Bahas RAPBD, Banyak Catatan Khusus

BANDARLAMPUNG – Seluruh fraksi menyetujui agar pembahasan RAPBD pada rapat paripurna DPRD Lampung di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Kamis (9/11), dilanjutkan. Kemudian akan dilangsungkan paripurna jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi tersebut pada Senin (13/11) mendatang. 

Rapat Paripurna DPRD Lampung Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DRPD Lampung terhadap RAPBD Lampung tahun angaran 2024, yang kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumaydan dihadiri Sekprov Fahrizal Darminto beserta jajaran mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun banyak catatan khususnya.    Di antaranya kritikan keras datang dari Fraksi PDI Perjuangan sebagaimana disampaikan juru bicaranya, Ketut Rameo.

Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kemiskinan. Di mana, pemprov dalam upaya pengentasan kemiskinan terjadi stagnasi atau perlambatan. Meski angka kemiskinan menurun, 12,76 persen (2020), 11,67 persen (2021), dan 11,44 persen (2022), kata Ketut, itu sangat lambat. 

Merujuk data, tandasnya, Lampung masuk dalam kategori empat daerah termiskin di Sumatera. Yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. 

Menurutnya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 belum melampaui target. Realisasinya 4,52 poin.  Kemudian yang menjadi catatan lagi adalah mengenai nilai tukar petani (NTP). Lampung masuk dalam daerah 10 provinai yang penurunan NTP-nya terdalam. Periode hingga Oktober 2022 nilainya 4,41 persen. 

Di tahun 2017-2018, lanjutnya,  NTP Lampung bisa melebihi angka rata-rata nasional.  Sementara, pembangunan kemantapan jalan juga menjadi perhatian. 

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Pemprov memiliki kemandirian fiskal secara terukur dan realistis.  Dinilainya, gubernur dan jajaran kurang bekerja maksimal dalam menggali PAD dimana belum memaksimalkan inovasi. 

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Hannifal saat membacakan pandum fraksinya menjelaskan, proyeksi APBD secara umum diapresiasi. Namun, Fraksi Demokrat meminta adanya peningkatan baik di struktur pendapatan maupun belanja daerah. 

"Kami meminta gubernur untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian. Dengan memperhatikan situasi politik, pemilu, dan bencana alam," katanya. 

"Kami fraksi partai demokrat menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pembahasan raperda menjadi perda agar menjadi masukan sehingga APBD 2024 benar mendapat aspek yang diraskan masyarakat," ujarnya. 

Lalu juru bicara Fraksi Partai Golkar  I Gede Jelantik menjelaskan penyusunan APBD sudah tentu seuai dengan aturan perundang-undangan.  "Penyusunan pembahasan di tingkat komisi dan banang, penyusunan rencana kerja dihindari bersifat kopi paste," imbuhnya.

Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusivitas agar terjadi pemilu yang damai.  "Kondusif memicu adanya investasi. Selanjutnya kami mempercayai pembahasan tahapan lanjutan," katanya. 

Sedangkan juru bicara Fraksi Gerindra I Made Suarjaya mengatakan sudah seharusnya RAPBD disusun merujuk pada rekomendasi yang pernah diberikan DPRD Lampung.  Pembahasan RAPBD 2024 menurutnya arus memenuhi aspek yuridis normatif. 

”Pembahasan RAPBD tidak dapat dipaksaakan dari KUA-PPAS saja. Harus mampu menjawab dinamika persoalan, aktual, dan faktual yang dihadapi masyararkat Lampung," katanya. 

Made juga mengingatkan penyusunan APBD harus memiliiki daya kualitas, bukan hanya dipertanggungkawakan secara yuridis, melainkan juga kepada masyarakat.  "Kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang integrasi dalam penyusunan raperda APBD," katanya. 

Sambungnya, struktur pendapatan daerah hampir dinominasi dana perimbangan. Besarannya 40,66 persen dari total Pendapatan Daerah.  "Rasio kemandiriannya sudah cukup baik. Namun masih bergantung dengan pusat. Masih membutuhkan upaya lebih keras dalam mencapai pendapatan asli daerah," imbuhnya. 

Dia juga mengatakan pihaknya mendukung gubernur dalam optimalisasi penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor. "Fraksi Gerindra apresiasi. Namun ke depan harus dioptimalisasi. Lebih perhatikan sarana dan prasarana OPD penghasil PAD," imbuhnya. 

Dalam kesempatan itu, Made juga meminta saat pembahasan komisi, para OPD agar menyampaikan program dalam RKA secara menyeluruh. "Karena ini dijadikan dasar pembahsan dan penyusunan RAPBD. Kami mendesak pengkajian ulang dengn seksama berdasarkan asas kebutuhan agar tidak terjadi ketimpangan rutin. Ini dilakukan untuk kesejahteraan. Namun menyetujui untuk dibahas lebih lanjut ke perda," ujarnya.

Lanjut pandangan umum dari jubir Fraksi PKB  Binti Amanah. Ia meminta pemprov untuk meningkatkan PAD. "PAD bisa lebih ditingkatkan lagi. Keberihakan anggaran pemprov yang terkonsentrasi kepada penguatan religiusitas. Pandum telah disampaikan demi terwujudnya lampung berjaya, setuju untuk dilanjutkan," katanya. 

Ada pun jubir Fraksi PKS Zunianto mengatakan problematika Lampung masih seputar kemiskinan. Meski angkanya turun, sambungnya, masih diatas rata-rata angka nasional. "Ini patut menjadi perhatian kita semua," katanya. 

Tak jauh beda disampaikan jubuir Fraksi PAN Sugianto yang mengatakan anggaran kesehatan memang meningkat namun masih di bawah standar ketentuan. Hanya 10 persen dari total belanja di luar gaji pegawai. 

"Menggambarkan pemprov hanya mengejar pelayanan tanpa melihat kesehatan ebagai kebutuhan dasar. Kita juga masih belum bisa move on dari provinsi termiskin. Kebijakan anggaran masih berkutat pada formalistik, belum pada keutuhan real terutama kebutuhan nelayan. Kami mengajak  seluruh faksi bersungguh-sungguh kajian APBD, untuk kemudian ditetapkan sebagai perda," ujarnya. (abd/c1/rim)