Ribuan Buruh Akan Demo Tolak Tapera

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 05 Jun 2024 - 15:09

Presiden Buruh Said Iqbal -Foto disway-

"Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM)," tandasnya.

Kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari kalangan pengemudi transportasi online.

BACA JUGA:Minyakita Alami Kenaikan

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menegaskan, pihaknya menolak rencana iuran wajib tapera yang akan diterapkan kepada pengemudi ojek online (ojol).

”Karena sudah banyak potongan penghasilan ojol (ojek online, Red) selama ini. Mulai pajak sampai potongan aplikasi 15 hingga 25 persen. Lalu masih akan dibebani lagi untuk potongan wajib Tapera.

Akhirnya pekerja kecil seperti ojol harus dibebani oleh pemerintah. Tentu kami menolak keras,” tegas Igun saat dihubungi Jawa Pos, Senin (3/6).

Sesuai undang-undang (UU) tentang Tapera, kepesertaan memang berlaku wajib untuk semua orang. Mulai ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, bahkan pekerja mandiri, termasuk diantaranya driver ojol.

Tapi, Igun menyesalkan belum pernah adanya komunikasi sedikit pun pemerintah dengan asosiasi.

”Terlepas kami tidak perlu pemahaman juga dari pemerintah. Karena bagi kami, penolakan potongan wajib BP Tapera adalah harga mati tanpa ada tawaran solusi lain,” kata Igun.

Sedangkan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati juga menolak iuran Tapera. ”Karena membebani pengemudi di tengah ketidakpastian pendapatan yang makin menurun,” cetusnya.(disway/nca)

ribuan buruh akan demo tolak tapera                             jakarta - ribuan buruh rencannya akan melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan kebijakan potongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat (tapera) di depan istana pada hari kamis, 6 juni 2024.
hal itu disampaikan langsung oleh presiden partai buruh yang juga presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) said iqbal dalam keterangan resminya, rabu, 5 juni 2024.
"ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari jabodetabek dan berbagai organisasi serikat perkerja seperti kspi, kspsi, kpbi, dan juga serikat petani indonesia (spi) serta organisasi perempuan percaya," kata said iqbal.
baca juga:pln sudah pulihkan listrik 530 ribu pelanggan di lampung pasca gangguan transmisi
adapun aksi demonstrasi tersebut, rencananya dimulai pada pukul 10.00 wib dengan titik kumpul di depan balaikota dki jakarta. 
setelah berkumpul, kata said iqbal, seluruh peserta aksi unjuk rasa akan bergerak menuju istana kepresidenan melalui kawasan patung kuda.
said iqbal menjelaskan aksi itu dilakukan karena adanya kebijakan tapera yang dinilai merugikan dan membenani pekerja dengan iuran potongan 3 persen yang diambil dari gaji karyawan. 
baca juga:giliran driver ojol tolak kebijakan iuran tapera
walaupun setelah membayar iuran selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah. 
kemudian, said iqbal juga menilai pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah.
hal ini karena pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari apbn maupun apbd.
"permasalahan lain adalah dana tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," imbuhnya.
baca juga: ptpn i target produksi 4,2 juta ton gula putih
selain aksi menolak pp tapera, juga ada beberapa isu lain yang diangkat dalam aksi tersebut, seperti tolak uang kuliah tunggal (ukt) mahal, tolak kris bpjs kesehatan, tolak omnibuslaw uu cipta kerja, dan hapus outsourching tolak upah murah (hostum).
"tidak ketinggalan, dalam aksi 6 juni, buruh juga menuntut hapus outsourcing tolak upah murah (hostum)," tandasnya.
kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan. kali ini penolakan datang dari kalangan pengemudi transportasi online.
baca juga:minyakita alami kenaikan
ketua umum (ketum) asosiasi pengemudi ojek daring garda indonesia igun wicaksono menegaskan, pihaknya menolak rencana iuran wajib tapera yang akan diterapkan kepada pengemudi ojek online (ojol).
”karena sudah banyak potongan penghasilan ojol (ojek online, red) selama ini. mulai pajak sampai potongan aplikasi 15 hingga 25 persen. lalu masih akan dibebani lagi untuk potongan wajib tapera.
akhirnya pekerja kecil seperti ojol harus dibebani oleh pemerintah. tentu kami menolak keras,” tegas igun saat dihubungi jawa pos, senin (3/6).
sesuai undang-undang (uu) tentang tapera, kepesertaan memang berlaku wajib untuk semua orang. mulai asn, tni, polri, karyawan swasta, bahkan pekerja mandiri, termasuk diantaranya driver ojol.
tapi, igun menyesalkan belum pernah adanya komunikasi sedikit pun pemerintah dengan asosiasi. 
”terlepas kami tidak perlu pemahaman juga dari pemerintah. karena bagi kami, penolakan potongan wajib bp tapera adalah harga mati tanpa ada tawaran solusi lain,” kata igun.
sedangkan ketua serikat pekerja angkutan indonesia (spai) lily pujiati juga menolak iuran tapera. ”karena membebani pengemudi di tengah ketidakpastian pendapatan yang makin menurun,” cetusnya.(disway/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 6 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan