Bawaslu Header

Belanja Daerah Meningkat Hampir Rp1 Triliun

BACAKAN LAPORAN: Juru Bicara Badan Anggaran Lesty Putri Utami saat membacakan laporan dalam paripurna kemarin. -FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG-

BANDARLAMPUNG - DPRD Lampung menggelar rapat paripurna dalam rangka laporan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Lampung Tahun 2024, Senin (6/11).

Dalam parpurna itu terungkap, setelah pemahasan antara Banang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ada beberapa penyesuaian atau rasionalisasi. Di antaranya belanja daerah yang bertambah proyeksinya hampir Rp1 triliun. 

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay didampingi Wakil Ketua DPRD Ririn Kuswantari serta Sekretaris DPRD Lampung Tina Malinda dan jajaran.

Sementara dari Eksekutif, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, dan jajaran serta unsur forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan, paripurna dilakukan lantaran sudah dilakukan pembahasan antara Banang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merujuk pada regulasi yang ada diantaranya permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Mingrum juga mengatakan akan ada prioritas pembangunan yang dilakukan.

Selain infrastrktur, dia juga mengarahkan kepada pememrintah agar fokus dengan kedaultan pangan.

"Sekarang ada prioritas. Selain infrastruktur, ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan. Kita dalam masih dalam kondisi masa sulit, El Nino. Ini juga harus dipersiapkan. Orang baru mulai tanam, jadi jangan sampai ada kencapa di beberapa bulan ke depan," kata MIngrum.

Kata Mingrum, infastruktur bendungan di Lampung sudah bagus. Namun, bangunan tersier mesti diperhatikan.

Contohnya di Way Seputih. Kata Mingrum, ada bangunan tersier yang lebih dari 15 tahun tidak dapat difungsikan secara optimal.

"Jika ada penanganan sedimentasi 10 km yang tadinya hanya bisa mengaliri 7 hektare saja, bisa menjadi 300an hektare. Jadi, kita tidak bicara ketahanan pangan saja, tapi juga kedaulatan pangan.  Hingga terjadi kemandirian pangan ke masyarakat," kata dia.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Lesty Putri Utami menjelaskan berdasarkan hasil pembahasan, struktur KUA-PPAS APBD Lampung TA 2024 yakni,  Pendapatan Daerah semula diproyeksikan Rp 7,412 trilun, setelah pembahasan Rp 8,342 triliun. Bertambah sebesar Rp 929 miliar lebih.

Sementara, Belanja Daerah semula Rp 7,381 trilun, setelah pembahasan menjadi Rp 8,335 triliun. Belanja daerah sebanyak Rp 951 miliar lebih.

"Rencana pendapatan digambarkan pada struktur keuangan daerah. Banang menyepakati peningkatan kesejahteraan masyarakat lampung. Penyelenggaran pilkada, dan hibah parpol," kata dia. (abd)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan