Pemerintah Tegaskan Jadwal CPNS 2026 Belum Ditetapkan, Warga Diminta Waspadai Informasi Palsu

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Kamis , 30 Oct 2025 - 10:43

Ilustrasi CPNS. Foto Dok Kemenpan RB --

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi nasional yang berfokus pada efisiensi, optimalisasi sumber daya manusia, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap beredarnya kabar bohong atau tautan palsu mengenai pendaftaran CPNS 2026.

Seluruh informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal resmi BKN dan KemenPAN RB, bukan melalui media sosial atau situs tidak dikenal.(*)

pemerintah tegaskan jadwal cpns 2026 belum ditetapkan, warga diminta waspadai informasi palsu                            jakarta – pemerintah melalui badan kepegawaian negara (bkn) bersama kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan resmi terkait jadwal pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (cpns) tahun 2026.
kedua lembaga tersebut meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
semua pengumuman resmi mengenai jumlah formasi, persyaratan, serta mekanisme pendaftaran cpns 2026 hanya akan disampaikan melalui laman resmi bkn.go.id dan menpanrb.go.id.
meskipun jadwal belum dirilis, sejumlah pengamat memperkirakan kebutuhan aparatur sipil negara (asn) tahun depan masih cukup besar, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik teknis.
jumlah formasi bahkan diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu posisi baru di berbagai instansi pemerintah.
kepala bkn, zudan arif fakrulloh, menyampaikan rekrutmen cpns tahun 2026 akan difokuskan pada penggantian pegawai yang memasuki masa pensiun serta pengisian jabatan fungsional yang masih mendesak.
kebijakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip zero growth asn, yakni perekrutan yang dilakukan tanpa menambah jumlah total pegawai secara nasional.
dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjaga komposisi asn tetap stabil tanpa menambah beban anggaran negara.
“formasi asn 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai pensiun dan mengisi jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan. kita ingin asn yang ramping, efisien, namun tetap produktif,” ujar zudan dalam keterangan tertulis yang dirilis bkn.
penerapan kebijakan zero growth ini juga bertujuan menekan proporsi belanja pegawai yang selama ini mendominasi anggaran pemerintah.
selain itu, langkah ini diharapkan dapat menjaga struktur birokrasi agar lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan.
saat ini, bkn bersama kemenpan rb sedang melakukan pemetaan kebutuhan riil asn di seluruh instansi pusat maupun daerah.
data jumlah pegawai yang akan pensiun dijadikan acuan utama dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan fungsional yang akan dibuka dalam rekrutmen cpns 2026 mendatang.
“setiap instansi hanya diperbolehkan mengajukan formasi berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan. tidak akan ada lagi pembukaan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas zudan.
langkah tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi nasional yang berfokus pada efisiensi, optimalisasi sumber daya manusia, serta percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap beredarnya kabar bohong atau tautan palsu mengenai pendaftaran cpns 2026.
seluruh informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal resmi bkn dan kemenpan rb, bukan melalui media sosial atau situs tidak dikenal.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 31 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan