Gubernur Arinal Usul Distribusi Pupuk Langsung Melalui BUMDes

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2024. Rakor digelar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah pusat lintas kementerian/lembaga di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3).

Pada rakor tersebut, Gubernur Arinal menyampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian kalau Lampung merupakan provinsi penghasil beras 3,2 juta ton per tahun. Di mana kebutuhan beras penduduk Lampung hanya berkisar 1,2 juta ton, sedangkan 2 juta ton sisanya bisa didistribusikan kepada provinsi lain di Sumatera, termasuk untuk memenuhi 40 persen kebutuhan Jakarta.

Dilanjutkan Arinal, agar produksi beras di Lampung berkesinambungan Pemprov melakukan pola tanam yang berjenjang. "Jadi tidak serentak, karena sistem irigasi kita juga memenuhi persyaratan," ujar Arinal dalam rapat tersebut. 

BACA JUGA:Karyawan SPBU Gagalkan Pembegalan

Begitu juga agar produksi beras dapat terus ditingkatkan, Arinal meminta agar distribusi pupuk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efisien.

 

"Negara kita ini kepulauan, tapi kita hanya punya tiga pabrik, izin pak Mendagri supaya lebih efektif kami memohon kepada pak Dirjen, agar pupuk dapat langsung didistribusikan melalui BUMDes, tidak lagi melalui sistem distribusi lini 1, 2, 3 dan 4, polanya harus dirubah," ungkapnya.

BACA JUGA:Polda Lampung Tekankan untuk Pencegahan Bahaya Bullying

Pihaknya juga menginisiasi produksi kedelai dengan luas lahan 1.000 hektare bekerjasama dengan Kementan yang menyiapkan sarana produksinya. "Harapan kami produksi kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan nasional, sehingga kita tidak perlu lagi import," ucapnya.

 

Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan yang dilakukan gubernur sudah sesuai dengan konsep yang digagas oleh Kementan.

 

"Yang dilakukan pak gubernur ini sudah sejalan dengan konsep Kementerian Pertanian, kuncinya adalah air dan irigasi yang memadai. Kemudian usulan pak gubernur terkait distribusi pupuk dari pabrik langsung ke end user, inikan memotong mata rantai, dari empat mata rantai jadi dua saja konsep ini akan kami tindak lanjuti untuk dibahas lebih detil," ujarnya.