Caleg Terpilih Nyalon Kada Mundur Perlu Landasan Hukum Tambahan

BANDARLAMPUNG - Pengamat politik Lampung Candrawansyah angkat bicara terkait harus mundurnya calon anggota legislatif (caleg) terpilih jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah (kada). Mantan Ketua Bawaslu Bandarlampung ini menjelaskan perlu adanya landasan hukum tambahan yang memastikan caleg terpilih harus bersedia tidak dilantik usai penetapan calon kada pada 22 September 2024. 

’’Saya kira memang harus ada landasan hukumnya. Misalnya pada Peraturan KPU tentang Pencalonan dimasukkan di sana,” katanya, Kamis (16/5). 

Sebab, menurut Candra –sapaannya, frasa pengunduran diri bagi anggota DPR jika sudah dilantik, regulasinya merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

’’Di pasal itu ditegaskan harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis. Ini bagi yang sudah menjabat,” tandasnya. 

Memang, kata Candra, untuk caleg terpilih ini perlu adanya landasan hukum. Sebab memang belum ada yang mengatur caleg terpilih mesti mundur jika maju dalam kontestasi pilkada. 

BACA JUGA:Pemkab Lamsel Terima Barang Rampasan Negara

’’Seyogianya kan partai politik mengusulkan nomor urut dua atau di bawahnya yang terpilih untuk dilantik misalnya. Tetapi juga kalau dia tidak mundur tidak ada yang dilanggar, aturan yang mana. Kan dia belum menjabat. Makanya harus ada kepastian hukumnya,” kata dia. 

Diketahui pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 juga memerintahkan KPU untuk mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 

’’Itu juga kan penting agar menghindari penyalahgunaan kewenangan saat anggota DPR terpilih dilantik dan menjabat,” katanya. (abd/c1/rim)