Apindo Minta DJP Berbenah

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 21 Jan 2026 - 21:37

Ilustrasi Coretax.--FOTO DEWA KETUT SUDIARTA WIGUNA/ANTARA

’’Faktor internal DJP berkaitan dengan kinerja yang kurang optimal. Salah satu faktor utamanya adalah Coretax yang bermasalah sejak peluncuran pada Januari hingga Desember 2025,” ujar Prianto.

Prianto menilai, reformasi perpajakan melalui Coretax masih menghadapi berbagai hambatan dan belum berjalan efektif.

Hingga kini, sistem tersebut belum menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam memperluas basis pajak maupun meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Prianto, wajib pajak orang pribadi masih mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi akun. Sementara itu, wajib pajak badan juga masih harus beradaptasi dengan pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) badan yang dilakukan melalui sistem baru tersebut.

Selain persoalan Coretax, Prianto juga menyoroti keterbatasan DJP dari sisi ketelitian dan kualitas data. Hal ini tercermin dari hasil perhitungan potensi pajak yang dituangkan dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) maupun pemeriksaan pajak yang kerap dibantah atau tidak disetujui oleh wajib pajak.

“Kondisi ini membuat proses penagihan pajak tidak secara otomatis berujung pada peningkatan penerimaan negara,” imbuhnya.

Dari sisi tata kelola, Prianto menilai sistem pengawasan di DJP sebenarnya sudah cukup kuat dan berlapis, mulai dari unit kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur (KITSDA), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, hingga pengawasan oleh aparat pengawasan pemerintah dan lembaga pemeriksa eksternal.

apindo minta djp berbenah                            implementasi coretax masih bermasalah 
 
jakarta– sistem integrasi perpajakan terbaru, coretax administration system (coretax), masih menghadapi berbagai kendala teknis yang signifikan.meski telah diimplementasikan sejak januari 2025, kinerja sistem ini dikhawatirkan berpotensi mengganggu pencapaian target penerimaan pajak pada 2026.
 
anggota bidang kebijakan publik asosiasi pengusaha indonesia (apindo) ajib hamdani mengatakan, sistem satu pintu tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan kementerian keuangan (kemenkeu) maupun direktorat jenderal pajak (djp).
 
meski sosialisasi dari pemerintah dinilai sudah cukup masif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan.
 
’’yang menjadi perhatian teman-teman dunia usaha itu bukan persoalan sosialisasinya. tetapi yang menjadi perhatian dan concern dunia usaha adalah bagaimana implementasi teknisnya, bagaimana implementasi sistemnya,” ujar ajib. 
 
ajib menjelaskan, kendala yang dihadapi wajib pajak (wp) dalam melakukan aktivasi akun coretax terjadi hampir di berbagai daerah. permasalahan tersebut mencakup gangguan saat pendaftaran, proses aktivasi yang tidak berjalan, hingga ketidaksesuaian antara nomor induk kependudukan (nik) dan nomor pokok wajib pajak (npwp).
 
selain itu, ajib juga menyoroti kendala dalam penggunaan sistem coretax, seperti pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt ppn) yang telah dilakukan wp, tetapi tidak terekam pada sistem induk coretax maupun e-faktur.
 
ajib turut menyinggung salah satu komitmen yang didorong oleh purbaya yudhi sadewa setelah dilantik menjadi menteri keuangan, yakni memperbaiki kinerja coretax agar dalam kurun satu hingga dua bulan dapat berjalan optimal. namun, menurutnya, berbagai kendala tersebut hingga kini belum terselesaikan.
 
“kondisi-kondisi ini yang kami lihat dan dunia usaha capture bahwa pada dasarnya sistem ini masih bermasalah. dan persoalan sistem ini secara substantif belum bisa diselesaikan oleh menteri keuangan,” tutur ajib.
 
lebih lanjut, ajib menilai ketidakpastian sistem coretax menjadi salah satu faktor realisasi penerimaan pajak berada di bawah target (shortfall), yakni hanya mencapai rp1.917 triliun hingga desember 2025. padahal, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar rp2.357 triliun.
 
menurut ajib, tanpa perbaikan menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi perpajakan, target tersebut akan sulit dicapai dan berpotensi memperlebar defisit anggaran.
 
’’artinya dibutuhkan sistem yang benar-benar bisa mendukung dengan baik. kita tidak bisa membayangkan jika sistem ini masih bermasalah sampai akhir 2026, shortfall penerimaan pajak pasti akan semakin tinggi,” ungkapnya.
 
terpisah, direktur eksekutif pratama-kreston tax research institute prianto budi saptono menilai direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh menyusul tidak tercapainya target penerimaan pajak 2025.
 
prianto menjelaskan, kegagalan mencapai target penerimaan pajak tahun lalu disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal djp.
 
dari sisi internal, kinerja djp dinilai belum optimal yang tercermin dari masih bermasalahnya sistem administrasi perpajakan, efektivitas pengawasan, hingga penguatan integritas aparatur pajak.
 
’’faktor internal djp berkaitan dengan kinerja yang kurang optimal. salah satu faktor utamanya adalah coretax yang bermasalah sejak peluncuran pada januari hingga desember 2025,” ujar prianto.
 
prianto menilai, reformasi perpajakan melalui coretax masih menghadapi berbagai hambatan dan belum berjalan efektif.
 
hingga kini, sistem tersebut belum menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam memperluas basis pajak maupun meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
 
menurut prianto, wajib pajak orang pribadi masih mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi akun. sementara itu, wajib pajak badan juga masih harus beradaptasi dengan pengisian surat pemberitahuan (spt) pajak penghasilan (pph) badan yang dilakukan melalui sistem baru tersebut.
 
selain persoalan coretax, prianto juga menyoroti keterbatasan djp dari sisi ketelitian dan kualitas data. hal ini tercermin dari hasil perhitungan potensi pajak yang dituangkan dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (sp2dk) maupun pemeriksaan pajak yang kerap dibantah atau tidak disetujui oleh wajib pajak.
 
“kondisi ini membuat proses penagihan pajak tidak secara otomatis berujung pada peningkatan penerimaan negara,” imbuhnya.
 
dari sisi tata kelola, prianto menilai sistem pengawasan di djp sebenarnya sudah cukup kuat dan berlapis, mulai dari unit kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur (kitsda), inspektorat jenderal kementerian keuangan, hingga pengawasan oleh aparat pengawasan pemerintah dan lembaga pemeriksa eksternal.
 
meski demikian, ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan harus diiringi dengan peningkatan integritas aparatur pajak.
 
menurutnya, kebocoran penerimaan negara akan tetap berpotensi terjadi apabila masih terdapat pegawai pajak yang tidak mengedepankan integritas.
 
’’sebagus apa pun sistem pengawasan yang dibangun, ketika integritas pegawai pajak tidak mumpuni, selalu akan ada oknum yang memanfaatkan celah. faktor kuncinya tetap pada integritas sumber daya manusianya,” tegas prianto yang juga menjabat ketua pengawas ikatan konsultan pajak indonesia (ikpi).
 
sementara itu, prianto menambahkan bahwa faktor eksternal juga turut memengaruhi kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025.
 
dari dalam negeri, kondisi perekonomian yang lesu menyebabkan basis pemajakan menyusut, seiring dengan melemahnya konsumsi domestik.
 
adapun dari sisi global, dinamika geopolitik seperti konflik perang serta sengketa dagang antara china dan amerika serikat berdampak pada penurunan kinerja ekspor nasional.
 
selain itu, penguatan dolar amerika serikat turut memberi tekanan tambahan terhadap penerimaan pajak nasional.
 
diketahui, penerimaan pajak 2025 tercatat sebesar rp1,9 triliun atau sekitar 87,6% dari target apbn sebesar rp2,1 triliun. pada 2026, pemerintah membidik penerimaan pajak sebesar rp2,3 triliun. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 22 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan