Soeharto Akan Dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional

Sebanyak 84,25% responden menyatakan setuju Soeharto diberi gelar tersebut, sedangkan 8,17% menolak dan 7,58% lainnya ragu-ragu. Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal mengatakan, temuan ini menggambarkan adanya perubahan cara pandang publik terhadap sejarah bangsa.

 

’’Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi faktor dominan dalam persepsi publik,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/11).

 

INSS mencatat, alasan utama dukungan terhadap Soeharto, antara lain jasa besar dalam pembangunan ekonomi (50,58%) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33%).

 

Bidang jasa yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan (33,75%), terutama program swasembada beras, diikuti ekonomi nasional (31,25%), serta stabilitas politik dan keamanan (30,83%). Sementara itu, alasan penolakan didominasi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42%) serta pelanggaran HAM (5,67%).

 

Ahmad Rijal menambahkan, hasil survei menunjukkan publik kini lebih menyoroti kontribusi pembangunan dan stabilitas dibandingkan sisi kontroversial masa lalu. “Publik tetap kritis terhadap kekurangan pada masa lalu, tetapi mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” katanya.

 

Sebanyak 61,08% responden juga menyatakan kasus masa lalu, seperti HAM dan KKN tidak menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan nasional. Bahkan 86,67% publik mendukung agar penilaian terhadap Soeharto dilakukan objektif tanpa kepentingan politik.

 

“Publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian objektif dan berimbang. Sejarah harus dibaca secara adil, bukan dengan kebencian maupun nostalgia,” tegas Ahmad.

 

Selain itu, 56,83% responden menilai pihak yang paling tepat menilai kelayakan gelar pahlawan adalah kombinasi survei publik dan kajian akademik, bukan keputusan sepihak elite politik.