Bawaslu Ajak Semua Pihak Ikut Awasi Pilkada

BANDARLAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung mengajak warga untuk berperan aktif menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak melalui pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Bandarlampung Apriliwanda menyatakan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. ’’Kami butuh dukungan dan informasi dari semua stakeholder yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak November mendatang,” katanya pada rapat koordinasi stakeholders pengawasan pemilihan di Swiss-Belhotel, Kamis (20/6).

Acara tersebut mengangkat tema ”Penguatan Koordinasi dan Sinergitas Antarlembaga dalam Mengawal Pemilihan Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.”

Menurutnya, saat ini tahapan Pilkada sudah masuk pada proses pemuktahiran data. Tahapan ini dimulai dari pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih). Setelah pantarlih terbentuk, mereka akan segera melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (Coklit).

“Hal Ini menjadi konsen bersama teman KPU selaku pelaksana teknis dan Bawaslu sebagai pengawas. Tentunya butuh support semuanya untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif,” ucapnya.

Apriliwanda mengaku, pihaknya lebih mengutamakan upaya-upaya pencegahan dalam menangani pelanggaran. “Kami juga terus melakukan pendidikan politik agar dapat menciptakan pemimpin yang diharapkan masyarakat Kota Bandar Lampung,” terangnya.

Menurut Apriliwanda, pihaknya terbuka untuk siapapun yang ingin melaporkan atau bertanya terkait pelaksanaan Pilwako di Kota Tapis Berseri. 

“Kami tentu sangat berharap, Pilkada di Kota Bandar Lampung dapat berjalan sebagaimana semestinya dan tidak ada pelanggaran yang signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Gistiawan mengatakan, pihaknya tidak akan bisa melaksanakan tugas dan kewenangan dengan maksimal tanpa adanya partisipasi semua pihak. Mengingat SDM Bawaslu yang masih sangat minim.

Maka, kata dia, peran partai politik dan OKP menjadi hal penting dalam pengawasan partisipatif. Oleh karenanya, Bawaslu membuka posko untuk mengakomodir laporan.

Ke depan, diharapkan semua pihak dapat berkomunikasi dan membantu mengawasi Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. “Sehingga terpilih kepala daerah yang dinginkan masyarakat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan,” tandasnya. (jen/rlmg/c1/fik)