Tujuh Tahun Tak Kunjung Terbit, Kepala BPN Lampung Selatan Akui Teledor

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 06 Nov 2025 - 20:11

Kepala Kantor ATR/BPN Lampung Selatan Rizal Rasyuddin saat memberikan keterangan terkait penyelesaian sertifikat PTSL yang tertunda sejak 2018.--

tujuh tahun tak kunjung terbit, kepala bpn lampung selatan akui teledor                            lampung selatan – kepala kantor pertanahan/bpn lampung selatan (lamsel) rizal rasyuddin mengakui teledor dan meminta maaf. ini berkaitan dengan belum juga terbitnya sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di desa sidoasri, kecamatan candipuro, selama tujuh tahun.
permintaan maaf tersebut disampaikan setelah bpn mengundang para pihak, termasuk pemohon berinisial h dan es, untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman data, pasca pemberitaan radar lampung jumat, 31 oktober 2025.
’’dalam hal ini saya sebagai kepala kantor meminta maaf atas nama kantor pertanahan,” kata rizal.
dia menjelaskan pertemuan dilakukan sebagai langkah cepat untuk mengurai persoalan ptsl tahun 2018. pihaknya memanggil kepala desa, kelompok masyarakat (pokmas), serta pemohon terkait. 
dalam proses identifikasi ditemukan sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga bpn meminta data tambahan kepada pemohon.
’’ada data dari pengadu yang perlu dilengkapi dan ada data di kami yang sedang dicari karena ini data lama,” katanya.
bpn memberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen dan melanjutkan proses penyelesaian. menurut rizal, bukan hanya es yang mengalami kendala, tetapi ada belasan pemohon lain dari program ptsl 2018 yang juga belum selesai.
’’semangatnya semua harus diselesaikan. bukan hanya satu pemohon,” tegasnya.
rizal juga menyoroti kurangnya komunikasi antara pemohon dan pihak terkait di tingkat desa, yang memperpanjang proses penyelesaian aduan.
bpn telah menyiapkan beberapa opsi penyelesaian, mulai dari menelusuri kembali dokumen ptsl lama hingga memasukkan berkas ke program pensertifikatan berikutnya bila diperlukan. “ada plan a dan plan b. semua kami analisa sesuai aturan,” ujarnya.
ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyalahkan pejabat sebelumnya dan lebih fokus pada penyelesaian layanan kepada masyarakat. “tugas kami mencari solusi, bukan menyalahkan yang terdahulu,” tutup rizal.
bpn lampung selatan memastikan akan menindaklanjuti seluruh residu ptsl dengan mengacu pada instruksi kementerian atr/bpn untuk mempercepat penyelesaian sertifikat yang tertunda. 
sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat (lsm) pro rakyat menilai pelayanan badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan (lamsel) masih semrawut dan tidak memikirkan nasib warga. 
ini menyusul mencuatnya kasus permohonan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) yang tak kunjung selesai sampai tujuh tahun.
kasus ini bermula dari keluhan warga desa sidowaluyo, kecamatan sidomulyo, berinisial h. ia menyebut sang istri, es, mengajukan penerbitan sertifikat melalui program ptsl, tetapi hingga kini belum ada kejelasan sejak pengajuan pada tahun 2018.
ketua lsm pro rakyat, aqrobin a.m., menilai lambatnya proses tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pelayanan penerbitan sertifikat.
’’bpn ini terlalu banyak persoalan. kami tidak menuduh, tetapi secara lembaga terlihat kusut dan harus disikapi. kasihan warga yang sudah menunggu bertahun-tahun,” kata aqrobin saat dikonfirmasi, rabu (5/11).
ia mengatakan program ptsl digulirkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh legalitas tanah, tetapi dalam praktiknya sering terkendala.
’’warga sudah mengikuti aturan, namun prosesnya terhambat dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. banyak oknum yang melenceng dan ini tidak boleh didiamkan,” tegasnya.
melihat persoalan ini, pihaknya menyatakan siap mengambil langkah lebih jauh untuk mengawal kasus tersebut.
“kami siap mengevaluasi kinerja bpn lampung selatan. bila perlu kami bersurat ke kementerian atr/bpn, komisi ii dpr ri, dan pihak terkait lainnya,” tambahnya.
aqrobin juga menilai, kekosongan tanggung jawab sering terjadi saat terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan bpn.
“sering kali masalah lama dibiarkan dengan alasan bukan terjadi pada masa jabatannya. justru karena baru, seharusnya berani membereskan yang tidak benar,” kata dia.
ia menyatakan siap mendampingi warga yang kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat, sepanjang ada permintaan dari masyarakat.
“kami akan membantu sebisa mungkin. lembaga kami sah dan punya jaringan ke kanwil bpn. kalau kedekatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak,” ujarnya.
diketahui, h dan es mengajukan sertifikat lahan sawah seluas hampir setengah hektare melalui program ptsl pada awal 2018. dalam pengajuan tersebut, lahan dipecah menjadi dua sertifikat atas nama ra dan es.
’’persyaratan sudah lengkap dan diajukan lewat kantor desa sidoasri, kecamatan candipuro,” kata h.
namun, meski datanya diajukan bersamaan, sertifikat atas nama ra terbit pada tahun yang sama, sementara sertifikat es belum selesai hingga sekarang. (hdk/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 7 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan