Gubernur Lampung Dukung Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten/Kota

BANDARLAMPUNG - Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi atau bencana alam diperkirakan berlangsung sampai Mei 2024.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah untuk menetapkan siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak Desember 2023 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan, ditetapkannya status darurat bencana ini karena potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi di Indonesia, termasuk Lampung.

’’Untuk memayunginya, kita membuat status siaga darurat dan diikuti oleh sepuluh kabupaten sampai saat ini," ujarnya.

BACA JUGA:OB dan Satpam RSUD Ryacudu Belum Gajian Dewan Panggil Diskes Lampura

Rudy melanjutkan penetapan status darurat oleh daerah ini sebagai pintu masuk untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan intervensi penanganan dalam memberikan bantuan terhadap daerah yang terdampak bencana.

’’Kita tahu kan berapa bulan terakhir ini masif sekali terjadi bencana hidrometeorologi khususnya banjir dan angin puting beliung. Untuk itu kita (pemprov, Red) dari Desember sudah menetapkan siaga darurat," ungkapnya.

Dukungan dari BNPB dalam penanganan bencana hidrometeorologi sudah banyak diberikan untuk Pemprov Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

BACA JUGA:Ikuti Tips Diet Ini, Dijamin Tetap Sehat dan Bugar saat Menjalankan Ibadah Puasa

’’Kita mendapatkan dana siap pakai Rp250 juta untuk operasional pemantauan bencana di Lampung oleh personil kita. Kalau kurang kita usulkan lagi," ucapnya.

Pada saat bersamaan, atas rekomendasi dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui BPBD di Provinsi Lampung, Lampung sudah mendapatkan bantuan dari BNPB.

’’Lampung Selatan juga sudah menetapkan siaga darurat. Untuk itu baru 1 dari 15 kabupaten/kota yang sudah mendapatkan bantuan operasional berupa dana siap pakai dan peralatan lainnya," ungkap dia.

’’Asesmen oleh BNPB, mereka (Lamsel, Red) mendapatkan bantuan peralatan hampir sama seperti kita, tetapi kuantitasnya lebih sedikit dan dana operasional siap pakai mereka dapat Rp150 juta untuk memantau banjir dan membantu masyarakat," katanya.

Lanjut Rudy, minggu lalu BPBD Lampung sudah mengirimkan SK penetapan darurat bencana 9 kabupaten di Lampung ke BNPB.