Pendapatan APBD 2023 Bandar Lampung Terealisasi 78 Persen

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menyerahkan hasil laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 pada saat rapat Paripurna DPRD, Senin 27 Mei 2024.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Aderli Imelia Sari, sedangkan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi terlihat hadir namun duduknya bersebrangan dengan Wali Kota Eva Dwiana.

Di hadapan para anggota DPRD, Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana memaparkan jika Pemkot telah menyusun laporan anggaran yang telah diaudit oleh BPK RI perwakilan Lampung.

BACA JUGA:Untuk Perbaikan Jalan Rusak, Pemkot Bandar Lampung Rogoh Kocek APBD Rp10 Miliar

Hasil audit laporan keuangan kota dinyatakan secara WTP atau  sesuai standar akuntansi pemerintahan, dikelola sesuai perundang undangan yang berlaku. Esensi belanja dan pendapatan daerah pada tahun 2023, PAD Bandarlampung dianggarkan Rp1,3 triliun dengan realisasi Rp 694,6 miliar lebih atau tercapai 52,67 persen dari target yang ditentukan, dan beberapa anggaran lainnya.

Pasca pemaparan delapan fraksi ýang ada menerima dan mengapresiasi laporan tersebut, hanya saja dua diantaranya diiringi kritik dari fraksi PDIP dan PKS.

Ya, selain menyampaikan apresiasi, fraksi partai PDIP ýang disampaikan Sri Jamsari menyebut harus melontarkan pesan untuk wali kota agar lebih serius dalam menangani banjir parah yang terjadi mulai dari akhir Desember 2023 hingga awal tahun 2024.

BACA JUGA:Polda Lampung Gelar Pengamanan Antisipasi Kejahatan WSL Krui Pro 2024

"Berdasarkan data yang kami peroleh realisasi anggaran pendapatan ada pada angka 78,48 persen, sedangkan 21,52 persen belum tercapai target. Pada sektor belanja daerah baik operasi maupun modal realisasi 78,65 persen dan 73,12 persen. Kami mengapresiasi upaya Pemkot yang bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah, tapi angka tersebut menunjukkan masih ada uang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas dalam mengelola anggaran, maka evaluasi harus dilakukan untuk memberi target lebih tinggi, juga meminta meningkatkan  partisipasi publik " ujarnya.

DPRD kata Sri Jamsari juga tidak dapat mengabaikan masalah banjir ýang beberapa kali melanda kota Bandarlampung, khususnya 2023 dan awal tahun 2024.

“Data penunjuk ada enam kecamatan ýang mengalami banjir cukup parah dengan ribuan warga ýang harus mengungsi. Ketinggian air mencapai 200 cm seperti di Rajabasa, parkir RS Urip, Telukbetung Selatan dan Bumiawaras," kata dia.

BACA JUGA:Tukang Rongsok Ini Nekat Gasak Outdoor AC Seorang Diri

Fraksi PDIP juga meminta perbaikan drainase ýang dinilai belum sesuai dan membuat dampak banjir. "Kami mendesak Pemkot dalam upaya penanganan, mitigasi bencana banjir melalui ruang dan pengendalian hijau dan beri peringatan dini," ungkapnya.

Sedangkan Fraksi PKS ýang disampaikan Agus Djumadi juga meminta Pemkot Bandarlampung dalam catatannya diantaranya dalam bidang infrastruktur dimana kurangnya daerah resapan air, serta tegas menghukum pihak korporasi bila melakukan kecurangan yang merugikan rakyat.