Pemkot Metro Evaluasi Kegiatan DAU

METRO - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akan meninjau ulang sejumlah kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAU).

Hal tersebut menyusul Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Metro akan terpangkas sampai dengan Rp 161 miliar di tahun 2026 mendatang.

Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana mengatakan, kegiatan-kegiatan yang semula didanai dari DAU akan ditinjau ulang dan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang baru.

"Seperti belanja operasional lintas OPD yang bersifat seremonial atau non-esensial itu akan kita pangkas. Untuk belanja modal kecil dan menengah itu akan diseleksi ketat," kata dia.

Dikatakan Rafieq, dari pemangkasan transfer DAU tersebut, yang paling berpotensi terdampak antara lain sektor Kesehatan, Pendidikan, dan juga Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). 

Apabila DAU khusus untuk PUTR berkurang atau bahkan nol, proyek-proyek infrastruktur seperti drainase, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya mesti mencari sumber pembiayaan alternatif.

"Tapi kami akan maksimalkan DAK Fisik yang masih tersedia, misalkan sub-bidang jalan, dan juga akan mengupayakan pergeseran proyek ke DAK tematik atau kolaborasi pusat. Jadi tidak semuanya berhenti, tapi kita harus kita mendesain ulang lagi," jelasnya.

Ia menjelaskan, pemotongan anggaran transfer ke daerah khususnya untuk Metro mencapai Rp 161,46 miliar tersebut, komponen yang paling tertekan ialah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang hampir Rp91 miliar, lalu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta hilangnya insentif fiskal berbasis kinerja.

Ia menilai, pengurangan TKD tersebut diperkirakan akan mempersempit ruang gerak Pemkot Metro.

Untuk itu, Pemkot Metro harus menata ulang struktur-struktur anggaran, khususnya belanja non-prioritas.

"Porsi belanja wajib seperti gaji, tunjangan, dan layanan dasar itu kita proteksi penuh. Nah, program-program yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik itu akan kita rasionalisasi," ungkapnya.

Kemudian, Kota Metro juga berpotensi mengalami defisit APBD 2026. Namun, Rafieq memastikan ppihaknya akan berupaya untuk menjaga struktur APBD tetap terkendali, dan kredibel.

Rafieq menambahkan, untuk mengatasi kekurangan karena pemotongan TKD tersebut, pihaknya akan menyiapkan tiga strategi besar. 

"Seperti kita harus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, dan juga memperluas kolaborasi lintas-pemerintah serta swasta," pungkasnya.(*)