Menag Pastikan Penerapan Skema Murur

MAKKAH - Untuk kali pertama, pemerintah menerapkan skema murur (melintas) dalam pergerakan jamaah haji Indonesia dari Arafah ke Mina pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Layanan ini untuk membantu jamaah kategori lansia dan risiko tinggi (risti).

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun optimistis kebijakan ini dapat diimplementasi dengan baik di lapangan. Hal ini disampaikan Menag usai meninjau persiapan murur di Maktab 98 Arafah, Senin (17/6) waktu setempat.

"Tadi (kemarin) saya mengunjungi beberapa maktab untuk memastikan skema murur dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah yang saya lihat relatif tertib. InsyaAllah lancar," ujar Yaqut.

BACA JUGA:Samsudin: Saya Akan Bekerja Sebaik-baiknya

Menag menyaksikan jamaah lansia, jamaah risti, dan jamaah disabilitas mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas. "Bus yang untuk mengangkut jamaah untuk mururnya juga sudah mulai berdatangan, dan sebagian sudah naik untuk kita mururkan," kata Yaqut.

Sebelumnya, skema murur diterapkan sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa jamaah haji atas potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Muzdalifah.

Mabit di Muzdalifah dengan cara murur adalah mabit (bermalam) yang dilakukan dengan cara melintas di Muzdalifah, setelah menjalani wukuf di Arafah. Jamaah saat melewati kawasan Muzdalifah tetap berada di atas bus (tidak turun dari kendaraan), lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina.

Pemerintah menargetkan 55 ribu jamaah mengikuti skema murur ini dalam pergerakan ibadah hajinya. "Kita akan mulai berangkatkan jemaah murur keluar Arafah sekitar pukul 19:00 WAS atau setelah magrib, sampai jam setengah 11 malam," tandasnya.

BACA JUGA:PLN Siagakan 1.470 SPKLU untuk Layani Pemudik Idul Adha 1445 H

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya akan menyiapkan panitia khusus (pansus)  untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. "Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/6).

Terpisah, Puan menjelaskan bahwa pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik. Apalagi evaluasinya secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," katanya menegaskan.

Menurutnya, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji. "DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan.