Atensi Luhut, Tunda Implementasi Pajak Hiburan, Tunggu Proses Judicial Review di MK

atensi luhut, tunda implementasi pajak hiburan, tunggu proses judicial review di mk jakarta - menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menkomarves) luhut binsar pandjaitan menanggapi keluhan pelaku usaha hiburan atas kenaikan pajak barang jasa tertentu atau pajak hiburan sebesar 40 persen. menurutnya, aturan itu bisa ditunda dan dievaluasi agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang belum pulih sepenuhnya. ’’jadi kita mau tunda saja dahulu pelaksanaannya karena itu dari komisi xi dpr kan sebenarnya, bukan dari pemerintah, ujug-ujug terus jadi gitu. sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata luhut dalam unggahan video di akun instagram pribadinya dikutip disway.id, kamis (18/1).  luhut mengatakan, dia mendengar keluhan yang disampaikan pelaku usaha hiburan terkait wacana kenaikan pajak hiburan saat dirinya tengah melakukan kunjungan kerja ke bali.  untuk itu ia mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan pemangku kepentingan terkait, termasuk gubernur bali dan jajarannya.  baca juga:2024 wacana pertalite dihapuskan, pertamina beri penjelasan luhut juga mengatakan, bahwa uji materi atau judicial review yang diajukan sejumlah pihak akan jadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penerapan pajak hiburan 40 persen.  "ada judicial review ke mahkamah konstitusi, saya pikir itu harus kita pertimbangkan karena keberpihakan kita ke rakyat kecil karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga," imbuhnya.  luhut menegaskan dirinya sangat mendukung penuh pengembangan pariwisata di seluruh daerah. oleh karena itu, ia tak ingin kenaikan pajak itu membebani pelaku usaha dan sektor usaha di bawahnya.  "jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek. bukan, ini banyak, sekali lagi impact (dampak) pada yang lain, orang yang menyiapkan makanan, jualan dan yang lain sebagainya. saya kira, saya sangat pro dengan itu dan saya tidak melihat alasan untuk kita menaikkan pajak dari situ," ujar luhut.  baca juga:sharp luncurkan smartphone teringan aquos sense8 ke pasar ponsel indonesia mengutip salinan uu no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd), pajak hiburan terbagi dalam 11 jenis pajak dan ditetapkan paling tinggi sebesar 40 persen. pajak 40 persen untuk 11 jenis pajak itu, berdasarkan pasal 55 uu 1/2022, di antaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. tontonan audio visual yang dimaksud di antaranya pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, serta pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.  kemudian, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan, serta perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.  lalu, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; serta panti pijat dan pijat refleksi.  sementara untuk usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, pemerintah memperbarui kebijakan dengan menetapkan batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen.  sebelumnya kenaikan pajak hiburan memang memicu banyak kritik dari kalangan pelaku usaha. tetapi, pemerintah memastikan tidak semua jenis pajak hiburan mengalami kenaikan. direktur pajak dan retribusi daerah direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan lydia kurniawati menjelaskan, merujuk undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd) pada pasal 55 dijelaskan, ada 12 jenis yang termasuk jasa kesenian dan hiburan. namun, dari 12 jenis kegiatan tersebut, kegiatan yang dikenakan pajak barang jasa tertentu (pbjt) atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen adalah untuk kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. sementara, mayoritas pajak hiburan lainnya justru turun. yang semula dalam uu no 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (uu pdrd) maksimal 35 persen, lalu dengan uu hkpd justru turun ke 10 persen. sejumlah pelaku bisnis hiburan, di antaranya yang disuarakan pengacara hotman paris hutapea dan penyanyi inul daratista, mengkritik kebijakan baru tersebut. mereka menyebut usaha hiburan yang dijalankan belum sepenuhnya pulih akibat hantaman covid-19. terkait dengan alasan itu, lydia menyebut bahwa sejatinya realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak hiburan telah mendekati capaian pada prapandemi. dan, pengusaha yang merasa keberatan dengan kebijakan itu pun dapat mengajukan insentif fiskal. insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan pembayaran atas pokok pajak. hal tersebut tertuang dalam pasal 99 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. pemberian insentif fiskal itu merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. ’’jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen, silakan berdasar assessment daerahnya melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan pembebasan, ataupun penghapusan dari pokok pajak,’’ tutur lydia. di dki jakarta, pemprov setempat menetapkan pajak hiburan atas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40 persen. regulasi sebelumnya, pajak untuk jenis hiburan di atas ditetapkan 25 persen. sementara itu, pemkot surabaya menetapkan tarif paling tinggi 50 persen untuk hiburan dewasa. misalnya, diskotek, karaoke dewasa, kelab malam, bar, panti pijat, dan mandi uap atau spa. sedangkan karaoke keluarga ditetapkan 40 persen. ”aturan ini berlaku sejak 1 januari 2024,’’ jelas kabid pajak hotel, restoran, ppj, parkir, reklame, hiburan, dan air tanah badan pendapatan daerah (bapenda) surabaya ekkie noorisma di surabaya kemarin (16/1). ketua asosiasi pengusaha rumah bernyanyi keluarga indonesia santoso setyadji menilai tarif yang ditetapkan pemkot tidak jauh berbeda dengan ketentuan uu hkpd. hanya, memang pemkot tidak menerapkan tarif maksimal 75 persen pada hiburan malam. ”tapi, kami masih merasa keberatan dengan tarif pajak tersebut,” katanya. di sidoarjo, kabupaten tetangga surabaya, sejak 5 januari, pajak karaoke mengalami kenaikan dari 20 persen menjadi 40 persen. pemeriksa pajak ahli muda badan pelayanan pajak daerah sidoarjo surendro nurbawono mengatakan, sejak desember lalu pihaknya menggelar sosialisasi kepada seluruh wajib pajak. (disway/c1/abd)    artikel ini sudah tayang di disway.id dengan judul:  https://disway.id/read/756148/luhut-minta-pajak-hiburan-40-persen-ditunda-kita-tunggu-judicial-review-yang-diajukan-ke-mk/15    

Tag

• # judicial review
• # tunda
• # luhut binsar andjaitan
• # pajak hiburan
• # mk

Share

• 
• 
• 
• 
•