Ekonomi Kreatif Serap Tenaga Kerja 27,4 Juta

JAKARTA - Ekonomi kreatif memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. 

 

’’Tahun 2025, tenaga kerja ekonomi kreatif memberikan sumbangsih sebesar 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional, dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi kreatif adalah sebanyak 27,40 juta jiwa. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif capai 26,48 juta jiwa (18,30 persen),” ungkap Amalia.

 

Dalam rangkaian penutupan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 BPS di Jakarta, Sabtu (15/11), Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyerahkan materi Public Service Announcement (PSA) SE 2026 kepada Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang juga disaksikan oleh Wakil Kepala BPS RI Sony Harry Budiutomo Harmadi. Upaya ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif anak bangsa untuk mendukung agenda besar nasional dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI Amalia juga menyampaikan bahwa provinsi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jawa Barat. 

 

’’Provinsi dengan tenaga kerja ekonomi kreatif paling banyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 6,24 juta. Tiga provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekraf tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang mencapai 57,81% dari total tenaga kerja ekonomi kreatif di Indonesia,” jelas Amalia.

 

Amalia menekankan bahwa Sensus Ekonomi (SE) 2026 merupakan momentum penting untuk memotret sektor ekonomi kreatif secara lebih rinci. Amalia menambahkan bahwa SE2026 nantinya akan mampu memberikan gambaran lengkap jumlah pelaku usaha kreatif, seperti kuliner, fesyen, game, musik, film, desain, hingga konten digital, termasuk lokasi dan kala usaha. Sekaligus menjadi basis penghitungan PDB ekonomi kreatif, termasuk frame pelaku usaha kreatif untuk survei-survei khusus ke depan. 

 

Data yang lengkap menjadi dasar penting bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang tepat. PSA yang diserahkan akan menjadi materi sosialisasi resmi BPS dan disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi publik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam SE2026. (beritasatu.com/c1l)