Ketua MK Prediksi Bakal Ada Dua Gugatan Masuk soal Sengketa Pilpres

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 08 Mar 2024 - 21:57

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo-FOTO ANTARA -

PADANG - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memperkirakan dua gugatan masuk ke lembaga tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

’’Bisa jadi ini dua perkara ya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Padang, Jumat (8/3).

Hal tersebut disampaikan Suhartoyo usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas, Sumatera Barat, bertajuk “Menuju Indonesia Emas 2024: Membangun generasi Muda yang berkompeten, berintegritas dan berwawasan kebangsaan”.

Suhartoyo mengatakan apabila nantinya terdapat dua perkara sengketa pilpres yang masuk ke meja hijau, maka akan cukup menyita waktu dan pemikiran.

“Yang jadi sedikit persoalan bisa jadi ini (sengketa PHPU) dua perkara,” kata dia.

Sementara, berdasarkan Pasal 50 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputuskan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak permohonan tercatat di buku registrasi perkara konstitusi elektronik.

Kendati demikian MK tetap akan bekerja maksimal apabila terdapat dua gugatan yang masuk ke lembaga peradilan tersebut. Selain itu, MK juga menyiapkan atau membentuk gugus tugas untuk membantu menyelesaikan perkara yang diajukan para pemohon.

“Ya biasalah ini kan tugas rutin lima tahunan, dan kami sudah terbiasa dengan persiapan-persiapan itu,” ujarnya.

Meskipun lembaga yang dipimpinnya hanya diberikan waktu 14 hari kerja untuk memutus perkara PHPU, Hakim Suhartoyo optimistis MK dapat menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Sekalipun nantinya lebih dari satu perkara kami akan desain bagaimana bisa cukup dan penanganannya maksimal,” kata dia.

Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan hakim tidak boleh meminta atau aktif untuk menghadirkan saksi pada proses sengketa pilpres maupun pileg.

Hal tersebut disampaikan langsung Suhartoyo saat ditemui media usai menghadiri simulasi akbar dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3) malam.

ketua mk prediksi bakal ada dua gugatan masuk soal sengketa pilpres                             padang - ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo memperkirakan dua gugatan masuk ke lembaga tersebut terkait perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024.
’’bisa jadi ini dua perkara ya,” kata ketua mk suhartoyo di padang, jumat (8/3).
hal tersebut disampaikan suhartoyo usai memberikan kuliah umum di universitas andalas, sumatera barat, bertajuk “menuju indonesia emas 2024: membangun generasi muda yang berkompeten, berintegritas dan berwawasan kebangsaan”.
baca juga:partisipasi pemilih di mesuji tembus 80,3 persen
suhartoyo mengatakan apabila nantinya terdapat dua perkara sengketa pilpres yang masuk ke meja hijau, maka akan cukup menyita waktu dan pemikiran.
“yang jadi sedikit persoalan bisa jadi ini (sengketa phpu) dua perkara,” kata dia.
sementara, berdasarkan pasal 50 peraturan mk nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara phpu presiden dan wakil presiden diputuskan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak permohonan tercatat di buku registrasi perkara konstitusi elektronik.
baca juga:eks bupati lampung selatan rycko menoza tumbangkan sekjen golkar di dapil lampung i dpr ri 
kendati demikian mk tetap akan bekerja maksimal apabila terdapat dua gugatan yang masuk ke lembaga peradilan tersebut. selain itu, mk juga menyiapkan atau membentuk gugus tugas untuk membantu menyelesaikan perkara yang diajukan para pemohon.
“ya biasalah ini kan tugas rutin lima tahunan, dan kami sudah terbiasa dengan persiapan-persiapan itu,” ujarnya.
meskipun lembaga yang dipimpinnya hanya diberikan waktu 14 hari kerja untuk memutus perkara phpu, hakim suhartoyo optimistis mk dapat menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“sekalipun nantinya lebih dari satu perkara kami akan desain bagaimana bisa cukup dan penanganannya maksimal,” kata dia.
sebelumnya ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo menegaskan hakim tidak boleh meminta atau aktif untuk menghadirkan saksi pada proses sengketa pilpres maupun pileg.
hal tersebut disampaikan langsung suhartoyo saat ditemui media usai menghadiri simulasi akbar dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) 2024 di jalan raya puncak, cisarua, bogor, jawa barat, rabu (6/3) malam.
dia mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh hakim, baik dalam hukum acara dengan alasan keadilan substantif maupun prosedural.
“keadilan substantif, keadilan prosedural, inikan hanya soal hukum acara saja, tapi apakah boleh hakim mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memangil pihak ahli ke persidangan? itu saya tegaskan enggak bisa. 
“jadi semua itu harus dibawa kepersidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe, harus begini, harus begini, enggak boleh,” sambungnya.
lebih lanjut, suhartoyo pun menjelaskan bahwa sengketa pilpres ataupun pileg sendiri bersifat inter partes dan adversarial yang dimana terdapat pihak pemohon dan termohon atau pihak penggugat dan tergugat.
oleh sebab itu, untuk menghadirkan saksi dalam sidang sengketa pilpres maupun pileg, perlu adanya keterlibatan dari pihak yang bersangkutan, dalam artian pihak pemohon dan termohon.
“kalau kemudian hakim menyarankan, misalnya ‘eh kamu saksi nya kurang nih, ditambah atau dan lain sebagainya’, tetep yang mengajukan pihak yang bersangkutan langsung, bukan hakim,” imbuhnya.
namun, jika hakim berinisiatif untuk menghadirkan saksi dalam suatu persidangan yang bersifat inter partes, maka hakim tersebut patut dicurigai karena itu dianggap sudah berpihak. 
“kalau saya sudah mempunyai inisiatif sebagai hakim, saya datangi ahli lah tanpa permintaan dari pihak-pihak jaksa maupun terdakwa maupun penasihat hukum nya, itu kami sudah berpihak itu,” jelasnya.
maka dari itu, hakim tidak boleh terlibat dalam proses persidangan pilpres maupun pileg. akan tetapi, terkait dengan saksi, hakim hanya boleh menghadirkannya dalam perkara pengujian undang-undang (uu) atau judicial review.
hal itu dikarenakan pengujian uu atau judicial review sendiri bersifat volunteer, bukan inter partes.
“sekali lagi memang dalam praktek di mk, hakim sering memanggil ahli-ahli, tapi itu hanya dalam perkara pengujian uu, karena normanya milik publik, hakim malah boleh mengakselerasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dipunyai, supaya apa? supaya nanti berkaitan dengan pengujian norma itu hakim punya kajian-kajian yang lebih komprehensif baik secara asas doktrin mungkin secara teori juga,” tandasnya. (ant/jpnn/c1/abd)