Kinerja Pantarlih Kota Metro Jadi Sorotan

Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung Muhammad Muhyi menjelaskan, pihaknya mengoptimalkan posko layanan Kawal Hak Pilih selama masa pencocokan dan penelitian data pemilih, baik di Bawaslu Kota Bandar Lampung maupun di masing-masing Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan. 

Pembentukan posko ini bertujuan agar masyarakat Kota Bandar Lampung lebih mudah menyampaikan pengaduan jika menemukan dugaan pelanggaran oleh petugas Pantarlih dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau jika mereka belum didatangi petugas Pantarlih.

Masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor atau media sosial Bawaslu terdekat.

Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan se-Kota Bandar Lampung juga melakukan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” yang disesuaikan dengan peta kerawanan wilayah masing-masing. 

Patroli pengawasan ini menjadi salah satu metode pengawasan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam SE No. 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. 

“Metode lainnya termasuk pengawasan melekat, uji petik, penyandingan data, analisis data, penelusuran, dan pengawasan partisipatif. Semua metode ini akan dimaksimalkan, terutama pada kegiatan Coklit,” ujarnya, Minggu 14 Juli 2024.

Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung mencatat setidaknya empat kendala yang kerap muncul. Kendala itu meliputi orang yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk ke dalam daftar pemilih, orang yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian identitas dalam daftar pemilih, ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pemilih, serta kendala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak pilih.

Bawaslu Kota Bandar Lampung juga melakukan uji petik guna memastikan pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Uji petik ini sebagai langkah pencegahan dan untuk memastikan semua warga yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam daftar pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 di Kota Bandar Lampung.

“Dari pengawasan uji petik yang dilakukan, didapatkan data hasil uji petik dan pengawasan melekat serta saran perbaikan yang dikeluarkan pada masa pencocokan dan penelitian sampai dengan 12 Juli 2024 yaitu, total jumlah Uji Petik: 14.119, kemudian Jumlah Pengawasan Melekat: 6.860 dan Jumlah Saran Perbaikan ada 37,” ujarnya. 

Dari total 37 saran perbaikan itu, diantaranya meliputi: Tanda tangan kepala keluarga pada stiker tidak ada; Pantarlih yang menyandingkan data dari DP4 ke Kartu Keluarga dan KTP; Memberikan saran kepada PPS agar segera melakukan coklit bagi data Memenuhi Syarat (MS) yang belum dicoklit; dan Terdapat mata pilih yang memenuhi syarat tetapi belum dicoklit.

Selanjutnya, Pemilih disabilitas tetapi tidak didata sebagai pemilih disabilitas; Kelurahan Segalamider terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak dicoklit karena bekerja di luar negeri. (Tindak Lanjut: memberikan surat saran perbaikan kepada PPS Segalamider melalui PPK untuk dilakukan coklit).

Kemudian, Kelapa Tiga Permai terdapat satu KK yang dicoklit oleh dua pantarlih yang berbeda TPS 005 dan 006. (Tindak Lanjut: memberikan surat saran perbaikan kepada PPS Kelapa Tiga Permai melalui PPK untuk menghilangkan salah satu data agar tidak ganda).

Lalu, Pantarlih tidak menggunakan atribut lengkap; Terdapat rumah yang belum dicoklit; Terdapat pemilih baru; Kelurahan Enggal TPS 9 yang ter-coklit hanya dua KK saja, sedangkan sekitar 480 pemilih lainnya masuk ke alamat Kelurahan Pahoman.

“Kemudian Ada warga yang tidak tercoklit karena tidak ada di rumah,” kata dia.