Bahas RAPBD, Fraksi-Fraksi DPRD Lampung Beri Catatan Khusus

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 09 Nov 2023 - 14:26

Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD Lampung 2024-FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG-

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - DPRD Provinsi Lampung menggear rapat Paripurna DPRD Lampung Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DRPD Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Tahun Angaran 2024.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay itu digelar Kamis 9 November 2023, di ruang Sidang Paripurna setempat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekdaprov Fahrizal Darminto beserta jajaran.

Secara umum, seluruh fraksi memberikan persetujuan agar pembahasan RAPBD dilanjutkan.

Kemudian, akan dilangsungkan paripurna jawaban Gubernur Lampung atas pandangan umum fraksi ini, pada Senin 13 November 2023.

Kritikan keras datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pandangan yang dibacakan Juru Bicara Ketut Rameo, salahsatu yang menjadi sorotan adalah kemiskinan.

Di mana, pemprov dalam upaya pengentasan kemiskinan terjadu stagnasi atau perlambatan.

Meski angka kemiskinan menurun, 12,76 persen (2020), 11,67 persen (2021) dan 11,44 persen (2022), kata Ketut, itu sangat lambat.

Merujuk data, Lampung masuk dalam kategori empat daerah termiskin di Sumatera. NAD, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan.

Angka tingkat pengangguran terbuja (TPT) pada tahun 2022 belum melampaui target. Realisasinya 4.52 poin.

Kemudian, yang menjadi catatan lagi adalah mengenai nilai tukar petani (NTP). Di mana Lampung masuk dalam daerah 10 provinai yang penurunan NTPnya terdalam. Periode hingga Oktober 2022, nilainya 4,41 persen.

Di tahun 2017-2018 NTP Lampung bisa melebihi angka rata-rata nasional.

Sementara pembangunan kemantapan jalan juga menjadi perhatian.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Pemprov memiliki kemandirian fiskal secara terukur dan realistis.

bahas rapbd, fraksi-fraksi dprd lampung beri catatan khusus                            bandar lampung, radar lampung - dprd provinsi lampung menggear rapat paripurna dprd lampung pembicaraan tingkat i, pandangan umum fraksi-fraksi drpd lampung terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (rapbd) lampung tahun angaran 2024. 
paripurna dipimpin langsung oleh ketua dprd lampung mingrum gumay itu digelar kamis 9 november 2023, di ruang sidang paripurna setempat. 
dalam kesempatan itu, gubernur lampung arinal djunaidi diwakili sekdaprov fahrizal darminto beserta jajaran. 
secara umum, seluruh fraksi memberikan persetujuan agar pembahasan rapbd dilanjutkan. 
kemudian, akan dilangsungkan paripurna jawaban gubernur lampung atas pandangan umum fraksi ini, pada senin 13 november 2023. 
kritikan keras datang dari fraksi pdi perjuangan. dalam pandangan yang dibacakan juru bicara ketut rameo, salahsatu yang menjadi sorotan adalah kemiskinan. 
di mana, pemprov dalam upaya pengentasan kemiskinan terjadu stagnasi atau perlambatan. 
meski angka kemiskinan menurun, 12,76 persen (2020), 11,67 persen (2021) dan 11,44 persen (2022), kata ketut, itu sangat lambat. 
merujuk data, lampung masuk dalam kategori empat daerah termiskin di sumatera. nad, bengkulu, lampung dan sumatera selatan. 
angka tingkat pengangguran terbuja (tpt) pada tahun 2022 belum melampaui target. realisasinya 4.52 poin. 
kemudian, yang menjadi catatan lagi adalah mengenai nilai tukar petani (ntp). di mana lampung masuk dalam daerah 10 provinai yang penurunan ntpnya terdalam. periode hingga oktober 2022, nilainya 4,41 persen. 
di tahun 2017-2018 ntp lampung bisa melebihi angka rata-rata nasional. 
sementara pembangunan kemantapan jalan juga menjadi perhatian. 
fraksi pdi perjuangan juga mendorong agar pemprov memiliki kemandirian fiskal secara terukur dan realistis. 
dinilainya, gubernur dan jajaran kurang bekerja maksimal dalam menggali pad, dimana belum memaksimalkan inovasi. 
sementara ketua fraksi partai demokrat hannifal saat membacakan pandum fraksinya menjelaskan, proyeksi apbd secara umum diapresiaso. namun fraksi demokrat meminta adanya peningkatan baik di struktur pendapatan maupun belanja daerah. 
"kami meminta gubernur untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian. dengan memperhatikan situasi politik, pemilu, dan bencana alam," katanya. 
"kami fraksi partai demkkrat menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pembahasan raperda menjadi perda semoga menjadi masukna sehingga pabd 2024 benar mendapat aspek yang diraskan masyarakat," ujarnya. 
juru bicara fraksi partai golkar i gede jelantik menjelaskan penyusunan apbd sudah tentu seauai dengan aturan perundang-undangan. 
"penyusunan pembahasan di tingkat komisi dan banang, penyusunan rencana kerja dihindari bersifat kopi paste," imbuhnya.
fraksi partai golkar juga mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusifitas agar terjadi pemilu yang damai. 
"kondusif memicu adanya investasi. selanjutnya kami mempercayai pembahasan tahapan lanjutan," kata dia. 
juru bicara fraksi gerindra i made suarjaya mengatakan, sudah seharusnya rapbd disusun merujuk pada rekomendasi yang pernah diberikan oleh dprd lampung. 
pembahasan rapbd 2024 arus memenuhi aspek yuridis normatif. 
pembahasan rapbd tidak dapat dipaksaakan dari kua-ppas saja. harus mampu menjawab dinamika persoalan, aktual dan faktual yang dihadapi masyararkat lampung," katanya. 
made juga mengingatkan, penyusunan apbd harus memiliiki daya kualitas, bukan hanya dpertanggungkawakan secara yuridis, melainlan juga kepada masyarakat. 
"kepentingan masyarakat harus menjadi bagian yang integrasi dalam penyusunan raperda apbd," katanya. 
sambungnya, struktur pendapatan daerah hampir dinominasi dana perimbangan. besarannya 40,66 persen dari total pendapatan daerah. 
"rasio kemandiriannya sudah cukup baik. namun masih bergantung dengan pusat. masih membutuhkan upaya lebih keras dalam mencapai pendapatan asli daerah," imbuhnya. 
dia juga mengatakan pihaknya mendukung gubernur dalam optimalisasi penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor. 
"fraksi gerindra apresiasi. namun ke depan harus dioptimalisasi. lebih perhatikan sarana dan prasarana opd penghasil pad," imbuhnya. 
dalam kesempatan itu, made juga meminta saat pembahasan komisi, para opd agar menyampaikan program dalam rka secara menyeluruh. "karena ini dijadikan dasar pembahsan dan penyusunan rapbd. kamimendesak pengkajian ulang dengn seksama, berdasarkan asas kebutuhan. agar tidak terjadi ketimpangan rutin. ini dilakukan untuk kesejahteraan. namun menyetujui untuk dibahas lebih lanjut ke perda," ujarnya.
dalam pandumnya, jubir fraksi pkb binti amanah meminta pemprpv untuk meningkatkan pad. "pad bisa lebih ditingkatkan lagi. keberihakan anggaran pemprov yang terkonsentrasi kepada penguatan religiusitas. pandum telah disampaikan demi terwujudnya lampung berjaya, setuju untuk dilanjutkan," katanya. 
jubir fraksi pks zunianto mengatakan, problematika lampung masih seputar kemiskinan. meski angkanya turun, sambungnya, masih diatas rata-rata angka nasional. "ini patut menjadi perhatian kita semua," kata dia. 
juru bicara fraksi pan sugianto mengatakan, anggaran kesehatan memang meningkat, namun masih dibawah standar ketentuan. hanya 10 persen dari total belanja di luar gaji pegawai. 
"menggambarkan pemprov hanya mengejar pelayanan tanpa melihat kesehatan ebagai kebutuhan dasar. kita juga masih belum bisa move on dari provinsi termiskin. kebijakan anggaran masih berkutat pada formalistik, belum pada keutuhan real terutama kebutuhan nelayan. kami mengajak seluruh faksi bersungguh-sungguh kajian apbd, untuk kemudian ditetapkan sebagai perda," ujarnya. (abd)