RAHMAT MIRZANI

Tiga Capres Tuntas Berdebat

DEBAT CAPRES TERAKHIR: (Dari kiri) Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, Minggu (4/2) malam.-FOTO CAPTURE PRIMA IMANSYAH/RADAR LAMPUNG-

BACA JUGA:Innalillahi, Siswa SMKN di Tuba Meninggal Diduga Tersengat Listrik

’’Kemudian ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan di bidang perekonomian segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian," terangnya.

Menurutnya ketika Republik Indonesia didirikan para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka dari kaum intelek yang mendirikan republik ini. "Mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya," tuturnya.

Tetapi menurut Anies, saat ini kondisi Indonesia jauh dari tujuan para pendiri itu yang merupakan kaum intelektual dan memilih berjuang di jalur politik. "Saya berangkat sebagai pengajar mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Aami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal," tegasnya.

Masalah hari ini, lanjutnya, 45 juta orang belum bekerja dengan layak. ”Bicara jaminan sosial juga lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial dan bicara pendidikan jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram," terangnya.

Diketahui, debat Pilpres 2024 kelima tadi malam menjadi ajang capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu argumentasi untuk kali terakhir di depan publik sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Masyarakat pun telah menyaksikannya secara online melalui platform streaming maupun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi tersebut. Selain juga disiarkan langsung stasiun TV dan radio nasional.

Terpisah, merespons dinamika politik jelang Pilpres 2024, civitas akademika dan alumni Universitas Airlangga (Uniar) Surabaya hari ini akan melakukan aksi bertajuk Unair Memanggil: Ajakan Terbuka dalam Pernyataan Sikap ’’Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik” di kampus setempat.  

Dilansir dari antaranews.com, sudah ada 100 akademisi yang menandatangani petisi yang terdiri dari kolega sejawat di luar Unair untuk aksi tersebut.   

Salah satu civitas akademika Unair, Airlangga Pribadi Kusman, menyatakan aksi tersebut bentuk keprihatinan sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Civitas akademika melihat adanya penyelenggara negara yang semakin lama kian jauh dari prinsip etika republik. 

Airlangga Pribadi juga menyatakan awal berdirinya bangsa Indonesia sudah mengacu pada para pendiri bahwa negara ini adalah republik, bukan monarki atau kerajaan.  Karena itu sebagai konsekuensi, maka setiap warga negara memiliki posisi yang sama dan setara karena republik ini bukan hanya milik satu kamu, bukan hanya milik mereka yang berkuasa, kaum ningrat, dan bukan milik mereka yang kaya. 

Landasan tersebut menurutnya membuat Indonesia menjadi negara hukum yang berpijak pada rule of law bukan rule by the law serta hukum di atas kekuasaan. 

Permasalahan yang saat ini terjadi, mulai dari persoalan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etika berat, hingga adanya indikasi intervensi kekuasaan yang dilakukan aparat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Kemudian, Airlangga Pribadi Kusman menjelaskan bahwa adanya program pembangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak memberikan teladan etis. 

Situasi yang demikianlah yangn membuat gerakan dari kalangan akademis untuk mengevaluasi agar tidak terjadi kemunduran atau bahkan terjadi kehancuran demokrasi. ’’Padahal, Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tetapi pada akhirnya jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga, bukan kepentingan publik. Hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya. 

Airlangga Pribadi juga menjelaskan bahwa aksi yang akan berlangsung hari ini dilakukan akademisi untuk kali pertamanya menggunakan hak, khususnya hak sipil dan politik sebagai warga negara. Tidak hanya itu, melalui mimbar akademik keluarga besar Unair harus dihormati dan mendapat perlindungan dari institusi. (jpc/ant/c1/rim)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan