Pembangunan Literasi di Provinsi Lampung Masuk Kategori Sedang

BACA JUGA:Tangani Banjir, Eva Dwiana Tegaskan Pihaknya Tak Diam

Menurut Peri, upaya yang dilakukan sudah cukup banyak. Bahkan di kabupaten/kota hampir semua ada yang mencanangkan kabupaten hingga desa literasi. 

Dijelaskan Peri, ada tujuh indikator dalam menilai IPLM suatu daerah. Mulai dari pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, perpustakaan berbasis SNP, keterlambatan masyarakat, dan anggota perpustakaan.

Dicontohkan Peri, untuk pemerataan layanan perpustakaan, setiap OPD, sekolah, bahkan desa seharusnya memiliki perpustakaan masing-masing. Tetapi saat ini belum semua memiliki.

Lalu terkait ketersediaan koleksi di perpustakaan yang masih rendah. Seperti di perpustakaan sekolah banyak diisi dengan buku paket. Seharusnya perpustakaan sekolah diisi buku penunjang pelajaran baik untuk siswa maupun guru.

“Kalau buku paket, itu seharusnya di lemari guru bukan di perpustakaan. Walaupun ada tapi jangan terlalu banyak cukup lima eksemplar,” terangnya.

“Begitu juga koleksi di Perpusda Lampung belum sesuai standar. Seharusnya 0,015 kali jumlah penduduk. Misal di Lampung jumlah penduduk 9 juta. Seharusnya ada sekitar 150 ribu judul. Kami disini baru 80 ribu judul. Kita baru 50 persen lebih,” urainya.

Untuk tenaga perpustakaan di sekolah dan lainnya juga masih belum sesuai standar. Seharusnya kampus memiliki program pendidikan tenaga perpustakaan. “Jadi banyak faktor untuk meningkatkan indikator literasi,” ucapnya.

Ia melanjutkan banyak cara untuk meningkatkan jumlah koleksi buku di perpustakaan. Tidak hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, tetapi dapat juga melalui bakti sosial, CSR, dan lainnya.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mengukuhkan bunda literasi di setiap kabupaten/kota. Bahkan ada kabupaten seperti Lampung Tengah telah memiliki bunda literasi sampai tingkat desa/kelurahan.

’’Kita terus mendukung peningkatan literasi melalui peningkatan fasilitas Perpusda yang berbasis inklusi dan memberikan layanan pendukung baik di provinsi juga didorong terlaksana di kabupaten/kota,” tandasnya. (pip/c1/fik)