Laporkan Dana Awal Kampanye Lampung Barat, Gerindra Terbesar

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 09 Jan 2024 - 20:03

Para petugas penyelenggara Pemilu tengah mempersipakan kertas coblosan untuk pemilih -FOTO IST/DISWAY-

Perbaikan untuk yang belum lengkap, kata dia, diberi batas waktu hingga 12 Januari 2024. Parpol diharapkan untuk mengembalikan berkas LADK hasil perbaikan sebelum tanggal tersebut.

"Jadi yang belum lengkap kita minta diperbaiki, batas waktunya 12 Januari 2024," kata dia menambahkan.

Menurut Syarif, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undangan - Undangan 7 Tahun 2027 Jo Pasal 118 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye.

Disitu menyebutkan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan.

"Bila partai politik peserta pemilu yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK akan dikenai sanksi sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas," kata dia.

Untuk diketahui, LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (nop/abd)

laporkan dana awal kampanye lampung barat, gerindra terbesar                             lampung barat - berdasarkan laporan awal dana kampanye (ladk) untuk pemilihan umum (pemilu) 2024, partai gerindra jumlahnya paling banyak. 
ini berdasarkan yang dilaporkan oleh 15 partai politik (parpol) kepada komisi pemilihan umum (kpu) lampung barat, diketahui partai gerindra merupakan parpol dengan dana kampanye terbesar. 
sementara itu, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) yang merupakan partai terbesar di lampung barat dengan jumlah perolehan kursi terbanyak pada pileg 2019 melaporkan nihil dana kampanye.
diketahui, merujuk data dari laman  http//kab-lampungbarat.kpu.go.id:
baca juga:bawaslu sisir persoalan distribusi logistik pemilu 2024 di luar negeri
partai kebangkitan bangsa penerimaan rp28.000.000,- pengeluaran rp17.500.000,- saldo rp10.500.000.
partai gerakan indonesia raya penerimaan rp51.750.000,- pengeluaran rp10.000,- saldo rp51.740.000.
partai demokrasi indonesia perjuangan, nihil; partai golongan karya, penerimaan rp250.000,- pengeluaran nihil, saldo rp250.000; partai nasionalis demokrat, nihil; danpartai buruh, nihil. 
partai gelombang rakyat indonesia, nihil; partai keadilan sejahtera, penerimaan rp20.000.000,- pengeluaran rp9.475.000,- saldo rp10.575.000; dan partai hati nurani rakyat, nihil.
baca juga:ditegur kpu, pimpinan psi dibela kaesang pangarep 
partai garda republik indonesia, nihil; partai amanat nasional, nihil; partai bulan bintang, nihil; partai demokrat rp10.500.000,- pengeluaran rp56.500,- saldo rp10.483.500; partai solidaritas indonesia, nihil; dan partai persatuan pembangunan, penerimaan rp150.000,- pengeluaran nihil, saldo rp150.000.
seperti diketahui, total 15 parpol peserta pemilu 2024 menyampaikan ladk ke kpu lampung barat.
komisioner kpu lampung barat divisi teknis penyelenggaraan pemilu syarif ediansyah mengungkapkan, 15 parpol tersebut menyampaikan ladk tepat waktu yakni hingga pukul 23.59 wib pada minggu 7 januari 2024.
"selanjutnya hari ini (senin 8 januari 2024), kami mengundang 15 parpol tersebut untuk menyampaikan tanda terima untuk yang lengkap, dan surat pengembalian untuk perbaikan kepada parpol yang belum lengkap menyampaikan ladk," ungkap syarif ediansyah.
baca juga:kapolresta bandar lampung sidak, polisi pakai knalpot brong langsung berurusan sama propam
perbaikan untuk yang belum lengkap, kata dia, diberi batas waktu hingga 12 januari 2024. parpol diharapkan untuk mengembalikan berkas ladk hasil perbaikan sebelum tanggal tersebut.
"jadi yang belum lengkap kita minta diperbaiki, batas waktunya 12 januari 2024," kata dia menambahkan.
menurut syarif, dijelaskan dalam ketentuan pasal 338 ayat (1) undangan - undangan 7 tahun 2027 jo pasal 118 ayat (1) pkpu 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. 
disitu menyebutkan dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan ladk kepada kpu sampai dengan batas waktu yang ditentukan partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan.
baca juga:momen hab ke-78 kemenag bandar lampung gelar donor darah hingga baksos di rumah ibadah 
"bila partai politik peserta pemilu yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye atau ladk akan dikenai sanksi sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas," kata dia. 
untuk diketahui,  ladk adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik. (nop/abd)