Potret Terkini Industri Haji dan Umrah di Tengah Dinamika UU 14

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 07 Nov 2025 - 20:29

-FOTO DISWAY -

Indeks itu mengingatkan bahwa kesuksesan pelayanan tidak hanya diukur dari keberangkatan yang lancar, tetapi juga dari kejelasan informasi, etika pelayanan, dan kejujuran komunikasi sejak awal.

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi transformasi tata kelola ibadah. Regulasi baru itu menegaskan integrasi antara negara, asosiasi, dan pelaku usaha serta menuntut penerapan sistem digital yang transparan, terverifikasi, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga terus memperkuat transformasi digital melalui platform Mutamer Digital dan integrasi visa elektronik. Itu menuntut kesiapan teknologi dan kemitraan yang lebih profesional dari pihak Indonesia.

Industri umrah dan haji khusus kini dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan ekosistem pelayanan global yang serbadigital dan real-time.

Berdasar temuan dan tren empiris nasional, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat tata kelola industri ibadah ke depan.

Bagi PPIU dan PIHK, pertama, tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan terpadu berbasis akhlak pelayanan (khidmah syar’iyyah). Kedua, bangun sistem pelaporan digital internal yang memudahkan pelacakan jamaah dan transparansi biaya.

Ketiga, perkuat kemitraan legal dengan penyedia layanan di Arab Saudi untuk stabilitas operasional. Keempat, jadikan kejujuran komunikasi dan tanggung jawab sosial sebagai nilai utama pelayanan ibadah.

Bagi pemerintah dan Kementerian Haji dan Umrah, pertama, perluas digitalisasi perizinan dan pengawasan sehingga seluruh biro terpantau secara real-time. Kedua, dorong pemerataan biro berkinerja baik ke daerah potensial melalui insentif dan pembinaan.

Ketiga, integrasikan data jamaah nasional dalam satu sistem terpadu untuk mencegah penipuan dan tumpang tindih informasi. Keempat, kembangkan kerja sama bilateral reguler antara Indonesia dan Arab Saudi untuk sinkronisasi kebijakan dan sistem pelayanan.

Di tengah dinamika regulasi dan persaingan industri, litbang insya Allah akan terus menjadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan visi pemerintah, kepentingan pelaku usaha, dan kebutuhan jamaah.

Industri umrah dan haji khusus adalah wajah pelayanan umat. Bila seluruh pemangku kepentingan mampu berjalan seirama (berbasis ilmu, data, dan nilai-nilai amanah), Indonesia insya Allah akan dikenal bukan hanya sebagai pengirim jamaah terbesar, melainkan juga sebagai teladan dunia dalam tata kelola ibadah yang modern, berintegritas, dan berkeadaban. (*)

potret terkini industri haji dan umrah di tengah dinamika uu 14                            oleh: ulul albab ketua bidang litbang dpp amphuri.
di tengah hiruk-pikuk perdebatan dan beragam respons atas lahirnya undang-undang nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, ada satu hal yang harus dijaga oleh kita semua, terutama para pelaku industri umrah dan haji. yaitu semangat untuk tetap kontributif dan objektif.
bidang penelitian dan pengembangan (litbang) dpp amphuri insya allah senantiasa menempatkan diri bukan sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai mitra strategis bagi pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem ibadah yang sehat, profesional, dan berkeadilan.
melalui pendekatan ilmiah dan riset berbasis data empiris, litbang berupaya menghadirkan potret yang jernih tentang kondisi faktual di lapangan. mulai persebaran ppiu dan pihk, dinamika jamaah, hingga indeks kepuasan umat. 
semua itu menjadi pijakan penting untuk mengawal arah reformasi kebijakan sekaligus memperkuat posisi indonesia di level dunia, sebagai pemain utama dalam industri pelayanan ibadah yang tidak hanya hebat, tapi juga layak menjadi contoh baik.
industri perjalanan ibadah umrah dan haji khusus di indonesia kini memasuki fase kebangkitan. setelah terpukul keras oleh pandemi covid-19, geliat jamaah kembali tumbuh pesat. 
tahun 2023 jumlah jamaah umrah mencapai 1,07 juta orang, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. tahun 2024 melonjak menjadi 1,35 juta jamaah dan proyeksi 2025 diperkirakan menembus 1,6 juta jamaah.
dengan angka tersebut, indonesia menempati posisi kedua terbesar pengirim jamaah umrah di dunia setelah pakistan. angka yang impresif itu sekaligus menjadi tantangan besar bagi ppiu (penyelenggara perjalanan ibadah umrah) dan pihk (penyelenggara ibadah haji khusus) untuk memastikan pelayanan yang sesuai standar, aman, dan berintegritas di tengah dinamika regulasi baru.
data kementerian agama per oktober 2024 mencatat, terdapat 1.331 ppiu dan 322 pihk yang berizin resmi beroperasi. namun, distribusinya masih belum merata. lebih dari 40 persen ppiu terpusat di pulau jawa, terutama di dki jakarta (256), jawa barat (192), dan jawa timur (167).
sementara itu, di luar jawa, jumlahnya jauh lebih sedikit: 41 di sumatera utara, 26 di kalimantan selatan, dan 18 di sulawesi selatan. ketimpangan itu berimplikasi langsung pada akses dan mutu pelayanan jamaah di daerah-daerah.
pemerataan distribusi biro yang kompeten menjadi kebutuhan strategis agar umat di seluruh wilayah dapat menikmati pelayanan yang setara. 
pemerintah dan asosiasi perlu bersinergi memperkuat kapasitas biro di daerah, tidak hanya memperbanyak izin, tetapi juga memastikan pembinaan, akreditasi, dan pengawasan berjalan efektif.
hasil indeks kepuasan jamaah haji dan umrah indonesia (ikjhi) 2024 menunjukkan skor nasional 84,6 poin atau kategori ”baik”. aspek bimbingan ibadah (88,2) dan akomodasi (86,9) memperoleh nilai tertinggi, menandakan bahwa pelayanan spiritual dan fasilitas fisik relatif memuaskan.
namun, skor 79,3 untuk aspek transparansi biaya dan komunikasi pra keberangkatan menjadi sinyal penting bahwa masih ada pekerjaan rumah dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada jamaah.
indeks itu mengingatkan bahwa kesuksesan pelayanan tidak hanya diukur dari keberangkatan yang lancar, tetapi juga dari kejelasan informasi, etika pelayanan, dan kejujuran komunikasi sejak awal.
lahirnya uu nomor 14 tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi transformasi tata kelola ibadah. regulasi baru itu menegaskan integrasi antara negara, asosiasi, dan pelaku usaha serta menuntut penerapan sistem digital yang transparan, terverifikasi, dan berkelanjutan.
di sisi lain, kementerian haji dan umrah arab saudi juga terus memperkuat transformasi digital melalui platform mutamer digital dan integrasi visa elektronik. itu menuntut kesiapan teknologi dan kemitraan yang lebih profesional dari pihak indonesia.
industri umrah dan haji khusus kini dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan ekosistem pelayanan global yang serbadigital dan real-time.
berdasar temuan dan tren empiris nasional, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat tata kelola industri ibadah ke depan.
bagi ppiu dan pihk, pertama, tingkatkan kompetensi sdm melalui pelatihan terpadu berbasis akhlak pelayanan (khidmah syar’iyyah). kedua, bangun sistem pelaporan digital internal yang memudahkan pelacakan jamaah dan transparansi biaya. 
ketiga, perkuat kemitraan legal dengan penyedia layanan di arab saudi untuk stabilitas operasional. keempat, jadikan kejujuran komunikasi dan tanggung jawab sosial sebagai nilai utama pelayanan ibadah.
bagi pemerintah dan kementerian haji dan umrah, pertama, perluas digitalisasi perizinan dan pengawasan sehingga seluruh biro terpantau secara real-time. kedua, dorong pemerataan biro berkinerja baik ke daerah potensial melalui insentif dan pembinaan. 
ketiga, integrasikan data jamaah nasional dalam satu sistem terpadu untuk mencegah penipuan dan tumpang tindih informasi. keempat, kembangkan kerja sama bilateral reguler antara indonesia dan arab saudi untuk sinkronisasi kebijakan dan sistem pelayanan.
di tengah dinamika regulasi dan persaingan industri, litbang insya allah akan terus menjadi jembatan pengetahuan yang menghubungkan visi pemerintah, kepentingan pelaku usaha, dan kebutuhan jamaah.
industri umrah dan haji khusus adalah wajah pelayanan umat. bila seluruh pemangku kepentingan mampu berjalan seirama (berbasis ilmu, data, dan nilai-nilai amanah), indonesia insya allah akan dikenal bukan hanya sebagai pengirim jamaah terbesar, melainkan juga sebagai teladan dunia dalam tata kelola ibadah yang modern, berintegritas, dan berkeadaban. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung Minggu 9 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan