Tegakkan Netralitas pada Pilkada!

KALANGAN partai politik tak mau ketinggalan memberi komentar terkait pelantikan penjabat (Pj.) Gubernur Lampung Samsudin. Pak Sam –sapaan akrab Samsudin– diminta maksimal menjaga netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024.

Anggota Fraksi Gerindra Mikdar Ilyas menyatakan pihaknya mengikuti sepenuhnya keputusan pemerintah melantik Samsudin sebagai Pj. Gubernur Lampung. “Karena keputusan tersebut merupakan yang terbaik untuk masyarakat Lampung,” katanya, Rabu (19/6).

Menurutnya, Pj. Gubernur merupakan pembina partai politik. Untuk itu, menjelang Pilkada, Pj. Gubernur diharapkan dapat menempatkan diri dengan benar. “Sebagai pembina partai politik di Lampung, Pj. Gubernur tentu tidak boleh berpihak dengan partai manapun,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPW Partai NasDem Lampung Herman H.N. berharap Pj. Gubernur bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan Provinsi Lampung.

’’Walaupun jangka waktu bekerjanya sebentar, tetapi bisa bekerja untuk mengayomi masyarakat se-Provinsi Lampung,” ucap mantan Wali Kota Bandarlampung dua periode ini.

Herman juga menegaskan, Samsudin harus bersikap netral ketika menjabat sebagai Pj. Gubernur Lampung. “Pj. Gubernur hendaknya juga bisa bahu-membahu bersama partai politik. Agar nantinya pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 berjalan dengan jujur dan adil,” harapnya.

Herman meyakini, sosok Samsudin yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Pj. Gubernur merupakan orang terbaik. “Semoga pemerintahan berjalan balik dan Lampung selalu kondusif,” tandasnya.

Di bagian lain, Anggota Fraksi PDIP Watoni Noerdin juga menyebut, Pj Gubernur harus netral dalam Pilkada. Meski menurutnya, perkara netralitas ini tidak akan mudah.

Watoni mengatakan, dalam waktu dekat Fraksi PDIP bakal menemui Pj. Gubernur Samsudin guna membicarakan beberapa hal. Termasuk menyangkut masalah netralitas dalam Pilkada.

Dalam audiensi itu, kata dia, pihaknya telah menyiapkan beberapa pembahasan. Selain netralitas Pilkada juga masalah stabilitas pemerintahan, defisit anggaran dan amanah sebagai Pj Gubernur. “Kami juga meminta agar Pj. Gubernur tidak meninggalkan Lampung kecuali untuk urusan yang urgen,” ucapnya.

Ia menilai sosok Pj. Gubernur sangat penting untuk mengetahui permasalahan di Lampung. “Sebab jika tidak, tentu akan berpotensi menimbulkan polemik ketatanegaraan,” tutupnya. (jen/c1/fik)