DPRD Lampung Awasi Pelaksanaan IPJD

BANDARLAMPUNG - Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IPJD) dari pemerintah pusat dinilai menjadi bantuan besar bagi kabupaten/kota di Lampung yang selama ini kesulitan memperbaiki jalan karena keterbatasan anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri menjelaskan Provinsi Lampung mendapat anggaran sekitar Rp200 miliar yang diarahkan khusus untuk perbaikan ruas jalan kabupaten/kota.
“Selain itu, kita juga dapat anggaran Rp 92 miliar untuk tiga paket ruas jalan provinsi, yaitu Rp43 miliar untuk dua ruas jalan Simpang Korpri-Purwotani dan tambahan paket Rp49 miliar untuk ruas jalan Padang Cermin-Simpang Teluk Kiluan,” ungkap Mukhlis, Selasa (2/12).
Menurutnya, IPJD memang lebih banyak menyentuh jalan kabupaten daripada jalan provinsi. “Inpres Jalan Daerah itu banyaknya buat jalan kabupaten, karena kabupaten yang paling sering terbentur masalah anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa pemerintah pusat melihat banyak daerah yang membutuhkan dukungan layanan dasar, terutama akses antarwilayah. Karena itu, mayoritas titik IPJD ditempatkan di jalan-jalan strategis milik kabupaten/kota.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menegaskan, meski proyeknya berada di Lampung, pengelolaannya tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
“IPJD itu proyek pusat, yang jalankan BPJN. Kita di DPRD tetap mengawasi, tapi pengawasan utamanya memang dari mereka,” tegas Mukhlis.
Mukhlis menambahkan, proyek-proyek pusat biasanya memiliki pengawasan yang ketat. Sampai sejauh ini, pekerjaan IPJD di Lampung dinilai berjalan baik. “Sejauh pantauan kita, alhamdulillah bagus. Tidak ada laporan masalah,” katanya.
Namun, mukhlis mengaku DPRD sendiri tidak memiliki mekanisme pemantauan khusus, tetapi dirinya meminta setiap anggota Komisi IV untuk terus mengecek kegiatan pembangunan yang berada di daerah pemilihannya.
“Kawan-kawan di komisi selalu memantau. Terutama di Dapilnya. Kalau ada masalah di lapangan, mereka lapor di grup. Kami selalu melakukan koordinasi terkait hal itu,” ujarnya.
Mukhlis menambahkan laporan hanya muncul jika terjadi persoalan. “Kalau tidak ada masalah ya tidak ada laporan. Tapi kalau ada problem, baru kita koordinasi dengan BPJN,” pungkasnya.
Diketahui Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mendapat tambahan satu paket perbaikan jalan provinsi yang bersumber dari Dana Instruksi Presiden Jalan Daerah (IPJD) tahun 2025. Setelah sebelumnya memperoleh dua paket penanganan ruas Simpang Korpri–Purwotani untuk mendukung pengembangan kawasan Kotabaru. Kini, dukungan anggaran tersebut bertambah untuk perbaikan ruas Padangcermin–Simpang Teluk Kiluan yang berada di jalur strategis kawasan pariwisata Lampung.
Tiga paket jalan provinsi pada 2025 melalui pendanaan IPJD dengan pagu anggaran sekitar Rp92 miliar. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung M. Taufiqullah mengatakan tiga paket tersebut difokuskan di ruas Simpang Korpri–Purwotani, Lampung Selatan, yang dibagi dalam dua paket pekerjaan guna mempercepat pelaksanaan di lapangan.
    ’’Untuk IPJD, insya Allah kita dapat pagu sekitar Rp92 miliar. Paket pertama Simpang Korpri–Purwotani (1) dengan panjang penanganan 2,46 kilometer dan pagu Rp23,5 miliar. Paket kedua Simpang Korpri–Purwotani (2) sepanjang 2,41 kilometer dengan pagu sekitar Rp20 miliar,” ujarnya.
    Pembagian menjadi dua paket dilakukan agar pekerjaan bisa berlangsung secara bersamaan di sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, skema ini juga untuk mengejar target penyelesaian hingga 31 Desember 2025.
    “Ruas ini menyambung dari pekerjaan IPJD beberapa tahun lalu sampai ke gerbang Kota Baru dan satu paket lagi dari sekitar gerbang tol sampai pom bensin. Sengaja dibuat dua paket supaya pekerjaannya lebih cepat karena waktunya terbatas,” jelasnya.
    Selain dua paket tersebut, Pemprov Lampung juga memperoleh tambahan alokasi untuk penanganan ruas Padang Cermin – Simpang Teluk Kiluan dengan nilai Rp49 miliar dan panjang penanganan sekitar 6,8 kilometer.  Ruas ini masuk dalam koridor strategis pendukung sektor pariwisata.
    “Ini dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata. Alhamdulillah kita dapat dana itu, namun saat ini masih proses tender dan kemungkinan pengerjaannya dilakukan pada 2026 karena bersifat multiyears,” kata Taufiqullah.
    Ia menambahkan, pada ruas Padang Cermin – Simpang Teluk Kiluan terdapat beberapa segmen jalan rusak yang akan langsung ditangani dengan konstruksi rabat beton agar lebih lebar dan tahan lama. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap konektivitas wilayah, khususnya menuju kawasan strategis dan destinasi wisata, semakin baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
    Sementara untuk progres perbaikan jalan di tahun 2025, Taufiqullah menyampaikan, November sebanyak 52 ruas jalan provinsi telah diselesaikan dan saat ini tengah memasuki tahap administrasi Provisional Hand Over (PHO). “Untuk tahun 2025 ini alhamdulillah, khusus jalan ada 52 ruas yang sudah selesai. Saat ini masih dalam tahap PHO, progres administrasinya. Tetapi secara fisik di lapangan sudah 100 persen semua,” tuturnya.
    Menurutnya, percepatan penyelesaian pekerjaan tahun ini tergolong lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya baru tuntas pada akhir Desember. Namun pada 2025, seluruh pekerjaan telah diselesaikan bahkan sebelum memasuki pertengahan November. “Alhamdulillah ini sudah November. Biasanya selesai di akhir Desember. Tahun ini lebih cepat,” tambahnya. (lus/c1/yud)