DPRD Lampung Tindaklanjuti LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung TA 2023.

dprd lampung tindaklanjuti lkpj kepala daerah provinsi lampung ta 2023. bandarlampung - dprd provinsi lampung tibdaklanjuti laporan keterangan pertanggunghawaban (lkpj) kepala daerah provinsi lampung ta 2023.  dijetahui, pada selasa 19 maret 2024 lalu, berkas lkpj sudah diserahkan kepada ketua dprd lampung mingrum gumay oleh sekdaprov lampung fahrizal darminto melalui rapat paripuna yang digelar di ruang sidang dprd setempat. ketua dprd lampung, mingrum gumay dokumen lkpj ini sebagai laporan pertanggung jawaban atas tahun anggaran sbelumnya, yakni tahun 2023 yang dilakukan satu kali dalam satu tahunnya.  dprd provinsi lampung menggelar paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) kepala daerah tahun anggaran 2023.-- kata mingrum, penyampaian lkpj kepala daerah  diatur dalam uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.  untuk kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan oleh panitia khusus (pansus) dan finalnya, diparipurnakan mengenai penetapan keputusan dprd tentang rekomendasi kepada pemprov, untuk lampung yang lebih baik.  dprd provinsi lampung menggelar paripurna penyerahan laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) kepala daerah tahun anggaran 2023. baca juga:wakil ketua dprd lampung yozi rizal memimpin tim ii safari ramadhan ke tubaba atas penyerahan itu, dprd langsung membuat panitia khusus untuk membedah apakah lkpj sesuai dengan program perencanaan atau tidak. hal ini dikatakan oleh anggota pansus lkpj dprd lampung midi iswanto. dijelaskan dia, memang lkpj, dilihat pasca penandatanganan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2023. rapat paripuna yang digelar di ruang sidang dprd -- "objektifnya memang di tahun anggaran di 2023. gubernur menjalankan pembangunan, dprd melaksanakan pengawasan," ujarnya. baca juga:dprd lampung gelar paripurna paw, heriyanto gantikan azuwansyah namun, sambungnya lantaran ini merupakan lkpj akhir masa jabatan (amj) pengawasan tentuya akan dilakukan pansus selama masa jabatan gubernur lampung. "tentu kita akan melihat ke belakang. apakah sudah sesuai dengan rpjmd dan rpjp? akan kita lihat mana yang sudah sesuai mana yang belum. kalau bagus ya kita katakan bagus. kalau belum tercapai ya kurang bagus," ujarnya. sementara, sekdaprov lampung fahrizal darminto menyampaikan bahwa penyampaian lkpj merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan pasal 71 ayat (3) untuk dibahas oleh dprd untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.  baca juga:dprd lampung gelar bimtek perencanaan dan evaluasi kinerja menurut fahrizal, lkpj kepala daerah mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi lampung yang sangat luas meliputi seluruh urusan pemerintahan.  penyusunan lkpj ini telah menggunakan sistematika terbaru dengan ruang lingkup dan urutannya berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. (abd)  

Tag

• # lkpj
• # tindaklanjuti
• # kepala daerah
• # dprd lampung

Share

• 
• 
• 
• 
•