Tambahan Penghasilan PNS Lambar Dianggarkan Rp 52 Miliar

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 16 Jan 2024 - 21:24

Plt. Kepala BPKAD Lambar Okmal-FOTO IST -

tambahan penghasilan pns lambar dianggarkan rp 52 miliar                            lambar - pemkab lampung barat tahun ini menganggarkan dana tambahan penghasilan pegawai (tpp) atau selama ini lebih dikenal dengan sebutan tunjangan kinerja (tukin) sebesar rp52.750.362.185. 
’’dana tambahan penghasilan pegawai sebesar rp52 miliar lebih itu untuk pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di lingkungan pemkab lampung barat,” ungkap plt. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lambar okmal, selasa (16/1).
menurut dia, sesuai dengan  peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 59 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja  dan atau pertimbangan objektif  lainnya.  
baca juga:buron 5 tahun, polres tubaba ringkus pemerkosa anak tiri 
lebih jauh dia mengatakan, pembayaran tpp disesuaikan dengan absensi kehadiran asn. 
“jumlah tpp yang dibayarkan kepada pegawai itu sesuaikan dengan absensi kehadiran pegawai masuk kerja setiap hari kerja,” ujar dia 
okmal berharap dengan adanya pembayaran tpp ini, kinerja asn di kabupaten lampung barat terus meningkat, begitu juga dengan pelayanan terhadap masyarakat. 
“kita berharap kinerja asn di lampung barat terus meningkat dan tetap disiplin,” pungkas dia. 
sebelumnya, pemkab lampung barat telah menyiapkan anggaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) atau lebih dikenal dengan sebutan tunjangan kinerja (tukin) khusus bulan desember ini sebesar rp3.851.564.936. 
baca juga:bulan depan, pemkab pesawaran bakal tanam kedelai 1.000 hektare 
tpp tersebut akan dibayarkan kepada pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
“tambahan penghasilan pegawai untuk bulan desember 2023 di lingkungan masing-masing perangkat daerah akan dibayarkan pada tanggal 29 desember 2023 sesuai peraturan yang berlaku, jadi tidak dibenarkan transaksi pembayaran pada bulan januari tahun 2024,” ungkap kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) ir. okmal, m.si, minggu 17 desember 2023. 
untuk tpp bulan desember, kata dia, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar rp3,851 miliar. 
“kalau dana yang disiapkan sekitar rp3,851 miliar namun berapa yang akan dibayarkan kepada pegawai itu tergantung dengan pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” kata dia seraya menambahkan, pembayaran tpp akan disesuaikan dengan absensi kehadiran pegawai masuk kerja. 
kata dia, sepanjang administrasi yang diajukan perangkat daerah sudah lengkap dan perangkat daerah mengajukan sp2d (surat perintah pencairan dana) maka dana tersebut akan cair pada jumat 29 desember 2023. 
baca juga:aksi tawuran dua kelompok pelajar di bandarlampung viral
“jadi diharapkan kepada perangkat daerah agar segera melengkapi administrasi. kita berharap dengan adanya tpp ini, kinerja pns dan pppk di lampung barat lebih ditingkatkan lagi,” tandasnya.  
sekadar diketahui, menjelang akhir tahun 2023, penjabat (pj) sekretaris kabupaten (sekkab) kabupaten lampung barat drs. adi utama mengeluarkan surat edaran (se) yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemkab lampung barat. 
surat edaran dengan nomor: 900/719/se/iv.01/2023 itu isinya memuat antara lain meminta kepada kepala perangkat daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern secara efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target. 
untuk pengajuan dan penyampaian surat perintah membayar (spm), gu, tu tahun anggaran 2023 agar disampaikan ke bpkd selambat-lambatnya pada tanggal 18 desember 2023.  
kemudian tunjangan kinerja (tukin) belanja desember 2023 di lingkungan masing-masing perangkat daerah dibayarkan pada tanggal 29 desember 2023 sesuai peraturan yang berlaku, jadi tidak dibenarkan transaksi pembayaran pada bulan januari 2024. (mlo/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan