Soal Kenaikan Pajak Hiburan, Pemkot Bandarlampung Akan Jalankan UU

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 17 Jan 2024 - 20:08

Kabid Pajak BPPRD Bandarlampung Gunawan-FOTO MELIDA ROHLITA-

Ditanya apakah BPPRD telah menyosialisasikan rencana aturan baru ini kepada seluruh objek pajak di Bandarlampung, Gunawan menjawab sudah. "Kita juga sebelumnya sudah kumpulkan pelaku usaha untuk menginformasikan tentang perubahan tarif baru sesuai UU No. 1 2022 dan mereka setuju, karena sudah banyak yang turun (pajak, Red)," tandasnya.

Pada 2024 ini dari 10 item penghasil pajak di Bandarlampung, target pajak hiburan Rp20 miliar. Sedangkan untuk PAD keseluruhan sendiri akan mengalami penurunan target PAD mengingat banyak potensi pajak yang diturunkan. "Memang 2024 ini ada penurunan target dari 10 item pajak karena adanya penyesuaian sejumlah tarif. Pada 2023 target kami Rp621 miliar dan tahun ini berkurang menjadi Dp553,6 miliar," ungkap Gunawan.

Sebelumnya diberitakan, Menparekraf Sandiaga Uno merespon protes pengusaha sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburan yang dimulai 40-75 persen. Inul Daratista memprotes rencana kenaikan pajak hiburan yang mulai berlaku pada Februari 2024.

Inul Daratista yang mengunggah video pada akun Instagram-nya itu meminta duduk bareng dengan Menparekraf Sandiaga Uno karena pihaknya merasa keberatan dengan rencana tersebut.

Wanita yang dahulunya terkenal karena goyang ngebor ini diketahui punya banyak cabang usaha karaoke yang diberinama Inul Vista. ‘’Kita liat kondisinya seperti ini (sepi, Red) tidak banyak yang datang. Pajaknya sekarang 25 persen kondisinya seperti ini, tamu aja udah teriak-teriak," ungkapnya.

Inul Dartista menyebut, jumlah karyawannya pun tidak lagi banyak dari yang dulu 50 orang kini hanya 30 orang. Apabila pajak jadi dinaikkan, terpaksa dirinya bakal kembali memberhentikan karyawannya. "Ini saja karyawan saya banyak yang nganggur. Pak Menteri dengar kalau saya selesaikan terlalu tinggi karena nggak bisa bayar. Jadi Pak, tolong UU dikaji ulang karena banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi supaya kita tidak gelisah. Beda kelasnya dengan diskotek ini tamu kita 25 persen tamu sudah teriak," harapnya.

Sementara Menparekraf Sandiaga Uno lewat unggahannya menyebut pelaku usaha tidak perlu khawatir sebab aturan tersebut masih dalam proses judicial review. "Pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan mematikan usaha," terangnya.

Menurut Sandiga Uno, pemerintah tidak akan mematikak industri Parekraf karena industri tersebut baru saja bangkit pasca pandemi dan membuka 40 juta lebih lapangan pekerjaan. "Seluruh kebijakan, termasuk pajak, akan disesuaikan agar sektor ini kuat. Agar sektor ini bisa mepciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ungkapnya. (mel/c1/ful)

FOTO MELIDA ROHLITA

Kabid Pajak BPPRD Bandarlampung Gunawan.

soal kenaikan pajak hiburan, pemkot bandarlampung akan jalankan uu                            bandarlampung - rencana kenaikan pajak hiburan yang awalnya adem, kini kembali memanas di indonesia. termasuk di bandarlampung.
setelah inul daratista menyuarakan protesnya terkait rencana kenaikan pajak hiburan 40–70 persen, kini ada pula pengacara kondang hotman paris hutapea turut menyuarakan hal yang sama. hotman paris yang mempunyai banyak usaha hiburan ini keberatan dengan rencana pemerintah yang bakal diberlakukan pada februari 2024.
hotman mengatakan kenaikan pajak hiburan ini bukan haknya pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah. ’’jadi ini yang paling kaya adalah pemda. kalau anda ke karaoke rp100 ribu, nanti anda harus membayar rp140 ribu," katanya.
hotman melanjutkan, kenaikan pajak hiburan tertinggi sangat bertentangan dan keluar jalur. "waduh 40 persen dari gross income untuk pemda, ini sama saja pemda jadi pemilik perusahaan. di mana perusahaan selain membayar pajak bagi hasil, pengusaha diminta membayar pajak upah atau pph 20 persen. ini bukan pajak namanya," ketus hotman.
baca juga:kapasitas 180 penumpang, penerbangan perdana lampung–bali hanya kurang 1 
sementara, pemkot bandarlampung melalui kabid pajak bpprd gunawan menyikapi hal ini dengan menyebut jika gejolak tersebut terjadi di seluruh indonesia dan bukan hanya di kota tapis berseri. ’’ini enggak satu daerah, tetapi seluruh daerah di indonesia. di bali apalagi," katanya.
gunawan juga menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan undang-undang (uu) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tepatnya uu nomor 1 tahun 2022. "kami hanya menjalankan amanah uu yang harus dijalani. kalau kita tidak melakukannya tidak sesuai uu, nanti salah lagi. bukan kita yang mengaturnya," ujarnya.
adapun pasal yang mengatur hal itu ada pada pasal 58 dalam uu nomor 1 tahun 2022 tersebut. "yang menyebutkan ppbjt seperti karaoke, spa, dan club ditetapkan minimal 40% serta paling tinggi 75%. dewan menyebut tidak bisa menggantung begini jadi ditetapkan 50% di perda-nya. saat ini masih memprosesnya," ungkapnya.
baca juga:cegah stunting, sekda tubaba ajak semua pihak fokus intervensi stunting 
menurut gunawan, sejauh ini belum ada pengusaha yang datang langsung untuk memprotes hal tersebut. "karoeke di bandarlampung ada 40 usaha. sejak november 2023, kita panggil dan berikan sosialisasi kalau akan ada kenaikan pajak. mereka menerima karena ini adalah amanah uu," ungkapnya.
sebelumnya gunawan menyatakan pemkot bandarlampung bakal menaikan tarif pajak hiburan dari 30% menjadi 50% pada februari 2024. gunawan menyatakan hal ini dilakukan sesuai dengan uu no. 1 tahun 2022 tentang perubahan tarif baru. "benar, pajak diskotek, karaoke, dan spa yang 50%. di bandarlampung tidak ada diskotek, hanya pengoptimalan spa dan karaoke,"katanya.
menurut gunawan, pemkot bandarlampung juga sengaja menyelinginya dengan turunnya pajak hiburan, seperti konser, bioskop, timezone, parker, serta kegiatan masyarakat luar dan dalam ruangan yang bakal mengalami  penurunan dari saat ini 20 persen. "yang ini juga jadi 10%, nanti," terangnya.
baca juga:enam desa di mesuji terendam banjir
meski begitu, kata gunawan, aturan baru terhadap penyesuaian tarif pajak tersebut masih dalam proses pembahasan dan evaluasi oleh dprd provinsi lampung.
ditanya apakah bpprd telah menyosialisasikan rencana  aturan baru ini kepada seluruh objek pajak di bandarlampung, gunawan menjawab sudah. "kita juga sebelumnya sudah kumpulkan pelaku usaha untuk menginformasikan tentang perubahan tarif baru sesuai uu no. 1 2022 dan mereka setuju, karena sudah banyak yang turun (pajak, red)," tandasnya.
pada 2024 ini dari 10 item penghasil pajak di bandarlampung, target pajak hiburan rp20 miliar. sedangkan untuk pad keseluruhan sendiri akan mengalami penurunan target pad mengingat banyak potensi pajak yang diturunkan. "memang 2024 ini ada penurunan target dari 10 item pajak karena adanya penyesuaian sejumlah tarif. pada 2023 target kami rp621 miliar dan tahun ini berkurang menjadi dp553,6 miliar," ungkap gunawan.
sebelumnya diberitakan, menparekraf sandiaga uno merespon protes pengusaha sekaligus penyanyi dangdut inul daratista terkait kenaikan pajak hiburan yang dimulai 40-75 persen. inul daratista memprotes rencana kenaikan pajak hiburan yang mulai berlaku pada februari 2024.
inul daratista yang mengunggah video pada akun instagram-nya itu meminta duduk bareng dengan menparekraf sandiaga uno karena pihaknya merasa keberatan dengan rencana tersebut.
wanita yang dahulunya terkenal karena goyang ngebor ini diketahui punya banyak cabang usaha karaoke yang diberinama inul vista. ‘’kita liat kondisinya seperti ini (sepi, red) tidak banyak yang datang. pajaknya sekarang 25 persen kondisinya seperti ini, tamu aja udah teriak-teriak," ungkapnya.
inul dartista menyebut, jumlah karyawannya pun tidak lagi banyak dari yang dulu 50 orang kini hanya 30 orang. apabila pajak jadi dinaikkan, terpaksa dirinya bakal kembali memberhentikan karyawannya. "ini saja karyawan saya banyak yang nganggur. pak menteri dengar kalau saya selesaikan terlalu tinggi karena nggak bisa bayar. jadi pak, tolong uu dikaji ulang karena banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi supaya kita tidak gelisah. beda kelasnya dengan diskotek ini tamu kita 25 persen tamu sudah teriak," harapnya.
sementara menparekraf sandiaga uno lewat unggahannya menyebut pelaku usaha tidak perlu khawatir sebab aturan tersebut masih dalam proses judicial review. "pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan mematikan usaha," terangnya.
menurut sandiga uno, pemerintah tidak akan mematikak industri parekraf karena industri tersebut baru saja bangkit pasca pandemi dan membuka 40 juta lebih lapangan pekerjaan. "seluruh kebijakan, termasuk pajak, akan disesuaikan agar sektor ini kuat. agar sektor ini bisa mepciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ungkapnya. (mel/c1/ful)
 
foto melida rohlita 
kabid pajak bpprd bandarlampung gunawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan