bawahnya yang terpilih untuk dilantik misalnya. tetapi juga kalau dia tidak mundur tidak ada yang dilanggar, aturan yang mana. kan dia belum menjabat. makanya harus ada kepastian hukumnya,” kata dia. 
diketahui pada putusan mahkamah konstitusi nomor 12/puu-xxii/2024 juga memerintahkan kpu untuk mempersyaratkan bagi calon anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 
’’itu juga kan penting agar menghindari penyalahgunaan kewenangan saat anggota dpr terpilih dilantik dan menjabat,” katanya. (abd)