Golkar Nilai Hak Angket Logikanya Kurang Tepat

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 27 Feb 2024 - 21:42

DIWAWANCARA: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat diwawancara wartawan.-FOTO DOK. JAWA POS -

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya tidak mendukung hak angket seperti yang disuarakan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hak angket tersebut ditujukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

’’Kalau Golkar enggak mendukung (hak angket), enggak tahu kalau yang lain,” kata Airlangga kepada wartawan, Selasa (27/2).

Airlangga mengatakan, hak angket harus jelas tujuan yang ingin dicapai. Jika mengejar target agar Prabowo-Gibran tidak menang satu putaran, baginya sulit terjadi. Sebab, Prabowo-Gibran rata-rata mendapat suara 58 persen dari hasil hitung cepat atau real count sementara KPU.

“Kedua, parpol kan juga menerima hasil pemilu legistatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta, jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih, jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat,” jelasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Ada pun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2).

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024.

Sebelumnya Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud M.D. menegaskan hak angket tidak akan mengubah hasil pemilu. Dia menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo yang juga calon presiden (capres) nomor urut 03 mengusulkan agar Komisi II DPR RI menggelar hak angket karena menilai Pemilu 2024 terindikasi adanya kecurangan.

Mahfud pun menjelaskan, hak angket hanya bisa dilakukan berkaitan dengan Pemilu hanya terkait kebijakan maupun anggaran Pemerintah dalam menyokong Pemilu.

golkar nilai hak angket logikanya kurang tepat                            jakarta - ketua umum partai golkar airlangga hartarto memastikan partainya tidak mendukung hak angket seperti yang disuarakan capres nomor urut 3 ganjar pranowo. hak angket tersebut ditujukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. 
’’kalau golkar enggak mendukung (hak angket), enggak tahu kalau yang lain,” kata airlangga kepada wartawan, selasa (27/2).
airlangga mengatakan, hak angket harus jelas tujuan yang ingin dicapai. jika mengejar target agar prabowo-gibran tidak menang satu putaran, baginya sulit terjadi. sebab, prabowo-gibran rata-rata mendapat suara 58 persen dari hasil hitung cepat atau real count sementara kpu.
baca juga:raup 15.347 suara, caleg demokrat hanifal ajak sama-sama kawal suara pleno tingkat kabupaten
“kedua, parpol kan juga menerima hasil pemilu legistatif, jadi artinya kita harus jelas dan 8 persen itu setara 16 juta, jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih, jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat,” jelasnya.
sebelumnya, ganjar pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024 di dpr. ada pun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, ganjar pranowo dan mahfud md yang berada di dpr saat ini adalah pdi perjuangan dan partai persatuan pembangunan (ppp).  
menurut ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan dpr, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawaas pemilu (bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (tsm).
baca juga:hindari kegaduhan, golkar lampung atensi caleg tunggu hasil pleno
ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di dpr. 
“jika dpr tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi dpr untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024,” kata ganjar di jakarta, senin (19/2).
ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di dpr oleh partai pengusung ganjar-mahfud, dalam hal ini pdi perjuangan dan ppp, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud, pada 15 februari 2024. 
sebelumnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 mahfud m.d. menegaskan hak angket tidak akan mengubah hasil pemilu. dia menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. 
sebelumnya, ganjar pranowo yang juga calon presiden (capres) nomor urut 03 mengusulkan agar komisi ii dpr ri menggelar hak angket karena menilai pemilu 2024 terindikasi adanya kecurangan. 
mahfud pun menjelaskan, hak angket hanya bisa dilakukan berkaitan dengan pemilu hanya terkait kebijakan maupun anggaran pemerintah dalam menyokong pemilu.
mahfud juga memastikan dpr maupun partai politik berhak menggunakan hak angket. namun dia berpesan bahwa tetap ada koridor dalam penggunaan kebijakan ini. khususnya untuk melakukan investigasi atas keputusan pemerintah.
“ya silakan saja itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan dpr dan parpol mau apa ndak. soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya,” tegas mahfud di kopi klotok pakem, sleman, minggu (25/2).
mahfud juga menegaskan bahwa hak angket tidak akan mengubah keputusan kpu. termasuk mengubah keputusan mahkamah konstitusi terkait syarat capres-cawapres dalam pemilu. hal ini karena sasaran utama dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah.
terkait keputusan kpu maupun mk, mahfud menjelaskan ada jalur tersendiri. tidak bisa dikaitkan dengan hak angket yang sedang digaungkan beberapa waktu belakangan.
“hak angket itu tidak akan mengubah keputusan kpu, nggak akan mengubah keputusan mk nantinya, itu jalur tersendiri yang angket itu menurut konstitusi itu dpr punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu di dalam kebijakan pemerintah,” katanya.
sasaran dalam hak angket, lanjutnya, tak sekadar kebijakan pemerintah. ada pula penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan. termasuk didalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah.
“jadi kalau ketua kpu dan bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetap pemerintah,” ujarnya.
dalam kesempatan ini mahfud menyanggah pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut bahwa hak angket tidak cocok dikaitkan dengan pemilu. dia menegaskan bahwa tetap bisa meskipun porsi yang disinggung adalah kebijakan pemerintah.
“siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu,” katanya.
kendati demikian, mahfud mengaku tak ingin ikut cawe-cawe atas hak angket. menurutnya ranah tersebut berada di dpr dan partai politik. dia menuturkan saat ini posisinya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket.
“saya nggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh,” tegasnya.
“siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu,” katanya.
kendati demikian, mahfud mengaku tak ingin ikut cawe-cawe atas hak angket. menurutnya ranah tersebut berada di dpr dan partai politik. dia menuturkan saat ini posisinya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket.
“saya nggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh,” tegasnya.
seperti diketahui, berdasarkan hasil real count kpu, capres dan cawapres nomor urut 2 prabowo subianto-gibran rakabuming raka unggul sementara dengan 58,84%. dilihat dari situs pemilu2024.kpu.go.id, minggu (25/2/2024), data real count yang telah masuk hingga pukul 16.00 wib berasal dari 632.526 tps atau 76,83% dari total 823.236 tps se-indonesia.
anies baswedan-muhaimin iskandar: 30.469.708 (24,39%), prabowo subianto-gibran rakabuming raka: 73.521.338 (58,84%), dan ganjar pranowo-mahfud md: 20.957.581 (16,77%) (jpc/c1/abd)
 
artikel ini sudah tayang di jawapos.com dengan judul: golkar tak setuju hak angket, airlangga: logikanya kurang tepat