Gubernur Mirza Prihatin Kelangkaan Solar, Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Penimbunan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 18 Nov 2025 - 21:38

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menanggapi kelangkaan solar subsidi yang meresahkan masyarakat. -FOTO DOK. RADAR LAMPUNG -

gubernur mirza prihatin kelangkaan solar, minta polisi usut tuntas dugaan penimbunan                            bandarlampung – gubernur lampung rahmat mirzani djausal menyampaikan keprihatinannya atas kelangkaan solar subsidi yang kembali meresahkan masyarakat.
sorotan itu mencuat setelah beredarnya video penggerebekan pengecoran solar oleh warga desa srimenanti, kecamatan bandarsribhawono, lampung timur, pada minggu (16/11) malam.
dalam video tersebut, warga memergoki sebuah truk yang diduga melakukan pengisian solar secara ilegal menggunakan tangki besar yang disembunyikan di balik terpal. 
truk itu terparkir di samping dispenser spbu saat warga menggerebek lokasi yang ditengarai sebagai tempat penimbunan bbm bersubsidi.
peristiwa ini memperpanjang daftar keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh solar dan bbm subsidi di sejumlah wilayah. 
mirza –sapaan akrab gubernur– mengaku menerima banyak laporan warga yang kesulitan beraktivitas akibat kelangkaan tersebut.
’’saya sedih sekali, karena banyak laporan masyarakat kepada saya tentang langkanya solar dan bbm. mereka yang ingin pergi ke kebun atau bertani kesulitan mendapatkan bensin. mau mengantar barang pun susah karena solar sulit didapat. para nelayan yang hendak melaut juga mengalami kesulitan yang sama. laporan seperti itu sangat banyak,” ujar mirza di hotel horison, selasa (18/11).
gubernur juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan distribusi solar yang diduga menjadi salah satu pemicu kelangkaan. ia menegaskan bahwa solar subsidi adalah hak masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya.
“saya melihat adanya penyalahgunaan distribusi solar. saya berharap kepolisian dapat bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah ini. sudah berapa lama hal ini terjadi? mengapa bisa terjadi? solar subsidi adalah hak masyarakat, hak petani, dan hak nelayan. jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan sehingga merugikan banyak orang,” tegas mirza.
ia meminta aparat kepolisian bergerak cepat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“kami mendorong kepolisian untuk segera mengambil tindakan. kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. jika dibiarkan, hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” imbuhnya.
selain penindakan hukum, pemprov lampung juga mengajukan penambahan kuota bbm subsidi guna mengatasi dampak kelangkaan di lapangan.
“saat ini kami juga sedang mengajukan permintaan kuota tambahan bbm subsidi, karena kondisi seperti ini tentu tidak baik,” kata mirza. 
pemerintah berharap langkah penegakan hukum dan penambahan kuota dapat segera menstabilkan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa hambatan. 
sebelumnya, antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) di berbagai wilayah lampung. 
dari truk pengangkut hasil bumi hingga mobil pribadi, semua berebut untuk mendapatkan solar subsidi. warga pun mulai resah. sopir truk mengeluh, petani menjerit, dan nelayan mulai berhenti melaut.
di tengah kepanikan masyarakat ini, direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda lampung memerintahkan pengawasan ketat di seluruh jalur distribusi bahan bakar minyak (bbm) dan memastikan tak ada permainan gelap di balik krisis solar yang menghantam lampung.
’’kami tidak akan menoleransi siapa pun yang coba menimbun bbm. kalau terbukti, kami tindak tegas,” tegas dirreskrimsus polda lampung kombes dery agung wijaya.
ditegaskan bahwa pihaknya kini mengintai pergerakan oknum-oknum yang memanfaatkan kelangkaan solar untuk menimbun atau menjual secara ilegal.
’’kami sudah menerima laporan masyarakat dan sedang memverifikasi. kalau ada bukti penimbunan, siapa pun pelakunya akan kami jerat pidana,” tegas dery.
langkah ini, lanjut derry, bukan hanya untuk menindak pelaku, tapi juga memberi efek jera bagi jaringan ‘mafia bbm’ yang selama ini diduga bermain di balik layar distribusi. “kami pastikan lampung tidak boleh jadi ladang permainan bagi spekulan bbm,” imbuhnya.
menurut data ditreskrimsus polda lampung, kuota distribusi solar untuk lampung tahun 2024–2025 sebenarnya telah dirancang secara proporsional. namun, peningkatan aktivitas masyarakat pasca-pandemi dan lonjakan sektor logistik membuat konsumsi melonjak lebih cepat dari perencanaan.
“stok yang semestinya cukup tiga bulan, dalam dua bulan sudah menipis. ini juga dipengaruhi pergerakan transportasi dan industri kecil yang meningkat,” jelas dery.
polda juga menemukan indikasi penyaluran solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran. dii mana solar yang seharusnya untuk nelayan dan petani, justru digunakan kendaraan industri besar.
“ini yang sedang kami dalami. jangan sampai hak masyarakat kecil disedot oleh pihak yang tidak berhak,” katanya.
sehingga, dirreskrimsus telah menginstruksikan seluruh polres jajaran untuk memperketat pengawasan di spbu dan jalur distribusi bahan bakar. tim patroli disiagakan di titik-titik rawan penyimpangan, terutama di wilayah perbatasan dan pelabuhan.
selain itu, polisi juga membuka kanal pengaduan masyarakat. “silakan laporkan jika menemukan dugaan penimbunan atau penyalahgunaan bbm bersubsidi. identitas pelapor kami rahasiakan,” kata dery.
pantauan radar lampung di lapangan, antrean panjang terlihat di beberapa spbu, antara lain di kawasan bandar lampung, pringsewu, metro, dan lampung selatan. sejumlah sopir mengaku sudah menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah beberapa liter solar.
“sudah dua hari bolak-balik, nggak kebagian. katanya stok habis, datangnya nggak tentu,” ujar ujang, sopir truk ekspedisi di spbu candimas, natar.
kejadian ini, sambung derry, disebabkan oleh keterlambatan pasokan solar dari pusat. ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas), suplai untuk wilayah lampung sempat berhenti pada oktober 2024 dan baru diajukan ulang beberapa waktu lalu.
“permintaan baru sudah masuk, dan sekarang sedang dalam proses. tapi di lapangan memang terjadi kekosongan sementara,” ujarnya.
para petani di lampung tengah dan tulangbawang mulai mengeluh karena mesin pompa air dan traktor mereka tak bisa dioperasikan. nelayan di daerah pesisir juga terpaksa menambatkan kapal karena tidak mendapatkan solar.
“solar susah, harga eceran melonjak. kalau pun ada, dijual rp12 ribu sampai rp14 ribu per liter,” kata am, salah satu nelayan di lampung selatan. (pip/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 19 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan