Atensi Kaji Ulang, DPRD Lampung Utara Sorot Rencana Pemangkasan Anggaran Pengawasan

RADAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara menyoroti rencana pemangkasan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten setempat.

"APBD adalah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, dan kesepakatan itu harus dijalani," kata Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Madri Daud, di ruang kerjanya.

Madri menegaskan, eksekutif harus melakukan pengkajian ulang terhadap rencana pemangkasan anggaran yang diperuntukkan untuk pengawasan Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Badan penyelenggara ada dua, tupoksinya saja yang berbeda. Kalau mau dipangkas, harus dipangkas semua," tegasnya.

BACA JUGA:DPP PAN Terbitkan 17 Surat untuk Balon Kada Pringsewu Lampung

Menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu di bidang pengawasan untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

"Jadi, saya meminta kepada eksekutif untuk mengkaji ulang pemangkasan anggaran Bawaslu ini. Jangan Bawaslu saja yang dipangkas, anggaran KPU juga harus dipangkas," tukasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Lampung Utara mendorong pemerintah daerah agar tidak memotong anggaran pengawasan yang diperuntukkan pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.

Diketahui, total anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Lampung Utara adalah sebesar Rp26 miliar, yang nantinya akan digunakan untuk pengawasan oleh jajaran Bawaslu setempat.

BACA JUGA:Wapres RI Respons 24 CJH WNI Ditangkap Otoritas Arab Saudi

Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intan Sari, khawatir pelaksanaan Pilkada mendatang tidak berjalan maksimal jika anggarannya dipangkas.

"Bawaslu mendorong agar Pemkab Lampung Utara tidak memangkas anggaran kami, karena khawatir akan mengganggu jalannya Pilkada dalam hal pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lampung Utara, Dedi Suardi, menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

"Kalau anggaran dipangkas, kami pastikan pengawasan pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan maksimal," tegasnya.