Bawaslu Lampung Patroli Kawal Hak Pilih, Tegaskan Waskat untuk DPT Berkualitas

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 03 Jul 2024 - 08:30

Anggota Bawaslu Lampung Suheri bersama rombongan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih, Tegaskan Waskat untuk DPT Berkualitas-FOTO IST-

RADAR LAMPUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung melakukan Patroli Kawal Hak Pilih.

Ini dilakukan untuk menegaskan pemgawasan melekat (Waskat) untuk DPT Berkualitas.

Ini sesuai dengan Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 untuk di lakukan nya Patroli pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilakukan oleh semua jajaran Bawaslu Provinsi hingga PKD.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri instruksi tersebut bertujuan untuk menghasilkan DPT yang berkualitas dan Hak Pilih Masyarakat dapat terjaga.

"Jajaran Bawaslu Provinsi Lampung hingga PKD mengawasi secara langsung dan secara melekat proses Coklit," ujar Suheri.

Kemudian, Sambung Mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara mengungkapkan, dalam pelaksanaan Coklit ini ada pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).

Lebih lanjut, Pada tahapan ini, untuk mengawasi kepatuhan Pantarlih dalam melaksanakan Coklit sesuai dengan aturan, jajaran Bawaslu Lampung sendiri memiliki tantangan tersendiri yaitu terbatasnya SDM pengawas Pemilu, dimana satu desa hanya diawasi satu orang Pengawas Pemilu.

"Maka dari itu, Kami minta kepada masyarakat jika menemukan atau mengetahui Petugas Pantarlih yang tidak melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan aturan Laporan ke-Posko Aduan Kawal Hak Pilih terdekat," Jelas Suheri saat Patroli Kawal Hak Pilih di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Senin 1 Juli 2024.

Sebelumnya Bawaslu Provinsi Lampung telah membuka Posko Aduan bagi masyarakat sebanyak 2.899 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

"16 (enam belas) Posko Aduan terletak di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung dan Kantor Bawaslu Kabupaten Kota, serta 229 (dua ratus dua puluh sembilan) dikecamatan yang terpusat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan serta di 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) posko tingkat Kelurahan/Desa di Seluruh Provinsi Lampung tepatnya di rumah Panwaslu Kelurahan/Desa," pungkas Suheri. (*)

bawaslu lampung patroli kawal hak pilih, tegaskan waskat untuk dpt berkualitas                            radar lampung - badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung melakukan patroli kawal hak pilih.
ini dilakukan untuk menegaskan pemgawasan melekat (waskat) untuk dpt berkualitas.
ini sesuai dengan surat instruksi bawaslu ri nomor 6235.1 tahun 2024 tentang patroli pengawasan kawal hak pilih dan surat edaran bawaslu ri nomor 89 tahun 2024 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 untuk di lakukan nya patroli pengawasan kawal hak pilih yang dilakukan oleh semua jajaran bawaslu provinsi hingga pkd.
menurut anggota bawaslu provinsi lampung suheri instruksi tersebut bertujuan untuk menghasilkan dpt yang berkualitas dan hak pilih masyarakat dapat terjaga.
"jajaran bawaslu provinsi lampung hingga pkd mengawasi secara langsung  dan secara melekat proses coklit," ujar suheri.
baca juga:jelang pilkada 2024, polres tanggamus lampung gelar fgd
kemudian, sambung mantan komisioner kpu kabupaten lampung utara mengungkapkan, dalam pelaksanaan coklit ini ada pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di kpu, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan). 
lebih lanjut, pada tahapan ini, untuk mengawasi kepatuhan pantarlih dalam melaksanakan coklit sesuai dengan aturan, jajaran bawaslu lampung sendiri memiliki tantangan tersendiri yaitu terbatasnya sdm pengawas pemilu, dimana satu desa hanya diawasi satu orang pengawas pemilu.
"maka dari itu, kami minta kepada masyarakat jika menemukan atau mengetahui petugas pantarlih yang tidak melaksanakan coklit tidak sesuai dengan aturan laporan ke-posko aduan kawal hak pilih terdekat," jelas suheri saat patroli kawal hak pilih di desa tempuran kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah, senin 1 juli 2024.
sebelumnya bawaslu provinsi lampung telah membuka posko aduan bagi masyarakat sebanyak 2.899 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) yang tersebar di seluruh provinsi lampung.
"16 (enam belas) posko aduan terletak di kantor bawaslu provinsi lampung dan kantor bawaslu kabupaten kota, serta 229 (dua ratus dua puluh sembilan) dikecamatan yang terpusat di sekretariat panwaslu kecamatan  dan serta di 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) posko tingkat kelurahan/desa di seluruh provinsi lampung tepatnya di rumah panwaslu kelurahan/desa," pungkas suheri. (*)

Tag

Share